Ekonomi Hijau Dan Pembangunan Berkelanjutan

 

Senin, 13 Mei 2013 14:30

 

zulkifli .jpg

 

Alumni PII – Saatnya dunia beralih dari greed economy (ekonomi yang serakah) ke green economy (ekonomi hijau) agar pembangunan dapat berkelanjutan, angka kemiskinan dapat di pangkas, dan kesejahteraan bisa dinikmati semua orang. Kerusakan lingkungan dan kemiskinan terjadi karena keserakahan, tingkat konsumsi berlebihan, dan diabaikannya kelestarian lingkungan. Demikian pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato berjudul “Moving Towards Sustainability: Together We Must Create The Future We Want”, di Riocentro Convention Center, Rio de Janeiro, Rabu (20/6/2012).

 

Forum PBB bidang Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/UNESCAP) dan berpidato pada beberapa kegiatan, seperti Conference on Green Economy, Leaders Valuing Nature: A Celebration of Comments. Mengusung “Sustainable Growth with Equity”, Indonesia menjadi negara yang diharapkan memberikan kontribusi pengalaman dalam pembangunan berkelanjutan. Presiden SBY menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam diskusi kunci tentang pembangunan berkelanjutan tidak datang serta merta, melainkan karena kemajuan riil yang sudah dicapai dalam pembangunan berkelanjutan dan penurunan angka kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan, kata Presiden, tidak bisa berjalan terpisah dari upaya penurunan angka kemiskinan.

 

Oleh karena itu, setiap warga harus berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka yang selama ini menjadi miskin karena pembangunan tidak boleh terjadi lagi. Itu sebabnya, Indonesia mengusung konsep “Sustainable Development with Equity”. Dengan demikian, yang diperjuangkan bukan saja ekonomi hijau atau ekonomi yang menjaga kelestarian lingkungan, tetapi harus ada kontribusi dari setiap negara dan setiap warga negara dalam pembangunan.

 

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menpunyai kaitan erat dalam meningkatkan Produk Nasional Bruto (GNP) atau Produk Domestic Bruto (GDP) dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Istilah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari pengertian beberapa pakar barat adalah sebagai berikut :

 

Menurut Adam Smith, ada dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output (GDP) total dan pertumbuhan penduduk. Dalam pertumbuhan output, Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri atas tiga unsur pokok yaitu : 1. Sumber-sumber alam yang tersedia atau faktor produksi tanah. 2. Sumber-sumber manusiawi (jumlah penduduk).3. Stok barang kapital yang ada. Sedangkan Rostow (1960) membuat klasifikasi tentang pembangunan dan pertumbuhan dalam lima tahap adalah:

 

A. Masyarakat tradisional. Sistem ekonomi yang mendominasi masyarakat tradisional adalah pertanian, dengan cara-cara bertani yang tradisional. Produktivitas kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan dengan tahapan pertumbuhan berikutnya. Masyarakat ini dicirikan oleh struktur hirarkis sehingga mobilitas sosial dan vertikal rendah.

 

B. Pra-kondisi tinggal landas. Selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Model perkembangan ini merupakan hasil revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini, yang mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu tekanan kerja pada sektor-sektor primer berlebihan. Sebuah prasyarat untuk pra-kondisi tinggal landas adalah revolusi industri yang berlangsung dalam satu abad terakhir.

 

C. Tinggal landas. Tahapan ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Karakteristik utama dari pertumbuhan ekonomi ini adalah pertumbuhan dari dalam yang berkelanjutan yang tidak membutuhkan dorongan dari luar. Seperti, industri tekstil di Inggris, beberapa industri dapat mendukung pembangunan. Secara umum “tinggal landas” terjadi dalam dua atau tiga dekade terakhir. Misalnya, di Inggris telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-17 atau di Jerman pada akhir abad ke-17.

