Jalan Terjal Kebebasan Beragama

Achmad Fauzi
Aktivis Dialog Lintas Agama
Institut DIAN/Interfidei Yogyakarta

KEBANGGAAN negeri dengan citarasa masyarakat majemuk kini mulai terdegradasi. Realitas pluralisme yang idealnya dijunjung tinggi, mengalami penghakiman dan stigma sehingga meruntuhkan pilar-pilar kebinekaan.
Negara yang diharapkan menjadi rumah teduh bagi keberlangsungan ragam agama, justru menggiring warganya dalam jebakan api pertikaian. Pada akhir 2011 The Wahid Institute merilis laporan mengejutkan soal iklim kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Berdasar deret angka pelanggaran KBB dan intoleransi yang dihimpun, terjadi kenaikan 18% dari sebelumnya 64 kasus (tahun 2010) menjadi 92 kasus (tahun 2011). Dari 92 kasus pelanggaran KBB, Jemaat Ahmadiyah sebagai yang terbanyak menjadi korban, disusul jemaat GKI Yasmin, Bogor.
Tren peningkatan jumlah kekerasan dan intoleransi tersebut sejatinya bermuara pada ketidakberdayaan peran negara memberikan jaminan konstitusional terhadap warganya dalam memilih dan meyakini agama. Alih-alih menegakkan hukum dan melindungi warga dari intimidasi, aparat keamanan justru melakukan kriminalisasi terhadap korban pelanggaran di satu sisi, dan tidak menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang prokekerasan berbasis agama di sisi lain.
Kondisi ini tercermin dari vonis bebas maupun hukuman ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik. Hukum yang diharapkan menjadi panglima dan memberikan efek jera bagi pelaku anarkis justru rapuh dan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk merusak suasana kebatinan berbangsa. Kekerasan yang melanggar etika kemanusiaan itu akhirnya dipandang sebagai tindakan yang lumrah. Kelompok radikal leluasa menunjukkan dominasinya dengan menutup pintu lain yang lebih elegan (Camara, 1971).
Massa Beringas
Nasib jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin, Bogor, Jawa Barat, tak jauh berbeda. Meskipun putusan Mahkamah Agung mengizinkan jemaatnya beribadah di tempat peribadatan tersebut, pemerintah belum melaksanakan isi putusan itu. Akibatnya jemaat yang akan melaksanakan ibadah di bangunan gereja itu kerap diintimidasi kelompok massa yang beringas.
Dalam konteks itu, tak ada salahnya pemerintah berkaca kepada negara-negara lain, seperti Malaysia dan Singapura soal penguatan jaminan kebebasan beragama. Di dua negara tersebut hampir dipastikan tidak memiliki permasalahan serius dalam mengelola pluralitas, termasuk dalam menyikapi Ahmadiyah. Di sana radikalisme dikekang, orang tak berani sembarangan menyakiti, menyerang, memberangus, bahkan menghalalkan darah kelompok Ahmadiyah. Itu karena otoritas negara disegani dan berwibawa. Negara sangat menjamin keamanan minoritas dan menindak tegas ormas radikal yang anarkis dan melanggar hukum.
Persoalan kekerasan dan intoleransi atas nama agama tersebut harus dijadikan perhatian serius pemerintah pada 2012. Prospek kebebasan beragama tidak akan bergeser dari bandulnya jika tidak ada evaluasi komprehensif dalam iktikad membangun kehidupan agama yang merdeka. Pada ranah struktural diperlukan perombakan fundamental peran negara dalam mendudukkan secara proporsional urusan kehidupan publik dan wilayah privat.
Ranah publik harus dibangun berdasar prinsip umum kesamaan warga, sedangkan wilayah privat meniscayakan kemerdekaan individu warga tanpa campur tangan negara. Di sinilah dibutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh melakukan redefinisi peran politik dalam konteks penyetaraan kehidupan umat beragama.
Pemimpin berwawasan pluralis yang menyadari bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keragaman. Pemimpin yang mampu mewadahi seluruh kepentingan agama dengan memperkuat jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh bagi pelaku kekerasan berbasis agama.
Satu Wadah Kebangsaan
Paradigma pengaturan agama dan keyakinan yang selama ini makin menguatkan dikotomi mayoritas sedapat mungkin dihindari. Setiap kebijakan harus diletakkan dalam kerangka kesadaran bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keagamaan yang plural. Sebab itu, negara selayaknya dirancang untuk mewadahi seluruh kepentingan agama, bukan untuk golongan yang mendukung pelanggengan kekuasaan.
Pada dimensi kultural, penyebaran ajaran humanis dan inklusif penting dilakukan untuk merombak paradigma masyarakat yang monolitik dan konvergen.
Jika para tokoh agama mengklaim komunikasi antar-pemimpin agama telah membaik itu tidak keliru. Tapi jejaring soliditas antaragama di tataran akar rumput sebagai basis kerukunan juga harus ditingkatkan. Jejaring itulah yang nantinya akan merajut labirin kesadaran agama-agama dalam satu wadah kebangsaan. (*) (Opini Lampost  Jum’at 20 Januari 2012)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s