Pendidikan Moral Pancasila Dari AM Fatwa.

Sangat mengejutkan kemunculan gagasan segelintir  yang mendorong agar Bangsa Indonesia segera meminta maf kepada mereka yang terlibat dalam  Penghianatan G 30 S PKI. PKI yang kita kenal sebagai aliran politik anti Tuhan yang ingin menghapuskan Pancasila, mereka memang anti Tuhan, bagi mereka Tuhan itu telah lama mati, dan sisanya hanyalah racun belaka, agama hanyalah racun  yang tak lebih baik dari narkoba. Oleh karenanya Tuhan itu harus dilawan sedang agama harus dimusnahkan. Itulah PKI yang kita kenal,

Terasa sangat janggal ketika Muncul di ILC beberapa wajah yang berbicara seolah nasionalis dan moralisn lengkap dengan jubah yang sangat terhormat, yaitu Hak Azazi Manusia (HAM). Tidak tanggung pelanggaran HAM berat  terkait pemberontakan G 30 S PKI ini rupanya telah diadukan ke Komnas HAM Internasional, selain menunutut Pemerintah menerangkan pelanggaran yang telah dilakukan bangsa ini kepada PKI,  menuntut Pemerintah mengakui kekeliruan ini, memeinta maaf  serta memberikan kompensasi bagi kurban dan tentu saja menghukum si pelaku.

Atas kejanggalan luar biasa ini AM Fatwa memberikan sedikit pelajaran bagaimana berpolitik secara arief dan bermoral

Teori Akad Transaksi Dalam Hukum Islam

Oleh Firmani

Sebagai bukti universalitas dan syumuliah-nya, Islam telah meletakkan pondasi dan asas yang jelas pada setiap perilaku umatnya. Pondasi ini menjadi barometer untuk menentukan segala sesuatu apakah masih dalam koridor Islam atau tidak. Eksistensinya bukan untuk memenjara dan menekan hak manusia dalam bertindak, justru sebaliknya, ia dapat melindungi hak yang dizhalimi. Misalnya dalam persoalan riba, ia dilarang dalam Islam karena hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak yang lain dirugikan. Dan secara garis besar, akad dalam Islam berpijak pada logika “saling meridhai dan tidak menzhalimi”. Melanggar prinsip ini berarti membatalkan akad yang ada.

Istilah akad dalam hukum Islam dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah “perjanjian”. Kata akad berasal dari kata al ‘aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan, juga bisa bermakna afirmasi atau  pengukuhan. Adapun secara terminologi, ulama fiqih memberikan dua makna; makna khusus dan makna umum. Adapun akad dalam arti khusus adalah pernyataan dari dua pihak atau lebih (ijab dan qabul) yang menghasilkan hukum syar’i yang melazimkan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Sedangkan akad dalam arti umum adalah tindakan atau kehendak sepihak yang melahirkan hukum syar’i yang melazimkan dirinya.

Cakupan akad menurut definisi kedua jauh lebih luas dibandingkan definisi pertama, karena ia tidak mengharuskan adanya dua belah pihak dalam suatu akad. Seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, pelepasan hak dan berbagai bentuk komitmen yang datang dari satu pihak, tanpa harus melibatkan orang lain. Sedangkan cakupan akad menurut definisi pertama terbatas hanya pada tindakan-tindakan yang melibatkan dua pihak atau lebih, seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Kedua definsi ini akan kita temukan dalam buku fiqih, namun definisi pertama lebih mendominasi.

Rukun Akad

Rukun adalah komponen pokok dari sesuatu, rukun akad adalah esensi dari suatu akad. Tanpanya, akad tersebut belumlah dianggap ada. Secara umum dalam suatu akad ada tiga; Pertama, Sighah, yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak, Kedua, Mahal Al‘Aqd atau objek akad dan Ketiga, Aqidan atau pihak-pihak yang melakukan akad.

Sighah

Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum yang dimaksud. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang mengindikasikan persetujuan terhadap ijab dalam waktu yang simultan atau serentak. Terlaksananya ijab dan qabul ini menunjukkan terjadinya suatu akad.

Pada hakikatnya, suatu akad itu dipicu oleh kehendak, pilihan dan atas kerelaan diri sendiri. Namun unsur-unsur yang demikian letaknya di hati, maka dijadikanlah ijab qabul sebagai penerjemah bahasa hati.

