Perkembangan Islam Di Indonesia

Meninggalkan komentar


A. Awal Masuknya Islam di Indonesia

Ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Budha, sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia bahkan dibeberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Budha. Misalnya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, kerajaan Taruma Negara di Jawa Barat, kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan sebagainya. Namun Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik, karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia (tidak ada kasta), menghilangkan perbudakan dan yang paling penting juga adalah masuk kedalam Islam sangat mudah hanya dengan membaca dua kalimah syahadat dan tidak ada paksaan.

Tentang kapan Islam datang masuk ke Indonesia, menurut kesimpulan seminar “ masuknya Islam di Indonesia” pada tanggal 17 s.d 20 Maret 1963 di Medan, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriyah atau pada abad ke tujuh masehi. Menurut sumber lain menyebutkan bahwa Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin (masa pemerintahan Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib), disebarkan langsung dari Madinah.
Lagi

Mempertahankan Universalitas Islam

Meninggalkan komentar

Fachruddin Sejak dahulu kita mengatakan bahwa Islam itu universal, sehingga Islam dapat diterima oleh semua pihak, bukan hanya dalam waktu bersamaan bahkan akan cocok sepanjang masa, sekali lagi “Kapanpun dan Di manapun”  secara diam diam dan bahkan mungkin tidak sengaja nampaknya teori ini sedang berusaha dibantah oleh sementara pihak, dengan lebih menonjolkan sisi kedaerahan. Kita baru saja senyap dari kontroversi membaca al-Quran versi Jawa di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden dan .Menteri Agama Kontan saja Menteri Agama yang menjadi sasaran kekecewaan para ualama. Dan masalah ini baru mereda setelah menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin meminta maaf dan mengaku bahwa Dialah orangnya yang bertanggung jawab  karena dialah yang  merancang acara pembacaan al-Quran versi Jawa. Walaupun sesungguhnya gagasan itu telah lama diajukan jauh sebelum Lukman Hakim Syaifuddin diangkat menjadi Menteri Agama.

Tiba tiba kita dikejutkan oleh organisasi terbesar Islam Indonesia Tadatul Ulama (NU) yang memasarkan Islam Nusantara, orang jadi terhenyak karena gagasan mengedepankan Islam Nusantara secara tidak langsung berarti gagasan untuk melokalisir Islam itu sendiri, Sampai dengan sekarang nampaknya Ketua terpilih Muktamar NU yang dimenangi oleh Kiyai Said Agil Siraj tidaklah membuat permasalahan ini menjadi klear dan jelas, sejatinya sang Ketua tidak cukup berhasil mengkomunikasikan gagasan ini.

Lagi

MEMOJOKKAN MUKTAMAR NU

Meninggalkan komentar

ABAZ ZAHROTIEN
n-u-lambang“Saya malu kepada Allah, malu pada KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri dan para pendahulu kita. Lebih-lebih ketika saya disodori koran yang headlinenya ‘Muktamar NU Gaduh, Muktamar Muhammadiyah Teduh’.” Petikan sambutan Rais Aam PBNU, KH Mustofa Bisri ini menunjukkan bahwa kondisi muktamar NU yang diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur berlangsung dengan tidak sehat. Ketidaksehatan sendiri terjadi baik disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Internal diantaranya adalah munculnya ‘konflik’ ditubuh muktamar yang membuat pihak luar (media) menangkapnya sebagai isu menarik untuk menjadi bahan ulasan.

Membaca berita di sejumlah media mainstream, yang kemudian tergambarkan adalah suasana muktamar yang sangat panas, yang dimana berbanding terbalik dengan organisasi massa yang selalu mengkampanyekan Islam damai dan moderat ini. Namun, ketika mencoba mengkonfirmasikan keadaan tersebut dengan sejumlah tokoh PBNU dan para peserta muktamar, kondisinya tidak segarang yang diberitakan media-media. Yang sangat disayangkan, media tersebut merupakan media-media mainstream.

Untuk mengkaji lebih dalam, sebuah pendekatan analisis framing saya coba pergunakan membaca kondisi ini. Dengan teori ini, saya menemukan dua faktor penyebab utama, yakni faktor internal dan eksternal sebagaimana disebut diatas. Internal dalam hal ini adalah peserta muktamar (muktamirin) yang terkotak oleh kepentingan pencalonan Ketua Tanfidziyah dan Rais Aam. Sementara faktor eksternal lebih dilihat pada kepentingan media itu sendiri.
Lagi