 

D. Menuju kedewasaan. Kedewasaan pembangunan ditandai oleh investasi yang terus-menerus antara 40 hingga 60 persen. Dalam tahap ini mulai bermunculan industri dengan teknologi baru, misalnya industri kimia atau industri listrik. Ini merupakan konsekuensi dari kemakmuran ekonomi dan sosial. Pada umumnya, tahapan ini dimulai sekitar 60 tahun setelah tinggal landas. Di Eropa, tahapan ini berlangsung sejak tahun 1900.

 

E. Era konsumsi tinggi. Ini merupakan tahapan terakhir dari lima tahap model pembangunan Rostow. Pada tahap ini, sebagian besar masyarakat hidup makmur. Orang-orang yang hidup di masyarakat itu mendapat kemakmuran dan keserbaragaman sekaligus. Menurut Rostow, saat ini masyarakat yang sedang berada dalam tahapan ini adalah masyarakat Barat atau Utara.

 

Lebih lanjut Porter menjelaskan dalam era persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar intemasional bila memiliki empat faktor penentu yang digambarkan sebagai suatu diamond.

 

Factor penentu tersebut adalah sumber daya (resources) yang dimiliki oleh suatu Negara yang terdiri atas lima kategori berikut ini: 1.  Human resources (SDM), 2.  Physical resources (SDA), 3.  Knowledge resources (IPTEK) atau (SDT), 4. Capital resources (Permodalan) atau (SDC), 5.Infrastructure resources (Prasarana) atau (SDI) Permintaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keunggulan daya saing atau competitive advantage suatu bangsa/ perusahaan produk atau jasa yang dihasilkan-nya.

 

Teori yang dikemukan pakar barat apakah masih dapat sesuai dengan kondisi saat ini , kita memiliki kriteria ekonomi utuk menjadi negara maju dengan resource yang dimiliki tetapi ttetap juga hidup dalam garis kemiskinan. Sebaliknya singapura hanya mengandalkan kemampuan ilmu pengetahauan teknologi, pasar dan hanya sebagai “Broker” menjadikannya negara yang kaya, bahakan kota singapura dinobatkan menjadi kota terkaya di dunia

 

Dalam UU 32 tahun 2009, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (Pasal 1 ayat (3)). Definisi ini masih senafas dengan definisi umum tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. UU 32 tahun 2009 tidak memberi definisi tentang ekonomi lingkungan hidup yang hendak diwujudkan itu seperti apa. Tanpa mendefinisikan apa yang hendak dicapainya, UU 32 tahun 2009 memberikan instrumen untuk mencapai apa yang belum jelas tersebut. Instrumen ekonomi lingkungan hidup hanya menyebut isu “pelestarian fungsi lingkungan hidup, tetapi apakah issue masyarakat adil, makmur dan pemerataan dapat teratasi? terutam problematika bangsa ini perihal kemiskinan dan pengangguran.

 

Ekonomi Hijau

 

Ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program Lingkungan PBB (UNEP; United Nations Environment Programme) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam.

 

Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Kemudian apa bedanya ekonomi hijau (green economy) dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)?. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

 

Ekonomi Hijau (Green Economy)

 

Ekonomi Hijau Tema Hari Lingkungan Hidup 2012. UNEP menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 adalah Green Economy: Does it include you?”. Dalam konteks Indonesia, tema tersebut diadaptasi sebagai Tema Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2012 menjadi “Ekonomi Hijau: Ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan”.

 

Dari sini terlihat pentingnya perubahan paradigma dan perilaku untuk selalu mengambil setiap kesempatan dalam mencari informasi, belajar dan melakukan tindakan demi melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebut saja, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Di samping itu adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin.

