Penetapan Awal Romadhon, Pemerintah Sebaiknya Netral.

Pada tahun ini penetapan awal puasa di Indonesia berpotensi berbeda, karena peluang rukyah dapat melihat bulan sangat tipis. Masyarakatpun terbelah setidaknya menjadi dua bagian, pertama menyempurnakan sakban menjadi 30 hari, dan ada sebagian lagi  cukup menggunakan hisab untuk penetapan awal romadhon. dan pemerintah biasa memihak kepada kelompok pertama sebagai kelompok mayoritas.  Pristiwa seperti ini terjadi berulang ulang, dan sepertinya Kemenag hingga saat ini belum menemukan cara bagaimana mengkompromikan perbedaan ini. Pada tahun sebelumnya pada sidang Isbad muncul tokoh dari kelompok tertentu yang pro Keputusan Pmerintah dalam penetapan awal Romadhon dan Shawal mengusulkan agar mereka mereka yang melaksanakan puasa Romadhon dan atau melaksanakan hari raya di luar apa yang telah ditetapkan Pemerintah segera ditindak, karena pada hakekatnya telah melanggar peraturan dan melakukan perlawanan kepada Pemerintah.

Usul ini barangkali baru, dan setidaknya terbilang langka, tetapi kenyataannnya itulah yang terjadi. Konten usulan tentu saja sangat logis karena Keputusan Pemerintah terhadap sesuatu merupakan upaya hukum, agar memiliki kepastian terhadap sesuatu perkara yang diperdebatkan,  pemerintah merasa perlu untuk memutuskan tentu saja memiliki sifat yang mengikat bagi semua pihak yang terkait masalah ini.  dan sangat logis bila pihak pihak yang membangkang dari keputusan ini dianggap perlawanan terhadap keptusan resmi Pemerintah.

Tetapi ternyata tidak demikian yang terjadi, walaupun Pemerintah telah menetapkan dan memutuskan tanggal 1 Romadhon atau Sawal, tetapi masih mempersilakan kepada para pihak  yang memiliki keyakinan lain untuk melaksanakan puasa atau sholat ied sesuai dengan keyakinannya itu. Ini sama saja dengan Pemerintah memposisikan diri sebagai pihak lemah.  kalau pemerintah membiasakan diri  secara terus menerus membuat keputusan dan ketetapan yang gidak harus dipatuhi oleh masyarakat,  sama saja dengan menggiring, kepada status Pemerintah sebagai pemerintah yang gagal.

Tetapi di lain pihak memang  Pemerintah tidak memiliki kewenangan mencampuri urusan internal sebuah agama. masalah masalah internal agama hendaknya diselesaikan sendiri oleh agama yang bersangkutan. Dan dalam masalah semacam ini seyogyanya Pemerintah netral saja, tidak seperti yang selama ini justeru Pemerintah melakukan praktek deskriminatif.

Baik aparat Pemerintah maupun rakyat jelata sudah dapat dipastikan tidak menginginkan terjadinya Pemerintah  yang gagal.  Pemerintah gagal adalah Pemerintah yang kehilangan kewibawaan di mata rakyatnya,  Keputusan keputusan pemerintah tidak lagi dipatuhi oleh masyarakat, hal ini tentu saja harus kita cegah, sebelum ada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Kita semua harus menghindari masalah ini harus menjadi agenda pembahasan di Mahkamah Konstitusi, dan bisa saja ini dijadikan agenda pembahasan pada Mahkamah Konstitusi bila ada pengaduan  yang masuk,  pada era sekarang ini nampaknya siapapun bisa saja mengajukan pengaduan ataupun usulan lantaran meminta keadilan atau dalih dalih lainnya. Atau justeru Pemerintah yang digugat  oleh kelompok atau orang orang tertentu,  dan apabila kembali Pemerintah ternyata mengalami kekalahan, maka ini akan memperkuat stigma yang menyatakan pemerintah Indonesia adalah Pemerintah yang gagal.

Atau setidak tidaknya masalah ini terseret seret ke ranah politik,  hal ini bisa saja terjadi manakala ada politisi yang ikut berkomentar, dan tentu saja politisi yang lain akan terpancing menanggapinya. manakala suatu masalah terseret ke ranah politik maka bahasan masalah tersebut akan kehilangan objektivitas,  karena ranah politik sarat dengan kepentingan kepentingan dari para pihak.  banyak sekali masalah hukum yang tidak diselesaikan secara hukum, ketika para politisi sudah ikut berbicara,  yaitu setidaknya akan menjadi kasus Cicak versus Buaya.

Menurut hemat saya pemerintah dalam hal ini hendaknya netral, tidak memihak apalagi diskriminasi seperti yang selama ini ditempuh Pemerintah. Tugas Pemerintah justeru harus mencerdaskan bangsa ini, agar tidak tetap menjadi awam dalam penetapan awal romadhon, Sawal dan Iedul Adha seperti sekarang ini. Pemerintah bisa memfasilitasi pendidikan tokoh organisasi untukmemahami bagaimana benar teknis hisab atau perhitungan yang selama ini digunakan oleh Muhammadiyah dan organisasi lainnya. Bukankah semua sistem perhitungan atau hisab itu dapat diuji bersama tingkat akurasinya.  Demikian juga Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan pelaksanaan rukyah.
Selama ini Pemerintah hanya bisa bisa menghimbau masyarakat untuk toleransi belaka, dan toleransi itu lebih banyak ditafsirkan oleh masyarakat untuk mengikuti ketetapan Pemerintah dengan dalih lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Sungguh ini merupakan himbauan yang sangat menyesatkan masyarakat,  setidaknya himbauan yang tidak mendorong masyarakat menjadi pintar. Ini juga akan terlihat ketika sidang isbat diselenggarakan akhir Romadhon tahun 2011, sidang itu akan lebih mirip merupakan pengadilan kepada Muhammadiyah yang telah menetapkan kapan dilaksanakan sholat Ied sebelumnya. Sehingga ada peserta sidang yang mengusulkan kepada Pemerintah untuk melarang adanya organisasi yang mengumumkan hasil hisab sebelum sidang isbat usai dilaksanakan, pada saat itu sidang isbat ditutup sekitar pukul setengah sepuluh malam waktu Indonesia bagian Barat.

Bukan hanya satu dua yang berbicara seperti mengkuyou uyou Muhammadiyah yang telah menetapkan hari ied jauh hari sebelumnya berdasarkan perhitungan hisab. dan ada lagi yang lebih memperihatinkan, yaitu usulan kepada Pemerintah agar siapapun yang menyelenggarakan sholat Ied di luar hari yang ditetapkan pemerintah agar segera ditindak. Pertanyaan kita begitukah toleransi yang yang dinginkan oleh pemerintah bersama kelompok yang mayoritas itu. Kita yakin ada caranya menguji kebenaran hasil hisab Muhammadiyah dan saya juga yakin Muhammadiyah juga mau merubah sistem hisab yang dianutnya manakala setelah diuji ternyata benar melesat dari kebenaran.

Kita berharap Pemerintah melakui Kemenag akan lebih cerdas menyikapi masalah ini, sehingga jangan terulang lagi pomeo yang dikatakan ummat pada Ied tahun 2011 yang lalu. ” Gara gara rukyah setitik rusak opor sebelanga” , walaupun itu hanya gurawan tetapi sesungguhnya ini semua menunjukkan ketidak sigapan dan ketidak netralan pemerintah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s