Redefinisikan SARA

Fachruddin Islam itu adalah tunyunan hidup bagi penganutnya, memang tidak ada paksaan dalam beragama, karena hak seseorang untuk menganut agama apa yang diyakininya. Tetapi manakala seseorang telah menyatakan masuk atau menganut agama Islam maka dirinya ssangat terikat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam seperti apa yang disampaikan oleh Rasul berdasarkan wahyu yang diterima  dan dijelaskan bagaimana cara pelaksanaanya melalui hadoits beliau. Ajaran Islam meliputi semua aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah terkait dalam pemilihan atau penunjukan pimpinan atau pemimpin dalam berbagai aspekkehidupan sosial, termasuk diantaranya tentu saja pimpinan daerah. Tetapi dari definisi yang ada maka mengkaitkan agama dengan pemilihan pimpinan daerah itu dikategorikan sebagai sara, dan konon tidak dibenarkan oleh aturan atau konstitusi.

Sejak pilpres, Pilgub, Pilbup dan Pemilihan walikota dilaksanakan secara langsung, maka ini akan menjadi dillema bagi dakwah Islam. Di satu pihak ummat harus mendapatkanm tuntunan dalam memilih pemimpin sesuai dengan ajaran Islam, tetapidi pihak lain mengkaitkan pemilihan dalam Pilpres, Pilgub dan seterusnya dikesankan seolah tidak boleh sama sekali dikaitkan dengan agama, karena hal tersebut akan terkait dengan SARA, yaitu sesuatu yang terlarang dalam dunia demokrasi.

Dengan demikian maka masalah ini manakala tidak disiasati dengan aturan  yang lebih adil, maka dapat dipastikan ini akan menjadi sumber musibah, akan terjadi perpecahan setiap kali diselenggarakan Pilpres dan Pilkada. Di satu pihak umat memang membutuhkan penjelasan yang sejelas jelasnya terkait hukum agama, tetapi dipihak lain ada larangan dan bahkan ancaman bagi siapa yang membicarakannya.

Nanti akan banyak korban dikalangan dai, akan banyak dai yang dituduh SARA, seperti menghasut serta menebar kebencian dan banyak lagi gelaran buruk bagi para dai, ulama dan sebagainya. Apalagi sekarang ini sudah muncul secara terang terangan berpendapat antara agama dan politik tak boleh tercampur lakanya walau hanya sedikit. Mereka mengatakan konstitusi lebih tinggi dari kitan suci. Ulama tao boleh melakukan penafsiran terhadap al-Quran dan banyak lagi lainnya, sepertinya memang berusaha agar ranah agama terjauh dari ranah politik.

Celakanya mereka itu sebelumnya terlanjur dikenal sebagai aktivis organisasi sosial keagaaman, sehingga pada saat ini masyarakat benar benar merasa terombang ambing, terlebih dengan bebasnya segelintir politisi  muslim seenaknya memberikan tafsiran tafsiran sesuai dengan kepentingan politiknya, sementara ulama dinyatakan tak berhak melakukan penafsiran sesuai dengan keahliannya. Semoga masalah ini segera terpecahkan.

Mari kita doakan agar mereka yang menyandang politisi Muslim dan membela kafir,  Yahudi ataupuin Nasroni terlalu berat ancamannya dari Allah.Semoga saja mereka segera menyadari dan kembali ke jalan yang benar.

Sesuai dengan  UU dan aturan yang berlaku, maka kita tidak berhak menghambat orang kafir mencalonkan diri sebagai pemimpin, silakan saja. Tetapi yang harus disampaikan oleh para ulama adalah larangan memilih mereka dengan meninggalkan orang Islam sebagai pemimpoin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s