 

Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilak. Pada dasarnya ilmu ekonomi hijau haruslah berpandangan sosial dan berkeadilan karena menyangkut hubungan antara manusia dan alam. Bukankah alam semesta ini merupakan ladang buat meningkatkan kesejahteraan umat manusia

 

Paradigma Baru Pembangunan Berkelanjutan

 

Konsep Trilogi Pembangunan Berkelanjutan : 1. Ekonomi    : Optimalisasi growth ekonomi yang effisien dan steady. 2.  Sosial : Kohesi sosial dari masyarakat bhinneka dengan equity antar kelompok dan daerah dan antar generasi di topang pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan pencapaian Millennium Development Goals dan kenaikan Human Development Index ; 3.      Lingkungan : Terpelihara Keberlanjutan fungsi ecosystem sebagai “Penopang kehidupan makhluk alami” melalui keanekaragaman SDA hayati dan ekosistem  dan tercermin pada pengendalian “jejak ekologi” (ecological footprint)

 

Isu utama pada dasarnya tidak berubah, yaitu benturan kepentingan dalam perdagangan, sektor finansial, dan teknologi yang menjadi kepentingan kelompok negara kapitalis. Dalam konteks lingkungan, terutama perubahan iklim, pencemaran per kapita negara maju berdasarkan pelepasan karbon ke udara lebih besar daripada negara berkembang. Untuk mengompensasi pencemaran di negara kaya, muncul skema-skema penyelamatan lingkungan, salah satunya melalui alih teknologi. Kenyataannya, alih teknologi tidak terjadi karena menyangkut keberlanjutan dan maksimalisasi kekayaan korporasi negara maju. Pembagian manfaat yang adil antara negara kaya dan negara berkembang juga tak terwujud.

 

Ekonomi hijau sebagai pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan sosial, dalam praktiknya, dimanfaatkan negara kaya untuk terus membangun seperti biasa demi memaksimalkan keuntungan. Contohnya, penanaman pohon dianggap menyelesaikan pencemaran karbon, benih tanaman pangan hasil rekayasa genetika serta benih tahan banjir dan kekeringan diproduksi korporasi transnasional sehingga membuat petani negara berkembang tergantung. Skema mengompensasi pencemaran karbon di negara kaya dilakukan dengan membantu pembangunan negara berkembang asalkan memelihara lingkungan, biasanya berupa hutan. Intinya, tidak terjadi perubahan paradigma pembangunan yang menguras sumber daya alam meski menggunakan label ekonomi hijau.

 

Syaratnya, pembangunan ekonomi bukan lagi mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi optimalisasi pertumbuhan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan berdampak pada masyarakat sosial berupa kemiskinan dan ketimpangan serta lingkungan dalam wujud perubahan iklim dan merosotnya keanekaragaman hayati. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) untuk menurunkan hingga separuh jumlah orang miskin pada 2015 cenderung tidak akan tercapai. Akar kerusakan sosial dan lingkungan adalah gagalnya pasar menampung kebutuhan sosial dan lingkungan dalam pasar ekonomi. Jasa sosial dan lingkungan tidak punya nilai karena tidak punya ”harga pasar”. Udara, misalnya, dianggap barang bebas sehingga orang merasa bebas mencemari.

 

Pembangunan berkelanjutan Indonesia harus beralih dari sekadar pembangunan ekonomi menjadi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bukan hanya pemerintah, dunia usaha juga harus mengubah paradigmanya dari hanya mencari untung menjadi keuntungan berkelanjutan dengan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.Hanya dengan mengikutsertakan masyarakat serta menjaga kohesi sosial dan membangun demokrasi substansial, Indonesia akan tetap ada hingga setidaknya tahun 2045.

 

Islam dan Sumberdaya Alam

 

Menurut pandangan Islam, hutan, air, dan energi adalah milik umum. Ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW:  ‘‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api“ (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah) (Imam Asy Sayukani, Nayl al Authar, halaman 1140)

 

Maka, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta (corporate based management) tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara (state based management) dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Untuk pengelolaan barang tambang dijelaskan oleh hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal yang menceritakan, saat itu Abyad meminta kepada Rasul SAW untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat.

 

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”.  Ma’u al-‘iddu adalah air yang karena jumlahnya sangat banyak digambarkan mengalir terus menerus. Hadits tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.

 

Sikap pertama Rasulullah SAW memberikan tambang garam kepada Abyadh menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Akan tetapi, ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar—digambarkan bagaikan air yang terus mengalir—lalu Rasul mencabut pemberian itu.

 

Hal ini karena dengan kandungannya yang sangat besar itu tambang tersebut dikategorikan milik umum. Adapun semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu. Yang menjadi fokus dalam hadits tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Terbukti, ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak, beliau menarik kembali pemberian itu. Syekh Taqyuddin An-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan:

 

“Adapun pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab, kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh. Sesungguhnya beliau mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh, lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang berarti barang tambang tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali karena sunah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api, dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut.

 

Untuk itu, beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya”, karena itu, penarikan kembali pemberian Rasul SAW dari Abyadh adalah illat dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individu. Dalam hadits dari Amru bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam atau “ma’danul milhi” (tambang garam).

 

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batubara, dan sebagainya; maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan usaha keras, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, seperti kristal maupun berbentuk cair, seperti minyak, semuanya adalah barang tambang yang termasuk ke dalam pengertian hadis di atas.

 

Al-‘Assal & Karim (1999: 72-73) mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitabnya al-Mughni mengatakan: “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan, dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslim, sebab hal itu akan merugikan mereka”.

 

Maksud pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Barang siapa menemukan barang tambang atau migas pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

 

Pemasukan Dan Pengeluaran Negara Dari Kekayaan Alam

 

Pengelolaan negara terhadap sumber daya alam ini menghasilkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, hasil pengelolaannya menjadi sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara. Kedua, negara bisa berlepas diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri.

 

Pengeluaran negara dari sumber daya alam ini bisa dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Antara lain:

 

Biaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari biaya tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, penyediaan perlengkapan, dan segala hal yang berhubungan dengan dua kegiatan pengelolaan sumber daya alam di atas.  Dikembalikan hasilnya kepada rakyat sebagai pemilik sumber daya alam itu. Khalifah boleh dan bisa membagikannya secara langsung dalam bentuk benda yang memang diperlukan atau dalam wujud layanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan murah juga infrastuktur lainnya.  Dialokasikan untuk biaya dakwah dan jihad.

 

Konsep Islam dalam pengelolaan sumber daya alam ini memastikan hasil kekayaan alam Indonesia kembali kepada rakyat. Walhasil, rakyat akan merasakan kemakmuran dalam arti sebenarnya.  Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera.

 

Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, di dalam air, di permukaan tanah, di udara, mulai dari kutub utara dan selatan hingga di daerah khatulistiwa. Sebagai contoh sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya. Sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah SWT, berjenis-jenis yang ada di permukaan bumi ini, seperti yang telah difirmankan dalam Quran Surat an Nahl, ayat 31, yang berbunyi : “ … apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran”.

 

Penutup

 

Beberapa hal yang menjadi permaslahan dalam pengelolaan sumberdaya alam di  Indonesia yaitu : Keterlibatan pihak asing untuk mengelola sumber daya alam dengan teknologi yang mereka kembangkan, sehingga mematikan potensi pengusaha pribumi yang ingin mengelola sumber daya alamnya sendiri dikarenakan teknologi yang digunakan kurang mutakhir.

 

Krisis kepercayaan dari pemerintah terhadap pengusaha Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang dimana pemerintah lebih percaya terhadap pengusaha asing, dengan alasan pengusaha asing lebih siap untuk mengelola sumber daya alam Indonesia dengan fasilitas yang mereka miliki sangat memadai.(UPDATE KASUS BLOK MAHAKAM).

 

Negara kita terlalu banyak melahirkan politisi dan sangat sedikit ilmuwan  sehingga sangat sulit untuk menciptakan sebuah teknologi mutakhir yang dapat membantu pengusaha Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya.

 

Sebagian besar warga negara Indonesia lebih berminat mempelajari ilmu sosial dan ilmu politik dibandingkan ilmu eksata yang sebenarnya, ilmu eksata sendiri benar-benar sangat dibutuhkan di negara Indonesia untuk mengelola sumber kekayaan alam yang ada. Hal ini lah yang menyebabkan politisi di negara Indonesia lebih banyak dari pada ilmuwan. Seharusnya ilmuwan dapat dihargai sebanding dengan politis

 

Pengusaha Indonesia kurang berani untuk terjun dalam usaha mengelola sumber daya alam dengan alasan pengetahuan yang kurang dalam bidang usaha ini.

 

Lemahnya kemampuan ilmu pengetahuan dan technologi yang kita miliki Technology yang baik adalah suatu teknoogi yang value alam dapat dimanfaatkan tanpa merusak alam tersebut bahkan menumbuhkan vaue added yang lebih besar.Kemampuan manusia mempunyai keterbatasan di dalam mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimiliki. Dukungan perguruan tinggi, penelitian dan SDM yang memadai sangat dibutuhkan untuk melahirkan suatu konsep green tekhnolgy dan mengubah mind set bahwa perkembangan kemajuan technology sebagai perusak alam.

 

Perusahaan di Indonesia perlu merubah haluan usah dari “profit making only” ke bottom line “Sustainable Profit (ekonomi) dengan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

 

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, pemerintah harus memberi batasan kepada pengusaha asing dalam mengelola sumber daya alam di negara Indonesia. Karena sesungguhnya sumber daya alam di negara Indonesia ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Masih banyak pengusaha asing yang tidak memberi sebagian keuntungannya untuk kemakmuran rakyat setempat yang daerahnya digunakan untuk mengelola sumber daya alam oleh pengusaha asing.

 

Dalam era globalisasi pelaku usaha dituntut juga mempunyai keunggulan komparatif terutama di dalam melakukan inovasi technology. Supply chain pengelolaan sumber daya alam Indonesia dari hulu – hilir sampai dengan barang / produk jadi membutuhkan creat value added dari suatu technology. Techology juga harus diiringi dengan mencetak kepribadian sumberdaya manusia di Indonesia yang berakhlak mulia, karena technolgy membutuhkan moral obligasi untuk mengamnkan manfaatnya untuk kepentingan dan kemakmuran umat anusia dan bukan menjadikan kebinasaan umat manusia.

 

Akar kerusakan sosial Dan Lingkungan adalah “Market Failure” , gagalnya pasar menampung “kebutuhan sosial dan lingkungan “ dalam “pasar ekonomi”. Jasa sosial dan lingkungan tidak punya “nilai” karena tidak punya “harga pasar”.Perlu Campur tangan pemerintah untuk membuat keputusan subsidi yang tepat termasuk system dan, tata cara dan penempatannya.

 

Isitilah Green economy (Ekonomi hijau) menjadi latah di tengah masyarakat kita semua elemen dan instansi berusaha menerapkan istilah ekonomi hijau di dalam aspek bisnis dan korporasinya, termasuk bank menerapkan green ekonomi dalam penyaluran kreditnya.

 

Lingkungan dan alam mempunyai peranan dan arti penting bagi diri kita dan masyarakat lainnya. Planet Bumi yang menjadi tempat tinggal kita agar tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan, diperlukan sebuah kesadaran yang besar. Jika bumi terjaga dan lingkungan terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan tetap berlangsung dan sekaligus dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang saat ini melanda dunia. Harapan terbesar kita tentunya agar tetap berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dengan lebih melestarikan lingkungan hidup dengan tujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan melalui gerakan ekonomi hijau (green economy).

 

 

Oleh Zulkifli, Ketua Bidang ESDM Pengurus Pusat Perhimpunan KBPII, dan Kandidat Doktor Sustainable Development.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s