Titik Temu Demokrasi dan Agama

ABDUL GHOPUR

Intelektual Muda Nahdlatul Ulamadan Eksekutif Central Study 164

JIKA ada penganut keagamaan berani bunuh diri (juga membunuh penganut kepercayaan/paham lain) dan meledakkan bom, tesis “atas nama iman” serta “berperang demi Tuhan dan agama” sedang mengalami faktualisasinya.

Inilah potret mutakhir menyaksikan maraknya bom dan kasus terorisme di Indonesia. Sebuah zaman yang ditandai lahirnya kekuatan fundamentalisme agama melawan neokapitalisme yang digerakan Amerika Serikat dan sekutunya.

Fundamentalisme-terorisme agama harus dikecam dan ditinggalkan, tetapi fundamentalisme-terorisme demokrasi—yang didesain sehingga melahirkan perlawanan dan kekejaman yang sama—juga harus dikutuk beramai-ramai. Konflik dan persaingan antara dua kekuatan besar itu akan selalu mengemuka. Terutama sekali bila para elite terjebak pada nafsu untuk berkuasa dengan mengesampingkan kemanusiaan universal.

Dari fenomena tersebut, pertanyaannya adalah, efektifkah perlawanan atas nama Tuhan dan atas nama agama? Manusiawikah memberangus fundamentalisme-terorisme berbasis agama dengan fundamentalisme-terorisme berbasis demokrasi?

Fundamentalisme sering dimaknai sebagai perilaku keagamaan berdasarkan penghayatan normatif yang berdasar teks semata tanpa melihat substansi lainnya. Perilaku ini akhirnya menimbulkan permusuhan sesama saudara kandung (Yahudi, Kristen, dan Islam). Satu sama lain merasa paling benar dengan mengatakan agama lain sesat.

Dalam konteks fundamentalisme agama di Indonesia, sesuai pemahaman mereka, penegakan syariat Islam adalah kewajiban. Keyakinan ini diperkuat kenyataan historis Piagam Jakarta yang selalu “tersandung” sehingga meninggalkan noda hitam dalam memori kolektif mereka.

Meskipun Indonesia dihuni banyak orang Islam sehingga layak disebut nation-muslim dan sebagian mereka setuju dengan ide penegakan syariat Islam oleh konstitusi negara, tidak berarti mereka benar-benar mau melaksanakannya.

Dengan memperhatikan perubahan sosiologis dan pengalaman politis bangsa ini, keinginan itu tampaknya hanya didukung kelompok tertentu dalam fundamentalisme Islam. Namun, kelompok-kelompok ini seperti angin.

Pluralisme Indonesia

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana semestinya masyarakat pluralis Indonesia? Sesungguhnya, bangsa Indonesia adalah “konsepsi kultural” tentang komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas warisan penjajah Belanda. Sedangkan negara Indonesia adalah “konsepsi politik” tentang entitas yang tumbuh berdasarkan kesadaran politik untuk merdeka dengan meletakkan individu dalam kerangka kerakyatan.

Persoalannya, mengapa praktek kebangsaan, kenegaraan, dan kewarganegaraan semakin jauh dari cita-cita awal? Bahkan lebih menjauh setelah Reformasi Mei 1998? Ada banyak jawaban, tetapi ada tiga hal terpenting.

Pertama, problem Indonesia sesungguhnya adalah keberlangsungan manajemen negara pascakolonial yang tak mampu menegakkan hukum serta memberi keamanan dan keadilan bagi warganya. Dalam situasi seperti itu, orang lebih nyaman berlindung di balik  warga-tribus (tribalisme, premanisme, koncoisme, dan sektarianisme) ketimbang warga negara.

Persoalan ekonomi-politik yang bersumber dari manajemen negara yang korup menyisakan ketimpangan alokasi sumber daya. Jika aparatur negara hanya sibuk mengamankan kekuasaan dan dapurnya sendiri, individu akan segera berpaling ke sumber tribus untuk menemukan rasa aman. Di sini persoalan ekonomi-politik yang objektif disublimasikan dalam bentrokan identitas yang subjektif.

Kedua, kita belum siap menerima keberagaman. Padahal, keberagaman bangsa bisa menjadi kekayaan jika negara mampu menjalankan fungsinya dalam apa yang disebut Mohammad Hatta sebagai “panitia kesejahteraan rakyat.”

Ketiga, kita terlalu terfokus pada pembangunan pusat atau ibu kota. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dijadikan pusat segalanya. Karena itu, jumlah penganggur dan kejahatan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Jakarta menjadi magnet yang mencuri kelebihan daerah. Seluruh daerah seakan dipaksa bekerja untuk Jakarta. Dari Jakarta negara didesain, tetapi dari Jakarta pula negara dinistakan dan frustrasi. Seharusnya, Indonesia bukan hanya Jakarta, demikian pula Jakarta bukan satu-satunya kota di Indonesia.

Pesan Kemanusiaan

Hidup dalam suatu bangsa yang besar dengan keragaman bahasa, budaya, suku, ras, adat-istiadat, dan agama mengajak kita untuk memahami betul kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

Di masa depan diperlukan perilaku intelektual revolusioner dan visioner yang anti pada kekerasan. Sebab, masa depan dunia harus dibangun secara adil dengan menerapkan nilai apa pun sepanjang untuk tujuan kemanusiaan.

Hanya orang-orang berjiwa revolusioner-menyempal yang berani meneriakan dekonstruksi teks-wacana, dekonstruksi kultur, bahkan dekonstruksi negara-bangsa yang bisa diharapkan. Ali Syariati dan Gramsci menyebut orang-orang ini sebagai intelektual organik.

Dus, iman, dan romantisme pada teks penting, tetapi penciptaan teks baru jauh lebih penting. Iman pada demokrasi juga penting, tetapi jauh lebih penting adalah penciptaan serta realisasi pesan dasar kemanusiaan yaitu kesejahteraan. Agama, demokrasi, dan kesejahteraan adalah trisula yang saling bersaing membunuh. Karena itulah ketiga hal tersebut harus dipahami dengan waras agar tidak timpang. (*)

Sumber : Lampost  Senin 5 Desember 2011

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s