Putusan MK Tentang UU Perkawinan

Saharuddin Daming                                                                                                                                                      

Komisioner Komnas HAM

SETELAH berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan atas putranya yang disia-siakan oleh sang ayah, Machica Mochtar (artis dangdut yang populer ditahun 90-an) yang seolah mewakili ribuan korban serupa, akhirnya bernapas lega.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan tertanggal 13 Februari 2012 mengabulkan permohonannya dengan registrasi No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 14 Juni 2010. Dalam permohonan tersebut, Machica dan putranya selaku pemohon menggugat UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 2 Ayat (2) yang mengatur tentang keharusan pencatatan setiap perkawinan dan Pasal 43 Ayat (1) yang mengatur tentang status anak di luar perkawinan hanya bernazab pada ibu dan keluarga ibu.

Upaya hukum seperti ini patut diacungi jempol karena ketentuan tersebut memerkosa rasa keadilan dan bertentangan dengan prinsip HAM, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28B Ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D Ayat (1).

Dalam Pasal 28B Ayat (1) dirumuskan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sedangkan Pasal 28B Ayat (2) berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun bunyi Pasal 28D Ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Makna filosofi dari ketentuan Pasal 28B Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya.

Dengan demikian, tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang, karena cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda.

Berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, seorang ibu dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Sayangnya, hak konstitusional yang dimiliki pemohon telah direduksi UU Perkawinan.

Diskriminatif

Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan, karena perkawinan pemohon yang dilakukan secara siri dianggap tidak sah hanya karena tidak tercatat pada instansi yang berwenang. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan.

Jika ketentuan ini dipertahankan dengan pemahaman redaksi aslinya, itu berarti anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat telah mendapatkan perlakuan diskriminatif sejak kelahirannya, yaitu dengan menghilangkan asal-usul anak dengan hanya mencantumkan nama ibunya dalam akta kelahirannya.

Ini berarti negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Sehingga, dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, menyebabkan ayah tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh, dan membiayai anaknya.

Harus diingat bahwa perkawinan itu adalah lembaga sakral untuk melegitimasi hubungan perempuan dan laki-laki serta anak yang dilahirkannya merupakan individu yang terpaut dalam ikatan keluarga.

Jadi, sudah merupakan keharusan bagi siapa pun yang melangsungkan perkawinan senantiasa berlandaskan pada iktikad baik, termasuk kesediaan menerima implikasi hukum yang timbul dari setiap perkawinan yang dilakukan dengan cara apa pun adalah hak dan tanggung jawab dari para pihak terkait.

Mengusik Keadilan

Karena itu, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1/1974 yang mendudukkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap anak di luar perkawinan, sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Hal itu memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan.

Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya, juga menyebabkan beban psikis terhadap anak karena tidak adanya pengakuan dari ayahnya atas kehadirannya di dunia.

Perlu direnungkan kembali bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Karena itu, tidak tepat jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s