Pertanyaan selanjutnya adalah, haruskah lisan yang menjadi patokan dalam ijab qabul? Atau cukup dengan bahasa tubuh?

Ada tiga pendapat ulama dalam menjawab pertanyaan ini;

1. Harus dengan bahasa lisan kecuali dalam kondisi tertentu seperti bisu, dan tidak cukup hanya dengan bahasa tubuh dan perilaku, karena pada dasarnya hal itu tidak menunjukkan apa-apa.
2. Perilaku bisa menggantikan posisi bahasa lisan, jika disertai indikator yang menunjukkan pada makna yang dimaksud.
3. Akad terlaksana dengan segala sesuatu yang dapat difahami untuk menyampaikan makna yang dimaksud, atau segala sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku, baik bahasa lisan atau perilaku.

Dalam sighah harus selaras antara ijab dan qabulnya. Apabila suatu pihak menawarkan (ijab) benda A dengan harga seratus Rupiah, pihak lain harus menerima (qabul) dengan menyebutkan benda A senilai seratus Rupiah pula, bukan dengan benda B yang harganya seratus lima puluh Rupiah.

Dan dalam sighah pula, kedua belah pihak harus jelas meyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya (transparansi), qabul harus langsung diucapkan setelah ijab diucapkan. Ijab dan qabul haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat, misalnya ijab ditawarkan hari ini dan dijawab dua hari kemudian itu tidaklah sah, ijab dan qabul juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus di dalam satu majelis yang sama.

Mahal Al‘Aqd

Rukun kedua dari akad adalah Mahal Al‘Aqd atau objek akad yaitu jasa atau benda-benda yang berharga dan objek akad tersebut tidak dilarang oleh syariah. Ulama sepakat bahwa objek akad harus memenuhi dua kriteria; terdiri dari objek yang harus menerima segala konsekuensi hukum dari akad tersebut dan kriteria kedua adalah bebas dari segala bentuk gharar (spekulasi) yang menyebabkan perselisihan dan perbedaan.

Kepemilikan dari objek akad harus ada pada saat akad dilaksanakan. Objek harus sudah diketahui oleh kedua belah pihak, beratnya, harganya, spesifikasinya, modelnya dan kualitasnya. Dan hendaknya menjadi perhatian bahwa dalam hukum Islam, seseorang tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya, contohnya: menjual burung-burung yang masih terbang, atau menjual ikan-ikan yang masih berenang di lautan lepas, karena tidak jelas berapa jumlah dan sulit untuk menentukan harga pastinya, yang berakibat pada adanya unsur ketidakpastian atau gharar. Ketidakpastian atau gharar ini dapat membatalkan akad.

Aqidan

Dan rukun ketiga dari akad adalah Aqidan atau pihak-pihak yang akan melakukan akad. Kriteria pelaku akad adalah ahliyah (kecakapan), wilayah (kuasa) dan ridha (kerelaan).

Ahliyah (kecakapan) memiliku dua kriteria yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada’; ahliyatul wujub adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban, adapun ahliyatul ada’ adalah saat perkataan seseorang dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Ahliyah ini terbagi menjadi dua; sempurna dan tidak sempurna. Periode sempurna adalah bagi mereka yang sudah baligh dan tidak lagi terbatasi untuk melakukan segala sesuatu sesuai kehendak. Adapun tidak sempurna adalah mereka yang sudah tamyiz tapi belum mencapai baligh, atau karena hal lain yang menyebabkan daya akalnya tidak sempurna, seperti idiot. Jika tidak mempunyai ahliyah maupun wilayah, maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Adapun saat transaksi dilakukan oleh orang yang mempunyai kelayakan namun tidak mempunyai kuasa, seperti menjual milik orang lain, maka keabsahannya tergantung kepada izin pemilik barang.

Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila tidak mengandung unsur ridha. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan ridha yaitu ikrah (pemaksaan), mabuk, hazl (terucap diluar keinginannya), ghalath (keliru), tadlis (menyembunyikan aib) dan ghabn (penipuan).

Konsekuensi Akad

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Yang pertama Shahih atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, Batil yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur Maisir, Gharar dan Riba di dalamnya. Ketiga unsur tersebut sebaiknya dihindari dalam transaksi yang menggunakan akad syariah.

Maisir adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. Gharar diibaratkan dengan suatu keadaan yang tidak menyajikan informasi memadai tentang subjek atau objek akad. Sedangkan Riba adalah setiap kelebihan yang tidak syar’i antara nilai barang yang diberikan dan nilai yang diterima.

