Fiqih Anti Korupsi

Junaidi Abdillah

Dosen TarbiyahIAIN Raden Intan Lampung

PEMBERANTASAN korupsi di negeri ini seakan menemui jalan terjal. Satu kasus belum selesai, muncul kasus-kasus korupsi lainnya. Terkuaknya pegawai negeri sipil (PNS) muda DW yang memiliki rekening gendut, misalnya, mengindikasikan masih banyak “Gayus” lainnya yang belum terungkap.

Korupsi seakan sudah mendarah-daging ke dalam jiwa-jiwa anak bangsa, khususnya di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berbagai pendekatan telah dilakukan para pemangku kepentingan bangsa ini dalam mencegah dan menanggulangi korupsi, mulai dari pencanangan pendidikan karakter, pendekatan antikorupsi, kantin kejujuran, film antikorupsi, dan sebagainya.

Namun, jauh asa dari realita. Menurut mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, korupsi di Indonesia telah menjalar ke mana-mana seperti virus dan terus tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Dalam konteks ini, pendekatan keagamaan (baca: fikih) barangkali menjadi urgen untuk diujiterapkan dalam rangka “berjihad” melawan korupsi.

Memelihara Harta

Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menghalalkan korupsi. Kehadiran agama justru berfungsi sebagai pemelihara sekaligus pelindung harta. Secara lebih terperinci, merujuk konsep al-kulliyat al-khamsah-nya Al-Syatibi—seperti termaktub dalam karyanya al-Muwafaqat—agama sejatinya diturunkan untuk memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), akal (hifz al-aql), dan kehormatan (hifz al-ardl).

Demikian sentralnya posisi harta dalam agama, tidak mengherankan jika Alquran banyak berbicara tentang harta dan prinsip-prinsip penggunaannya. Dalam rangka melindungi harta, Alquran melarang keras pencurian (saraqah/ikhtilas) dengan ancaman hukuman potong tangan, penyuapan (risywah) dengan ancaman neraka, penimbunan (ihtikar) dengan ancaman bencana penyakit lepra dan krisis/kebangkrutan, pembegalan (harabah) dengan penyaliban, serta riba dan perjudian (maisir) dengan mengillustrasikannya sebagai perbuatan setan.

Dalam The Origin and Development of Islam: an Essay on its Socio-Economic Growth, Asghar Ali Engginer pun mengungkapkan penolakan kafir Quraisy terhadap Islam sesungguhnya tidak semata hanya disebabkan faktor agama monoteis (tauhid) yang dibawa Muhammad saw. Faktor yang paling dominan, menurutnya, justru lebih pada kekhawatiran dan ketakutan mereka akan pudarnya kekuasaan ekonomi Quraisy yang dipenuhi dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan praktek ekonomi yang hanya berputar pada penguasa Quraisy saat itu. Maka, tepatlah apa yang juga dinyatakan Abdullahi Ahmed an-Na’im, dalam Dekonstruksi Syariah bahwa perjuangan Muhammad saw. pada fase Mekah sangat sarat dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, egalitarianisme, dan antitirani.

Dalam kajian fikih, korupsi dimaknai sebagai bentuk pencurian (saraqah dan ikhtilas). Ibnu Rusyd, dalam Bidayat al-Mujtahid, menguraikan bahwa pencurian sejatinya adalah pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa ada kepercayaan yang diberikan kepada pihak pengambil.

Dengan menggunakan definisi pencurian di atas, korupsi jelas sinonim dengan pencurian. Dan secara otomatis agama tidak memberi toleransi terhadap kejahatan korupsi. Sebab, korupsi berdampak buruk tidak hanya bagi kehidupan individu, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan bisa menghancurkan peradaban.

Bahkan, dalam Kongres PBB XI pada tahun 2005 secara eksplisit menegaskan korupsi telah merintangi kemajuan sosial, ekonomi-politik, dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik.

Dampak lain, menurunkan produktivitas, merusak legitimasi tatanan politik, dan mengganggu pembangunan ekonomi yang berakibat pada ketidakstabilan politik, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta memicu radikalisme dan kriminalitas.

Ormas Keagamaan

Meskipun agama mengajarkan spirit antikorupsi, pertanyaan konseptual yang sering diajukan adalah mengapa praktek korupsi justru sering dilakukan orang-orang yang “tampak” religius? Hal ini pernah diulas dalam opini Tom Saptaatmaja (Beragama Oke, Korupsi Oke, Lampung Post, 20 Februari 2012).

Menurut penulis, ini terjadi karena kesalahan manusia dalam memahami agama. Agama hanya dimaknai sebatas simbol-simbolnya semata. Tak heran jika banyak orang tampak saleh secara ritual tapi juga tetap rajin korupsi. Esensi agama yang antikorupsi justru tak tertangkap. Padahal, puncak beragama—meminjam ungkapan Jalaluddin Rahmat—ialah meraih dimensi esoterik (baca: ihsan), yakni totalitas dalam beribadah kepada Tuhan: saleh secara ritual sekaligus saleh secara sosial.

Karena itu, untuk menanggulangi penyakit akut korupsi ini, agenda mendesak untuk dilakukan, selain penegakan hukum positif, adalah ikhtiar mentransformasikan agama (baca: fikih) dengan paradigma pembebasan. Yakni, pemahaman agama yang membebaskan manusia dari belenggu pemahaman keagamaan yang ritualistik-simbolik menjadi substansialis-liberatif.

Dengan paradigma ini, kita akan menemukan karakter agama sebagai “obat mujarab” bagi penyakit sosial bernama korupsi. Di titik inilah organisasi massa (ormas) keagamaan harus memainkan peran vitalnya. Dalam ranah praksis, peran ormas semisal Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saatnya dimainkan dalam memberikan fatwa-fatwa yang bersifat mencegah terjadinya korupsi. (n)

Sumber : Lampost Jum’at 30 Maret 2012

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s