Membangun Teologi Rekonsiliasi

Membangun Teologi Rekonsiliasi
Oleh Abdul Mukti Ro’uf,
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta

SELAIN agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bangsa Indonesia masih memiliki utang sejarah tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang menumpuk sejak peristiwa G-30-S hingga tragedi 12-13 Mei 1998. Peristiwa politik yang menjadi beban sejarah bangsa hingga saat ini masih amat sulit untuk dipecahkan. Sejarah kelam ini harus secara jujur diakui sebagai ‘borok’ bagi sebuah perjalanan bangsa yang besar. Momentum reformasi yang diharapkan dapat memberikan jalan pelurusan sejarah sepertinya masih ‘ketar-ketir’. Ada keengganan politik yang menyelimuti para decision maker untuk berani membuat terobosan sejarah.

Kemauan politik negara tentang perlunya rekonsiliasi yang terkonkretkan dalam sidang tahunan MPR 2003 melalui RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) satu sisi harus disambut sebagai upaya untuk mencoba mencicil utang sejarah itu. Tetapi, di sisi lain kita masih harus mengawalnya dengan ketat. Kenapa? Karena, penyelesaian tragedi pelanggaran HAM berat itu membutuhkan energi prima dari semua komponen bangsa. Sebab, pihak siapa yang menjadi korban dan siapa tertuduh tidak pernah dijelaskan secara transparan baik secara politis maupun hukum. Dan, persoalan ini pulalah yang membuat luka-luka sejarah itu tak pernah tersembuhkan.

Maka, di tengah-tengah pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, agaknya perlu diberikan rekonstruksi pemikiran keagamaan bagi umat Islam untuk membantu melicinkan jalan pelurusan sejarah bangsa ini. Kenapa umat Islam? Di samping mayoritas dan posisi politik yang signifikan, beberapa kasus pelanggaran HAM seperti G-30-S/PKI dan Tragedi Tanjung Priok setidaknya melibatkan komunitas ini. Lantas apa yang bisa diperbuat?

Meminjam istilah B Herry Priyono (Menimbang Kembali Cara Pandang; 2002), memakai kata-kata seperti ‘Indonesia, bangsa, umum’ dan sebagainya adalah cara tutur yang mengandaikan hidup bersama (shared life). Akan tetapi, justru kesediaan untuk hidup bersama sebagai bangsa inilah yang belakangan sedang mengalami erosi. Budaya mencurigai sesama karena berlainan identitas; agama, suku, ras, golongan, bahasa, dan lainnya menjadi kian tumbuh. Belum lagi jika kekuatan ‘politik jahil’ dapat memanfaatkan perbedaan itu sebagai medium untuk mencari keuntungan jangka pendek. Di tengah menguatnya budaya yang dapat menghambat terwujudnya rekonsiliasi, maka gagasan persaudaraan sejati yang dibawa semua agama harus disuarakan dengan lantang. Agama harus menjadi kekuatan moral untuk mendukung terciptanya proses ‘mengindonesia’. Yaitu sebuah proses yang diikat oleh kesepakatan ideologi Pancasila sebagai bentuk final dari kompromi ideologis para pendiri bangsa ini. Semangat keagamaan yang kental dalam butir-butir Pancasila harus ditransfer ke dalam akhlak sosial yang lintas keragaman. Begitu juga dengan ikatan doktrin keagamaan yang sering kali menjadi alat pembenar bagi terciptanya permusuhan.

Karena itu, beberapa persoalan teologis harus ditinjau kembali sebagai upaya rethinking untuk memasuki ruang dialog yang lebih tulus dan terbuka. Di antaranya, pertama, tentang labelisasi kafir terhadap nonmuslim dan bahkan komunisme. Stigmatisasi kafir tak pelak lagi menjadi hambatan teologis bagi terselenggaranya persaudaraan sejati yang justru menjadi address dari agama.

***

Dalam Islam, perbedaan identitas harus dimaknai sebagai kenyataan pluralitas yang dengan itu dapat dibangun persaudaraan (li taarafuu). Terminologi kafir yang secara literal berarti ingkar dapat ditujukan kepada orang yang ingkar terhadap kebenaran. Rekonsiliasi adalah media untuk menuju kepada kebenaran itu. Maka, penolakan terhadap rekonsiliasi adalah bentuk pengingkaran terhadap kebenaran.

Di samping itu, rekonsiliasi menghajatkan pada bentuk pertobatan. Antara taubah dan islah dalam Alquran selalu menjadi dua ungkapan yang tidak boleh dilepaskan. Artinya, pengakuan terhadap sebuah kesalahan (tobat) dan kemudian melakukan islah (rekonsiliasi) adalah akhlak yang sangat dijunjung tinggi dalam agama. Kita harus dengan gagah berani menyatakan bahwa kesalahan politik masa lalu sebagai kesalahan kolektif dan kerena itu harus dimaafkan tanpa harus melupakannya.

Bagi Islam, memaafkan kesalahan orang lain, sungguhpun dapat mengancam jiwa seperti yang dialami Nabi Muhammad ketika hendak dibunuh Datsur, lantas ia berbalik hendak memenggal lehernya, tetapi ia kemudian memaafkan justru ketika ia sangat berkuasa untuk membunuhnya. Kedua, tentang seruan membela agama dengan cara menghalalkan tindak kekerasan. Kebencian terhadap golongan yang dicap kafir akan berujung pada bentuk permusuhan yang tak jarang memunculkan perseteruan abadi. Ironisnya, melawan golongan yang berkeyakinan lain (the other) sering kali dijadikan sebagai bagian dari cara membela agama. Akibatnya, seruan ‘orang kafir’ halal dan menjadi keyakinan teologis yang kuat. Keyakinan ini pulalah yang dalam banyak hal menjustifikasi pelanggaran hak asasi manusia karena alasan keagamaan.

Maka pertanyaannya, benarkah Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hak-hak sipil, merestui penganutnya untuk menghabiskan nyawa seseorang karena alasan agama? Bukankah peristiwa G-30-S/PKI tidaklah murni perseteruan ideologis antara Islam dan komunisme, melainkan–jika boleh memakai teori lain–ada politik kekuasaan yang sedang diperankan, lantas idiom agama dipakai untuk merebut kekuasaan itu? Dan, jika pun diandaikan agama bertentangan dengan komunisme itu, apakah lantas absah untuk memusuhi mereka?

Beberapa pertanyaan ini haruslah menjadi renungan kritis bagi penganut agama dalam kerangka membangun rekonsiliasi sejati dengan mengacu kepada nilai-nilai dasar dalam Alquran dan sejarah kenabian Muhammad saw. Pembacaan kritis terhadap doktrin keagamaan ini bukanlah dimaksudkan untuk melemahkan gairah ‘membela agama’. Tetapi justru untuk memilih paradigma yang tepat dalam membela agama dengan tidak mengabaikan hak-hak kemanusiaan.

Akhirnya, ‘teologi rekonsiliasi’ ingin menyatakan bahwa membangun persaudaraan sejati dengan memaafkan sejarah kelam masa lalu adalah bagian dari pesan moral agama yang harus segera ditegakkan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s