Antara Syar’i dan Sosial Politik Dalam menetapkan Hukum

Fachruddin Bagi sebagian ummat islam menilai bahwa dari kacamata Islam antara agama dan politik itu bagaikan dua sisi mata uang koin, yang satu tidak terlepas dari yang lain, kelompok yang sependapat akan terlihat nampak lebih lentur bahkan kadangkala dianggap mencla-mencle. Semantara pihak yang tidak sependapat bisa dianggap ekstrim, setidaknya kaku dan nonkompromistik. Untuk sementara kedua pendapat ini berkembang di Indonesia, ada pihak yang menetapkan hukum sesuatu dengan banyak pertimbangan sosial dan politik semenara pihak yang lain hukum adalah hukum.

Perbedaan ini pada kasus tertentu bisa diterima atau setuju dalam perbedaan, tetapi dalam kasus hukum yang lain perbedaan itu ternyata sangat meresahkan. penetapan suatu hukum yang lebih banyak ditetapkan atas dasar pertimbangan sosial dan politik oleh sebagain ummat adalah sangat tidak menguntungkan, karena sejatinya hukum itu sendiri mengehndaki adanya kepastian.

Ketika ulama dimintai tentang hukum memakan makan daging katak  maka didapatkan banyak sekali jenis jenis katak  yang hidup di bumi Indonesia ini, dari banyak jenis itu hanya sedikit yang kandungannya dinyatakan halal. Dalam hukum islam  sejatinya sangat jelas ciri ciri binatang yang halal di makan dagingnya, dan binatang yang dilarang dimakan dagingnya. Tetapi karena sangat sulit untuk mmbedakan antara katak  yang satu dengan katak  yang lain, yang mana yang haram dan mana pula yang halal, maka demi melindungi ummat juga sedikit pengetahuannya dengan jenis jenis katak ini maka ulama bersepakat untuk mengharamkan semua daging katak, walaupun sejationya ada jenis jenis katak yang aman untuk dikonsumsi.

Ketika para ulama dimintai fatwanya tentang hukum merokok, juga ada contoh kasus penatapanm hukum yang berbeda pendekatan. Ada kelompok yang serta merta mengharamkan merokok karena merokok adalah perbuatan yang sia sia, tetapi ada kelompok ulama yang menghalalkan rokok dengan setidaknya dua pertimbangan yang sangat menonjol, pertama ternyata tidak semua orang yang merokok berakibat sakit, kedua Pemerintah belum memiliki atau menyiapkan alternatif  bagi petani tembakau bila seandainya rokok diharamkan. walaupun keduanya sama berpendapat  bahwa merokok itu sia sia.

Sejatinya perbuatan sia sia harus ditinggalkan, tetapi karena kasihan kepada petani rokok, maka rokok tidak diharamkan, keadaan ini disebut daruroh atau darurat. Tetapi implikasi hukum ternyata berbeda. Jika benar ini disebut darurat maka sejatinya kita harus memberikan batasan waktu berlakunya hukum darurat ini, di satu pihak kita juga berusaha mensosialisasikan kedaruratan ini sehingga dapat saling bersinerji untuk menghapuskan kedaruratannya agar menjadi normal, sehingga hukum yang sebenarnya bisa ditegakkan.

tetapi apa hendak dikata, setelah mengetahui ada ulama yang menghalalkan rokok dengan serta merta dijadikan dalih membela diri akan kecanduan rokok yang dialaminya, sehingga secara bangga terang terangan melakukan pekerjaan yang bila ditinjau dari segi kesehatan adalah sangat merugikan. bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka yang tidak merokok adalah kufur ni’mah, mereka jauh lebih berani ketimbang para ulama itu sendiri Dan dalam kesehariannya dia mengkampanyekan untuk merokok dikarenakan merokok halal secara syar’i.

Pada saat ini hangat dibicarakan orang perihal fatwa haramnya BPJS Kesehatan .MUI menemukan sejumlah sisi buruk dari  BPJS Kesehatan karena masih mengandung hal hal yang tidak sejalan dengan syari’ah. Tetapi di luar dugaan ternyata ada juga ualama  yang nampaknya kritis kepada fatwa MUI ini dengan berbagai alasan yang bukan syar’i tetapi memiliki pertimbangan lain. Kita merasa khawatir manakala ada pertimbangan non syar’i dalam menetapkan hukum syari’ah maka nantinya akan memiliki implikasi yang sangat luas bagi keterjaminan keamanan praktik BPJS ini darti kerugian yang besar, karena keuangan BPJS adalah keuangan dalam jumlah yang sangat besar.

Kita berharap pertimbangan sosial dan politik dalam menentukan hukum syar’i tidak akan menyesatkan ummat, salah satu contoh kesalahan pengertian terhadap maksud baik para ulama untuk tidak mengharamkan merokok lantaran pertimbangan sosial kemanusiaan tetapi oleh ummat justeru digunakan secara tidak langsung untuk melakukan kampanye merokok, dan menyatakan mereka yang tidak merokok adalah kufur ni’mah, walaupun disampaikan dengan cara bergurau.

Masyarakat ternyata mudah kehilangan pegangan filosofi, padahal pandangan filosofi itu akan membentuk mindset seseorang. Jika dia merokok lantaran sudah mengalami kecanduan itu termasuk kesalahan yang kecil, walaupun adalah merupakan kesalahan besar bila dipandang dari kacamata kedokteran dan kesehatan. Tetapi manakala ketersesatan itu terjadi lantaranm memiliki mindset yang keliru maka ini adalah kerusakan yang besar, bukan dapat menyesdatkan seseorang secara pribadi, tetapi akan besar pengaruhnya kepada orang lain.

Oleh karenanya maka tentu saja kita berharap kepadsa para ulama untuk berhati hati dalam menetapkan hukum syar’i yang dasar pertimbangannya lebih kental memanfaatkan pertimbangan sosial politik, ketimbang syari’ah dalam arti kata sempit (khusus). Karena implikasinya akan sangat luas. dan kita semua tahu keadaan daruroh itu hanya ditoleransi dalam waktu yang terbatas, dengan catatan tetap harus mengupayakan hukum yang bukan daruroh.

.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s