Merubah Mindset Birokrasi

Walikota Solo Jokowi yang dikenal dengan reformasi birokrasinya, pada suatu hari rapat bersama para lurah dan ahli Information technology (IT). Walikota bertanya kepada ahli IT; ” bisakah KTP selesai dalam satu hari?” Para Ahli IT menjawab;’ tentu bisa pak’. Kemudian Sang Walikota bertanya kepada para lurahnya, ‘bisakah anda melayani KTP masyarakat dalam waktu satu hari?’. Seorang lurah menjawab, “wah gak bisa pak wali, minimal itu tiga hari sesuai petunjuk teknis pembuatan KTP, KTP itu harus dimulai dari adanya tandatangan RT lalu ke RW lalu ke Kelurahan, kecamatan dan kemudian terakhir catatan sipil”. Mendengar jawaban sang lurah, pak walikota pun segera betindak. Ide ahli IT dilaksanankan, dan beberapa beberapa bulan kemudian sang lurah pun dipecat. Logika walikota dan pakar IT yang ingin memberi pelayanan cepat dan mudah tadi adalah logika New Public Management yang berorientasi kepada pelayanan terbaik kepada konsumen (baca: masyarakat). Sedangkan logika sang lurah adalah logika paradigma lama ala birokrasi weberian yang melihat pelayanan public dari kacamata prosedur dan aturan ketimbang berorientasi kepada pelayanan yang baik kepada konsumen. Logika New Public Management (NPM) inilah yang saat ini sangat gencar dikempanyekan oleh para akademisi dan lembaga keuangan international termasuk di Indonesia. Merubah watak pelayananan public atau reformasi birokrasi dari berwatak birokratis ke NPM merupakan agenda besar dan wacana besar saat ini yang coba diterapkan di Indonesia. Secara maknawi birokrasi berarti sebuah organisasi yang mempunyai ciri hirarki, aturan yang tetap, hubungan yang impersonal, ketataatan yang ketat kepada prosedur-prosedur dan adanya spesialisas yang berdasarkan fungsi (Bevir, 2009). Definisi birokrasi diataslah yang kemudian kita kenal dengan birokrasi tradisional ala Weberian. Kritik terhadap model birokrasi Weberian pertama datang dari para ekonom, dalam pandangan para ekonom, Para ekonom melihat birokrasi ala weberian yang bersifat monopolitik dalam pelayanan public senderung tidak effisien akibat tidak adanya persaingan. Bagi mereka iklim kompitisi persaingan seperti swasta sangat penting, sehingga muncul motivasi untuk berprestasi. Karena monopoli inilah seorang birokrat “memberi senyum atau bermuka masam” terhadap warga yang dilayani tidak mempunyai pengaruh terhadap “penghasilan” negara dan “penghasilan” pribadi. Kritik kedua datang dari pakar manajemen. Menurut mereka, birokrasi yang berorietasi taat aturan dan atasan cenderung mengabaikan effisiensi dan effektivitas pelyanan public. Hal ini berbeda dengan manajemen sector swasta yang berorietasi keuntungan sehingga efiisiensi dan effektifitas adalah kata kunci untuk sebuah pelayanan public. Para pakar manajemen kemudian merekomedasikan untuk mengaplikasikan model manajemen sector swasta ke pelayanan public. Istilah untuk model manajemen seperti inilah yang kemudian dikenal dengan new public management. Model birokrasi New Public management lahir sebagai jawaban dari permasalahan akut di birokrasi pemerintah. Ada lima kriteria new public managemenent yang diringkas oleh Professor Richard Mulgan, dosen penulis di Australian National University (2011); Pertama, adalah marketisasi, dalam prinsip ini pelayanan public diserahkan ke swasta baik lewat tender, kontrak dan privatisasi. Kedua, Manajemen hasil dengan menerpakan strategi dan target, hasil yang berbasis pada keuangan dan adanya kejelasan tetang penilaian pelayanan public dengan indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai. Ketiga, adanya focus kepada konsumen ketimbang focus kepada ketaatan akan aturan dan atasan. Konsumen bisa menyatakan keberatan akan layanan public, adanya survey pendapat konsumen dan lain sebagainya adalah contoh penerapan prisnsip ini. Hal seperti ini tidak pernah kita temukan pada birokrasi pemerintahan, namun akan mudah kita temukan di organisasi swasta seperti Bank dan lain sebagainya. Perinsip yang keempat adalah adanya otonomi bagi manajer. Manajer menggantikan istlilah birokrat. let the managers manage. Prinsip ini berbeda dengan prinsip birokrasi klasik yang menjadikan birokrat hanya sebagai “mesin” imlementator dari pelayanan dan kebijakan public. Seorang PNS dituntut untuk berprilaku sebagai manajer, punya inisiatif dan kreatif, bukan hanya menunggu petunjuk dari atasan. Atasan pun hanya memberi arahan global tentang tujuan dan target dan tidak mengatur secara rinci petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang mematikan kreatifitas bawahan, Prinsip kelima adalah disaggregation atau pemisahan, maksudnya birokrasi harus dikontrol dengan lembaga yang terpisah agar tidak terjadi penyimpangan. Di dalam birokasi weberian, yang mengawasi birokarsi adalah lembaga internal organisasi itu sendiri atau masih state institution. Bagi NPM, itu tidaklah cukup, pengawasan perlu dilakukan oleh lembaga lainnya. Akhirnya, sudahkah para birokrat di Indonesia kenal dengan paradigma baru pelayanan public. Hemat penulis belum. Untuk itulah kita butuh kepala daerah-kepala dearah seperti walikota yang diceritakan diatas, Kepala daerah yang punya visi untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia dan merubah mindset para birokratnya. Kalau di Solo bisa kenapa daerah lain tidak?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s