Aryanto Sutadi, Gratifikasi dan Keseharian Polisi Kita

 IRA ORMAR

13225526531420427720

Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK kemarin menyisakan sesuatu yang mengejutkan. Aryanto Sutadi – salah satu kandidat capim KPK yang kabarnya digadang-gadang akan digoalkan menjadi Pimpinan KPK oleh salah satu parpol besar – dalam menanggapi pertanyaan seputar masalah “gratifikasi” menjawab bahwa gratifikasi adalah suatu hal yang wajar, sebab hal itu sudah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. “Kami katakan wajar bilang gratifikasi, kami sejak tamtama tidak pernah minta dan meras. Kalau zaman dulu terima cash itu ada karena budaya bangsa,” ujarnya. Baca di sini http://nasional.vivanews.com/news/read/267978-aryantoi–gratifikasi-wajar-karena-budaya
Baru kali ini saya mendengar gratifikasi adalah bagian dari budaya bangsa ini. Kalo begitu, apa gratifikasi itu? Gratifikasi menurut kamus hukum berasal dari Bahasa Belanda, “Gratificatie” , atau Bahasa Inggrisnya “Gratification“ yang diartikan hadiah uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,1998) Gratifikasi diartikan pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Memang, biasanya gratifikasi ini diberikan oleh pihak yang merasa menerima jasa baik atau pelayanan dari seorang aparat negara, tanpa diminta. Seringkali pula. Pemberian gratifikasi ini tidak berkaitan langsung dengan suatu jasa tertentu dan lebih bersifat sekedar menjaga silaturahmi antara si pemberi dan penerima gratifikasi. Sebut saja parcel lebaran, natal dan tahun baru kerap dikirimkan pengusaha kepada rekanannya dari kalangan lembaga Pemerintahan. Bisa jadi parcel itu diberikan justru karena dalam setahun terakhir ini pihaknya tidak melakukan kerja sama bisnis apapun. Jadi parcel itu seolah pengingat bahwa si pengusaha masih eksis dan tetap ingin menjalin kerja sama usaha.

Irjen Pol. Aryanto Sutadi mantan petinggi di Kepolisian. Beliau tentu sudah melewati begitu banyak jenjang kepangkatan dan sudah mengemban banyak jabatan sepanjang karirnya di Kepolisian. Kalau sekarang beliau berpendapat bahwa gratifikasi itu hal wajar dan sudah jadi budaya, tentu ini tak lepas dari pengalamannya selama ini. Persepsi yang terbentuk dalam benak seseorang, tentu tidak datang tiba-tiba. Persepsi itu dibangun dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami seseorang. Dari bangunan persepsi itulah kemudian tercipta paradigma atau sudut pandang dan pola pikir yang mendasari tindakan dan keputusan yang diambil seseorang.

Marilah cermati keseharian seorang Polisi. Pemberian gratifikasi bukanlah hal yang asing. Bahkan karena sudah menjadi kebiasaan yang dianggap “lumrah”, akhirnya gratifikasi itu bukan lagi diberikan dibelakang karena rasa puas warga atas pelayanan polisi, namun sudah bergeser diberikan di depan sebelum dilakukan pelayanan. Dan kalau awalnya gratifikasi diberikan atas keikhlasan si pemberi, kini gratifikasi sudah dipatok nilainya oleh penerima gratifikasi. Dengan kata lain, gratifikasi sudah bermetamorfosis menjadi suap.

Kalau rumah anda dibobol maling, atau motor anda yang diparkir di depan warnet digondol penjahat, kemudian anda memutuskan untuk lapor polisi, tentu polisi tak akan membiarkan anda melenggang begitu saja setelah mereka mencatat laporan anda. Banyak cerita pengalaman teman-teman yang pernah kecurian dan terpaksa lapor polisi, pasti berujung pada permintaan “tanda terima kasih” laporan anda sudah diterima. Uang pemberian itu diberikan di depan, bahkan ketika polisi belum berbuat apapun, hanya sekedar mencatat kronologis kejadian dan ciri-ciri barang yang hilang.Seorang teman di Bogor yang rumahnya kebobolan dan sebuah motornya yang masih terbilang baru digondol maling, ketika hendak menuju kantor polisi, putranya yang masih SD sudah mengingatkan : “Bunda, uang Bunda jangan semua ditaruh di dompet. Nanti Pak Polisinya tau Bunda punya uang banyak”. Dan benar saja, ketika teman saya menunjukkan uang di dompetnya yang “tak seberapa”, polisi yang bertugas akhirnya “hanya” mematok angka tertentu, separuh dari jumlah yang “seharusnya” menurut polisi tersebut.

Begitu pula jika ada keluarga anda yang mengalami kecelakaan lalin, apalagi jika anda atau keluarga anda di pihak yang dianggap salah. Meski mungkin saja pihak korban sudah tidak memperpanjang masalah, jangan harap anda bisa bernapas lega kalo belum memberikan gratifikasi kepada polisi atas “jasa”nya tidak meneruskan kasus itu. Mau tak mau anda dan keluarga harus rela merogoh kocek sesuai permintaan polisi jika tidak ingin kendaraan anda ditahan atau pengemudinya di sel. Gratifikasilah yang menyelesaikan hampir semua masalah di kepolisian.