ISLAM NUSANTARA DAN HAL-HAL YANG BELUM SELESAI

Meninggalkan komentar

Oleh : AZIS FACHRUDIN
n-u-lambang[Disclaimer: tulisan ini menyoal wacana Islam-Nusantara; berisi kritik dan beberapa usulan. Tulisan ini dibagi dalam empat poin dan bisa dibaca secara terpisah. Empat poin yang dibahas dalam tulisan ini ialah: (1) tentang problem definisi; (2) tentang NU dan budaya; (3) tentang fikih dan pengaruh konteks; dan (4) tentang relasi agama-budaya. Tulisan ini, seperti judulnya, juga belum selesai, karena deskripsi tentang Islam-Nusantara dalam tulisan ini hanya didasarkan pada artikel-artikel yang tersebar di internet terkait tema itu hingga saat tulisan ini ditulis. NU sendiri sebagai pengasas kampanye Islam-Nusantara belum mengeluarkan definisi resminya. Seiring dengan munculnya gagasan-gagasan dan artikel-artikel baru lainnya, tulisan ini akan ditambal atau direvisi di beberapa bagiannya.]

Definisi dan Masalahnya

Mungkinkah mendefinisikan “Islam-Nusantara”, konsep yang akan menjadi tema utama dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) nanti, dalam definisi yang tuntas dan distingtif jika dibanding dengan, misalnya, Islam-Saudi, Islam-Iran, Islam-Mesir, Islam-Pakistan, Islam-Eropa, dst? Jawaban saya: bisa mungkin, bisa tidak.

Bisa mungkin, karena pelekatan kata sifat (baik dinisbatkan kepada mazhab, pemikiran seseorang, atau bahkan kawasan) terhadap kata “Islam” untuk kepentingan deskripsi atau untuk memberikan penekanan pada varian tafsirnya itu bisa dimengerti dan dapat ditemukan presedennya. Bisa tidak, sebab ketika melihat detailnya, tidak mudah untuk menemukan apa yang benar-benar bersifat Nusantara (khususnya sebagai kategori budaya), sehingga bisa dimunculkan wajah Islam yang benar-benar lain dari Islam non-Nusantara. Pula, pada saat seseorang mendefinisikan mana yang bersifat Nusantara dan mana yang tidak, “Nusantara” rawan jadi identitas yang eksklusif, yang menegasikan ekspresi Islam lain yang dianggap tidak atau kurang Nusantara. Hal ini pada gilirannya menyiratkan asumsi seakan-akan budaya adalah satu hal yang beku, fixed, dan permanen, bukan cair, terus-menerus berkembang, dan menyerap-mengadaptasi unsur-unsur dari luar. Singkatnya, mendefinisikan Islam-Nusantara itu mungkin secara teoritis, tapi bisa tidak mungkin kalau kata yang dilekatkan, yakni “Nusantara”, kabur pengertiannya. Dengan kata lain, Islam-Nusantara bisa definisikan dengan syarat definisi “Nusantara” selesai terlebih dahulu.

Konsep Islam-Nusantara memang masih dalam tahap dibangun, under construction, bahkan belum ada definisi resmi yang representatif dari NU sendiri, sehingga status ontologis Islam-Nusantara rada buram: apakah ia diperlakukan sebagai suatu deskripsi atau sebagai ideologi. Sebagai suatu deskripsi, Islam-Nusantara adalah Islam sebagaimana diamalkan oleh semua orang di kawasan Nusantara dengan berbagai varian tafsirnya; sehingga Islam-Nusantara berarti Islam di Nusantara. Sebagai ideologi,Islam-Nusantara ialah Islam yang telah didialogkan dengan budaya Nusantara; sehingga Islam-Nusantara berarti Islam yang Nusantarawi. Dalam berbagai artikel yang pernah saya baca sejauh ini, Islam-Nusantara dijelaskan secara tumpang-tindih di antara kedua hal itu, cenderung normatif dan abstrak, dan tampaknya agak minim contoh praksisnya.
Lagi