Sebagai contoh aplikatif, mari kita perhatikan ulasan Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya AlFiqhul Islami wa Adillatuhu tentang jual beli yang dilarang dalam beberapa kategori.

Pertama; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan dari aqidan. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang yang diancam atau dipaksa, dan seorang mahjur ‘alaih.

Kedua; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari sighah. Seperti jual beli dengan syarat yang dilarang, tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul, dan jual beli dengan kata atau isyarat yang tidak difahami.

Ketiga; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari mahallul ‘aqd. Seperti jual beli barang yang haram dan najis, jual beli ma’dum, jual beli barang yang tidak bisa diterima langsung, termasuk di dalamnya jual beli yang mengandung unsur gharar.

Keempat; karena ada sifat atau syarat yang dilarang, misalnya bai’ ‘inah, riba, jual beli orang kkota dengan harga mahal untuk orang desa yang belum mengetahui harga, jual beli saat panggilan shalat jumat dan sebagainya.

Demikian paparan singkat mengenai teori akad dalam hukum Islam, dengan memahami teori akad ini hendaknya seorang muslim mampu mengkondisikan dirinya untuk sebisa mungkin meninggalkan hal-hal yang dilarang, untuk selanjutnya mencari alternatif lain yang terbebas dari laranggan agar berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala. Wallahua’lam bil shawab

Gharar Dalam Fiqih Mu’amalah (Realita Dan Solusi)

Oleh: Iman Santoso, Lc, M.E.I MUQADDIMAH Ekonomi dan bisnis merupakan pilar utama dalam kehidupan umat manusia. Bagi umat Islam bisnis adalah bagian dari ibadah sehingga tujuannya bukan sekedar mendapatkan uang dan keuntungan, lebih dari itu beribadah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Sehingga semua bisnis yang dilakuakan umat Islam sejatinya harus dilandasi oleh nilai dan ajaran Islam. Tanpa landasan nilai dan ajaran Islam, maka mereka akan terjatuh pada sikap dan prilaku menghalalkan cara untuk meraih harta dan kekayaan (hedonisme). Suatu sikap dan prilaku orang-orang kafir. Tapi inilah realita yang menimpa sebagian umat Islam, yaitu jatuh pada sikap dan prilaku menghalalkan cara. Sebab utama sebagian umat Islam yang jatuh pada prilaku menghalalkan cara  khususnya dalam mencari harta adalah pola pikir materalisme atau cinta dunia yang berlebihan. Inilah penyakit kronis yang menimpa umat sebagaimana pernah diprediksi oleh Rasulullah saw. lebih dari empat belas abad yang lalu. ” Hampir saja bangsa-bangsa mengepung kalian, sebagaimana orang lapar mengepung tempat makanan. Berkata seorang sahabat, “ Apakah karena kita sedikit pada saat itu ? Rasul saw. bersabda,” Bahkan kalian pada saat itu banyak, tetapi kalian seperti buih, seperti buih lautan. Allah akan mencabut dari hati musuh kalian rasa takut pada kalian. Dan Allah memasukkan ke dalam hati kalian Wahn. Berkata seorang sahabat,” Apakah Wahn itu wahai Rasulullah saw ? Rasul saw, bersabda, “Cinta dunia dan takut mati” (HR Abu Dawud) Sedangkan penyakit umat Islam lain yang menyebabkan mereka jatuh pada bisnis yang diharamkan adalah jahlul muslimin ‘anil Islam (kebodohan umat Islam dari ajaran Islam). Termasuk kebodohan dalam muamalah. Telah diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ra. suatu hari beliau berkeliling pasar dan memukul beberapa pedagang dengan tongkat dan  berkata: لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى. “ Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang  faqih (maksudnya memahmi fiqih Muamalah). Karena jika tidak berilmu, maka bisa jadi makan riba’ baik disengaja atau tidak” Disinilah pentingnya umat Islam memahami etika, nilai dan moral sesuai Islam. Sehingga bisnis yang dilakukan benar-benar dilandasi ajaran Islam. Dengan demikian akan melahirkan kebaikan dan kerberkahan dalam hidupnya. Dalam buku Peran dan Moral dalam Perekonomian Islam[1], Yusuf Qaradhawi menjelaskan betapa pentingnya peran dan moral dalam bisnis. Beliau membagi pada empat bagian; nilai dan moral dalam bidang produksi, konsumsi, sirkulasi dan  distribusi. Jika etika dan nilai dalam bisnis membahas prnsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah umum, maka untuk membahas sesuatu yang detail, tentang hukum rincian dalam bisnis dan ekonomi maka umat Islam harus memahami Fiqih Muamalah. Dalam kitab Fiqih Muamalah atau kitab Buyu’ dibahas seluruh yang terkait dengan bisnis,  bisnis yang halal maupun yang haram. Walaupun secara umum para ulama menyebutkan bahwa prinsip dasar adalah halal. Namun tidak dipungkiri ada banyak bisnis yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu bab riba’ masuk dalam bab Fiqih Muamalah atau Buyu’.  Bahkan riba’adalah dosa paling besar dalam muamalah atau berbisnis. Selain riba’, ada jenis  lain yang diharamkan dalam muamalah yaitu gharar. Dan gharar ini banyak masuk dalam berbagai bentuk bisnis. Oleh karena itu  sangat penting untuk mengetahui makna gharar, batasanya dan ruang lingkupnya.  Rasulullah saw. menjelaskan keharaman gharar, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Said dan Anas: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ” ” Rasulullah Saw. melarang bisnis manipulatif (bay’ul gharar)” (HR Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi). Imam An-Nawawi menyebutkan:” hadits ini merupakan garis  besar dari prinsip-prinsip bab Bisnis, dimana didalamnya masuk banyak sekali dan bahkan tidak terbilang dalam berbagai masalah bisnis”[2].

Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Untuk Diperbaiki, Bukan Dihapuskan

Banyak orang awam yang tidak paham perihal BPJS dan Syariah, sehinga mereka mengira bahwa Majelis Ulama menyatakan BPJS Kesehatan haram dan harus segera dihapus, dan memang ada pihak pihak yang berusaha memprofokasi ummat untuk memiliki kepemahaman yang salah itu, maksudnya tak lain adalah agar ummat dalam ketidakpahaman membenci MUI, hal ini ditambah lagi pernyataan kritis dari ulama ulama lain dan bahkan pimpinan organisasi Islam, sehingga mengantisipasi kebencian awam kepada MUI menjadi sulit terantisipasi.

Entah pula apa maksudnya ternyata ada juga pejabat yang ingin menghilkangkan dan memperkecil permasalahan ini dengan mengatakan bahwa munculnya fatwa haram itu hanya dikarenakan salah persepsi, dengan bahasa lain fatwa itu muncul atas ketidakpahaman para ulama itu. Bisa dibayangkan betapa buruknya fatwa yang dikeluarkan oleh pihak yang dianggap tidak mengerti persoalan. Saya dapat memastikan bahwa pejabat bersangkutan belum paham syari’ah. Tentu tidak keseluruhan dari aturan atau regulasi serta kaidah lainnya tentang BPJS Kesehatan mengandung gharar, riba dan maisir, melainkan hanya terdapat hal hal tertentu yang tidak sejalan dengan syari’ah. Serta dengan segala keyakinan bahwa dari hal hal tersebut akan melahirkan tindak pindana berupa penggelapan, dan manakala ini terjadi maka akan terjadi kerugian yang sangat besar, karena BPJS nantinya akan mengelola dana yang sangat besar.

Selain banyak pihak yang sejatinya memang belum memahami bagaimana regulasi menyangkut keberadaan BPJS dengan segala aturan yang yang diturunkannya. Tetapi tidak sedikit  mereka yang cepat memahaminya, dan mereka meminta fatwa MUI tentang program pengumpulan dan penggunaan dana ummat ini dari kacamata syari’ah, mereka menginginkan agar dana mereka dikelola secara syari’ah, mereka merasa akan lebih nyaman karena dana besar itu dikelola menurut kaidah syar’i. Lalu MUI melaksanakan kajian terhadap aturan yang ada, dan MUI menemukan segi segi yang belum memenuhi persayaratan syar’iyah, dengan demikian terkategori haram menurut syari’ah.

Dengan demikian maka fatwa MUI tentang BPJS menjadi sangat penting, karena mencegah akan lebih mudah dibanding memperbaiki. Lebih baik mencegah korupsi dari pada menindak orang yang telah melakukan korupsi. Sekalipun senadainya dana korupsi itu berhasil disita kembali, tetapi kerusakan besar yang jauh lebih besar daripada jumlah uang yang dikorupsi itu. Karena proses terjadinya korupsi adalah sejumlah kebohongan kebohongan secara masif dan terstruktur. Dan siapapun yang terlibat dalam kebohongan itu sejatinya juga telah menularkan berbagai kebohongan secara lebih luas lagi yang tentu saja tidak diketahui dan terjelajahi oleh pelaku korupsi itu.

Oleh karenanya  fatwa MUI itu menjadi sangat penting bagi bangsa ini. untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa, agar dana BPJS yang sangat besar yang berasal dari iuran para anggota itu menjadi aman dari segala bentuk peneyelewengan dan atau pengambilan keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Tentu saja ada beberapa diantara filosofi, regulasi dan atau beberapa aturan lainnya yang yang tidak sejalan dengan syari’ah dan mengandung unsur gharar, riba dan maisir. Bila memang benar itu ada maka seyogyanya itu segera diperbaiki, tidaklah perlu menghentikan segala aktivitas BPJS kesehatan, tetapi perbaiki saja mana mana yang kurang sejalan, dan sebel;um itu diperbaiki maka anggap saja, itu sebagai keadaan yang darurat. Tetapi sisi darurat itu tentu tidak boleh selalu dipertahankan, melainkan suatu saat harus diperbaiki. Itulah barangkali esensi dari fatwa itu. Semoga saja ini dapat secepatnya diselesaikan.

Proyek Gagal, Pekan Kondom Resmi Dihentikan

Tingginya reaksi masyarakat atas program Pekan Kondom Nasional 2013 membuat Panitia Penyelenggara akhirnya memutuskan untuk membatalkan kegiatan sosialisasi pemakaian kondom melalui Pekan Kondom nasional 2013.

Derasnya tekanan komunitas agama, termasuk dari dua organisasi utama muslim Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, diakui Klik menjadi faktor kuat dibalik keputusan pembatalan itu.

“Kami sampaikan bahwa PKN dibatalkan sesuai hasil diskusi Kemenkes dan juga dengan kesepakatan Direktur DKT,” kata Budi Harnanto, Deputi Dukungan Umum Komisi Penanggulangan AIDS NAsional.

Besarnya tekanan dan kritik menurut pegiat AIDS, Sri Pandam Pulungsi, menunjukkan strategi yang dipilih panitia tak tepat.

“Banyaknya protes menunjukkan banyak masyarakat yang belum paham soal kondom, ini yang mestinya digarap. Kalau begini kan malah kontraproduktif,” tambah mantan konsultan AIDS ini.

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satu ormas yang menolak Pekan Kondom Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional serta DKT, sebuah perusahaan yang memproduksi kondom merek Sultra dan Fiesta.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto menyambut baik pembatalan Pekan Kondom Nasional itu. “Program bukan hanya gagal tetapi juga berbahaya karena ini bisa merusak cara berfikir seolah bahwa kalian bisa melakukan seks apa saja asal pakai kondom. Kita harus kembali ke cara yang benar bagaimana mengatasi persoalan berkembangnya penyakit HIV AIDS, ini secara komprehensif.”

Dalam agenda yang sempat dirilis sejak sebulan lalu, Pekan Kondom Nasional sedianya akan menjadi ajang kampanye besar-besaran untuk sosialisasi pemakaian kondom pada masyarakat.

Kegiatan tadinya akan digelar antara 1-7 Desember dilakukan dengan sarana penunjang berupa sebuah bus yang akan dibawa berkeliling (roadshow) ke berbagai titik termasuk lokasi umum dan kampus di Jakarta.

Kontroversi Bus Kondom

Bus berukuran besar bercat merah dengan logo Pekan Kondom Nasional 2013 itu kemudian memantik debatdi sejumlah jejaring sosial karena bergambar bintang iklan kondom Julia Perez dalam busana dan pose seronok.

“Ini jadinya malah seperti menganjurkan hubungan seks bebas,” kritik salah satu Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Syafiq Mughni.

Syafiq mempersoalkan akses terhadap kondom yang dibuat mudah bahkan gratis sehingga masyarakat bisa tergoda mencobanya dalam hubungan seksual yang tak terikat pernikahan.

“Kalau tadinya mau berhubungan takut kena HIV/AIDS, sekarang sudah dibilang aman, diberi kondom jadi malah kepengen mencoba.”

Muhammadiyah, seperti juga pengurus NU menyerukan agar umat tak ikut terlibat dalam agenda PKN 2013 ini, tambah Syafiq.

Agenda bagi-bagi kondom gratis juga mengundang ancaman dari Front Pembela Islam (FPI), yang mengatakan akan membubarkan acara bila diteruskan.

Pekan Kondom Nasional resmi Dihentikan

 

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pekan Kondom Nasional yang diadakan dengan tujuan menanggulangi penularan HIV/AIDS di Indonesia sejak 1 Desember 2013 lalu, akhirnya resmi diberhentikan. Kampanye yang membagikan kondom gratis sebagai salah satu agendanya ini menuai banyak protes dari berbagai kalangan karena dianggap mendorong praktik seks bebas dan kurang edukatif.

Menanggapi masalah ini,  Jane Shalimar mengatakan bahwa kampanye ini sebenarnya merupakan langkah yang baik untuk mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS, namun Jane kurang setuju dengan pembagian kondom gratis yang menyasar kalangan remaja juga.

Jane menduga pihak produsen kondom sengaja memanfaatkan kampanye ini untuk promosi. “Seharusnya pembagian kondomnya dibatasi hanya ke kalangan tertentu saja yang memang rentan terkena virus HIV/AIDS, jangan ke remaja juga. Jadi seperti promosi,” ujarnya.

Selain itu, Jane menilai  ikon Julia Perez yang digunakan di bus untuk sosialisasi tidak cocok. Seharusnya ikon yang dipakai adalah tokoh intelektual misalkan Menteri Kesehatan, bukan malah artis dengan pose seronok yang malah memancing gairah.

Perempuan berdarah Arab ini menambahkan, seharusnya sosialisasi dilakukan dengan cara yang lebih kreatif dan efektif, bukan dengan membagikan kondom gratis. Sosialisasi dapat dilakukan misalnya dengan membuat diskusi di sekolah atau forum diskusi, membuat video testimoni dari penderita, atau membuat acara seni yang menarik dengan tema penanggulangan HIV/AIDS.

Jika sosialisasi dilakukan dengan maksimal dan setiap orangtua juga ikut berperan mendidik anaknya mengenai bahaya HIV/AIDS, Jane optimis tahun 2015 nanti Indonesia bisa bebas dari penyakit HIV/AIDS. “Aku optimis di tahun 2015 Indonesia bisa bebas dari HIV/AIDS, asal sosialisasi dilakukan dengan efektif dan maksimal,” tutup Jane.

Dolly van der Mart, Cikal Bakal Gang Dolly Surabaya

 

 

TEMPO.CO, Surabaya– Nama Gang Dolly sudah ada sejak zaman Belanda. Waktu itu ada seorang perempuan keturunan Belanda yang bernama Dolly van der Mart. Perempuan inilah yang menjadi pengagas kompleks prostitusi di Jalan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, itu.

“Sebelum jadi tempat prostitusi, ini dulu makam Tionghoa, Mas. Karena tempat ini ramai, makamnya dipindah,” kata Nining, warga yang sejak kecil hidup di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, kepada Tempo, Jumat, 11 Oktober 2013.

Menurut Nining, Tante Dolly pada masanya menyediakan perempuan pemuas nafsu bagi para tentara Belanda yang berada di Surabaya. Jumlah perempuan di bawah asuhan Tante Dolly belum seberapa. Lambat laun, geliat permainan para tentara Belanda dengan anak asuh Tante Dolly menarik perhatian masyarakat umum. Ceritanya pun membuat penasaran kaum pria di sana. Mereka pun mulai menjajalnya.

Cerita berkembang. Nama Dolly akhirnya dikenal ke seluruh penjuru. Dolly sempat disebut sebagai lokasi prostitusi terbesar di Asia. Orang seolah membayangkan Dolly ketika pertama kali menjejakkan kaki di kota ini.

Kehadiran banyak orang di Dolly membawa berkah bagi masyarakat di sekitarnya. Warga sekitar membuka usaha lapak-lapak kaki lima. Yang dijajakan beragam, dari warung kopi, nasi goreng, jamu tradisional, sampai obat kuat. “Coba tidak ada Tante Dolly, tempat ini tidak akan seramai sekarang,” kata Nining.

Keturunan Tante Dolly diyakini masih berada di sekitar Surabaya. Mereka tak lagi meneruskan bisnis yang didirikan leluhurnya itu. Walaupun sampai kini tak pernah ada yang bisa memastikan daerah tempat tinggal keturunannya itu.

Jejak Dolly van der Mart