Itu baru bentuk gratifikasi “kecil-kecilan” yang sehari-hari terjadi di tengah masyarakat. Entah siapa yang mem”budaya”kan, warga masyarakat kah, atau polisinya kah? Dan karena hampir semua polisi – meski selalu saja disebut “oknum” – telah menjadi “budayawan” penerima gratifikasi, maka terbentuk pemahaman di tengah masyarakat bahwa jangan harap urusan akan lancar kalo tanpa ada gratifikasi. Itu sebabnya warga masyarakat yang kehilangan barang lebih suka diam saja atau bahkan pergi ke dukun untuk mencari dimana si pencuri berada, ketimbang melapor ke kepolisian. Sebab semua sudah maklum, kalo kehilangan ayam lapor polisi, bakal kehilangan kambing. Kalo kehilangan kambing lapor polisi, bakal kehilangan sapi. Warga yang bernasib malang kehilangan barang, masih harus kehilangan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih pada polisi yang sudah mencatat pengaduannya.

Rasanya terlalu banyak cerita-cerita kasus gratifikasi dalam keseharian masyarakat kita yang bersinggungan dengan polisi. Dan gratifikasi terbesar adalah yang diberikan oleh Freeport. Pemberian yang disebut uang lauk pauk itu nilainya 14 juta USD atau 126 milyar rupiah. Semua itu diberikan atas “jasa” Polri mengamankan area tambang PT. Freeport di Papua. Cobalah dengar apa pendapat para perwira tinggi di tubuh Polri. Semua sependapat bahwa hal itu “wajar”, bukan tergolong korupsi. Apalagi uang itu katanya diberikan langsung kepada petugas di lapangan. Freeport hanya memberikan tambahan kesejahteraan untuk prajurit polisi yang bertugas disana, dan jumlahnya “tak seberapa”, hanya Rp. 1.250.000,00 per bulan untuk setiap orang.

Dalam tulisan saya sebelumnya, disini http://hukum.kompasiana.com/2011/11/09/siapa-penerima-besek-kenduri-freeport/, sudah saya berikan kalkulasi detil bahwa uang lauk pauk yang sampai ke tangan prajurit di lapangan dalam setahun hanya sekitar 9,575 milyar saja, atau cuma 7,55% dari 14 juta USD. Artinya, gratifikasi dari Freeport itu 92,45% nya dinikmati oleh pihak lain di Kepolisian. Dan semua itu di mata para petinggi Polri adalah hal wajar bin lumrah. Mereka tidak tersingung, tidak merasa diinjak-injak harga dirinya, tidak merasa turun martabatnya ketika sebuah perusahaan asal Amerika yang jadi tamu di negeri kita, memberi uang makan kepada aparat kita yang digaji oleh negara.

Karena itu, tak salah jika Aryanto Sutadi yang dibesarkan dalam lingkungan kepolisian, berpendapat bahwa menerima gratifikasi itu hal wajar dan sudah menjadi budaya. Kepolisian memang membudayakan perilaku ini. Siapapun yang masuk ke dalam sistem tersebut, dengan sendirinya akan terbiasa dengan tata cara seperti itu. Tanyalah pada remaja Perancis, apa pendapat mereka soal seks bebas diluar nikah. Tentu mereka akan menjawab itu hal yang wajar, tak jadi soal. Sebab di Perancis sudah lumrah dua orang yang saling suka hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Kita tak bisa menyalahkan remaja Perancis yang punya pendapat seperti itu, sebab bukankah dia produk budaya yang permissive terhadap seks bebas?

Aryanto Sutadi dibesarkan dalam lingkungan yang kesehariannya permissive terhadap gratifikasi. Kita tak bisa berharap dia akan menjawab bahwa gratifikasi itu haram hukumnya karena merupakan benih-benih suap yang akan jadi cikal bakal korupsi. Sebab persepsi yang terbangun dalam benaknya soal gratifikasi tidak demikian. Mungkin bukan soal besar jika Aryanto bukanlah salah satu kandidat capim KPK. Tapi sebagai seorang capim KPK, bisakah ditolerir pemikiran yang me-lumrah-kan tindakan gratifikasi?! Bukankah itu akan mendasari keputusannya kelak untuk tak mengusut dana Freeport, rekening gendut para Jendral Polisi, ibu Nunun yang sudah berbaik hati membagi-bagikan cek pelawat kepada anggota DPR, sebab semua itu kategorinya hanya gratifikasi saja, wajar, budaya bangsa!

Bangsa ini sudah terkenal di seluruh dunia sebagai bangsa yang paling korup. Dalam hal suap untuk memperlancar urusan bisnis dan menjalin kolusi antara pengusaha dengan penguasa, bangsa ini pun menempati peringkat teratas. Adalah suatu kemustahilan memberantas korupsi tanpa memberantas suap. Dan tidaklah mungkin suap bisa dikikis habis jika kebiasaan memberi dan menerima gratifikasi masih dipelihara. Saya tidak setuju jika korupsi, suap dan gratifikasi dikatakan sudah menjadi budaya bangsa ini. Budaya lahir dari peradaban awal suatu kelompok masyarakat yang kemudian dilestarikan. Para pendiri bangsa ini dan mereka yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, tidak mengenal tradisi itu. Hanya pengkhianat bangsa yang suka menjilat penjajah yang punya tradisi setor upeti kepada Meneer Kumpeni Belanda. Jadi, saya tidak terima bangsa saya dikatakan punya tradisi dan budaya memberikan gratifikasi. Saya sungguh tak rela seorang yang menganggap gratifikasi adalah suatu kewajaran, kemudian memimpin institusi pemberantasan korupsi. Sungguh malang nasib KPK jika dipimpin orang seperti ini. Semoga DPR yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan, tahu betul apa artinya “PATUT” dan “LAYAK”, bukan sekedar bargaining politik menyelamatkan sesama politisi.

1322552775789794244

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s