Kekurangan Fikih Kontemporer

Meninggalkan komentar

Fachruddin Kritik pedas terhadap bocorsn hasil sidang Bahtsul Masaail Muktamar NU tentang haramnya  advokad membela terpidana kasus korupsi karena hamoir dapat dipastikan bahwa pembayaran untuk praktek pembelaan itu adalah dari uang hasil korupsi, walaupun sejatinya berita di media massa masih belum jelas benar jbenang merahnya, tetapi tak urung tanggapan kritis muncul dari kalangan advokad karena profesi yang seharusnya terhormat itu merasa dipojokkan karena dituduh sebagai ikut menikmati uang haram. Ini adalah satu contoh atas kelalaian para ahli fikih selama ini kurang melaksanakan tugasnya untuk menuliskan berbagai sisi dari fikih kontemporer yang sejatinya sangat dibutuhkan, sehingga dalam menentukan hukum terhadap persoalan kontemporer pada saat ini kita masih terpaksa membaca buku buku kuno, dan itupun harus membaca buku aslinya, dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang orang tertentu.
Setiap kali diselenggarakannya Muktamar NU maupun Muhammadiyah kita selalu memantikan hasil hasil sidang Bahtsul Masaail atau majelis tarjih yang melahirkan semacam petunjuk dengan kacamata fikih terhadap hal hal yang dihadapi  oleh masyarakat sekarang. Bagaimana hukumnya membela terpidana korupsi, bagaimana hukum neyolatkannya, bagaimana hukumnya jual beli uang, apa hukunya janji politik yang diingkari dan masih banyak lagi yang pada sat ini dirasakan lazim  lazim saja dilakukai padahal menurut hatinurani itu keliru karena merugikan atau memiliki efek yang buruk.
Kalau saja para ahli fikih ini memiliki kelaziman menulis tentang fikih kontemporer, maka pada saat MUI, NU MUhammadiyah menelorkan petunjuk hukum yang didasarkan pada pandangan kacamata fikih itu tidaklah menjadi yang mengejutkan lalu menjadikan hasil pemikiran ulama yang faakih itu menjadi polemik bahkan cenderung diolok olok; Andaikan saja sudah banyak tulisan tetang itu maka maka diskusi akan berlangsung dengan lebih mendidik

Lagi

Muammadiyah Tidak Identik Dengan Wahabi

Meninggalkan komentar

 

Prof. Dr. H. A. Athaillah, M.Ag

 I. Pendahuluan

Lambang MuhammadiyahKita selaku umat Islam patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah untuk memelihara kemurnian ajaran Islam dan sekaligus melaksanakan pembaruan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Selama 100 tahun atau satu abad sejak didirikannya oleh Kiai H.Ahmad Dahlan pada tahun 1912 yang lalu, Muhammadiyah tidak pernah absen memberikan kontribusinya kepada umat Islam pada khususnya dan kepada bangsa Indonesia pada umumnya. Kontribusi tersebut, baik yang berkenaan dengan kemaslahatan untuk agama dan dakwah maupun yang berkenaan dengan kemaslahatan untuk pendidikan dan sosial. Hal itu dapat disaksikan realitasnya dengan jelas dari waktu ke waktu.

Meskipun demikian, tidak berarti Muhammadiyah sunyi dari isu-isu yang dapat merugikan nama baik dan citranya. Karena sejak awal berdiri hingga sekarang ini, Muhammadiyah telah dituduh Wahhabi dalam arti negatif oleh para pesaingnya. Lebih daripada itu lagi, Wahabi itu sendiiri telah dituduh menjadi dasar ideologi terorisme, terutama di Indonesia. Dengan demikian, logikanya adalah Muhammadiyah sama dengan terorisme.

Lagi

NU Haramkan Advokat Bela Klien Bersalah

Meninggalkan komentar

n-u-lambangJOMBANG, KOMPAS.com — Nahdlatul Ulama (NU) memandang haram tindakan advokat atau pengacara saat membela klien yang memang bersalah. Imbalan yang diterima dari jasa pengacara itu pun dengan demikian menjadi haram.

Rekomendasi ini muncul dari Komisi Bahtsul Masail Muktamar NU di Jombang, Selasa (4/8/2015) malam.

Selanjutnya, jika yang dibela mengakui kesalahannya, maka pengacara hanya membela agar hak si klien tidak dipermainkan, dan bukan berarti bebas dari ancaman hukuman. Permainan itu sendiri sudah menjadi rahasia umum dan kerap dilakukan oleh para penegak hukum.

“Prinsip hukum bagi pengacara ini sengaja dikeluarkan agar profesi pengacara bisa semakin bersih dan bekerja didasari atas moralitas yang tinggi,” kata Wakil Sekretaris Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah, Abdul Ghofur, Rabu (5/8/2015) pagi.

Rekomendasi itu muncul dalam sidang komisi yang dipusatkan di Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Sidang diwarnai diskusi dan kajian mendalam, melibatkan para ahli fikih dengan referensi berbagai sumber kitab hukum Islam.

Hari ini, hasil sidang tersebut akan dibawa ke dalam rapat pleno Muktamar NU untuk mendapatkan pengesahan, dan akan dijadikan fatwa resmi NU.

Selain terkait profesi advokat, rekomendasi dalam sidang bahtsul masail juga terkait dengan sikap untuk tidak memperbolehkan calon pemimpin memberi janji palsu kepada masyarakat. Mereka juga menyetujui pembakaran kapal pencuri ikan, mendukung hukuman mati bagi koruptor, dan mendukung pemakzulan bagi pemimpin yang zalim.

Older Entries

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

%d blogger menyukai ini: