Donna Eljammal, Polisi Berjilbab Pertama di Swedia

3 Komentar

 

REPUBLIKA.CO.ID, Donna Eljammal yang berusia 26 tahun, merupakan polisi Muslimah pertama di Swedia yang mengenakan jilbab. Demikian dilaporkan Metro Se, Rabu (7/12).

Ia mengungkapkan bahwa keinginannya untuk menjadi anggota polisi jauh sebelum dirinya mengenakan jilbab. “Sejak aku masih kecil. Saya ingin membantu orang lain sehingga dapat bergerak dan bukan hanya duduk di depan komputer,” tuturnya.

Beberapa tahun yang lalu mengenakan jilbab menjadi mungkin, sebagai bagian dari seragam polisi, pascabeberapa perdebatan. Menurut dia, Swedia adalah sebuah negara multikultural dan itu penting bahwa, dalam setiap bidang, akan ada orang-orang dari latar belakang yang berbeda, karena ingin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.

“Saya tumbuh di Piteå kecil dan kami berada di antara keluarga imigran pertama di sana. Bahkan ketika saya bekerja di lapas (Lembaga Pemasyarakatan) aku adalah orang pertama yang mengenakan jilbab. Tapi tidak ada banyak komentar tentang jilbab ketika mereka harus tahu saya sebagai pribadi,” bebernya.

Eljammal tidak berpikir melepaskan jilbabnya saat bekerja. Dia melihat jilbab sebagai bagian dari dirinya dan dapat melakukan segala sesuatu dengan jilbab, sehingga dia melihat tidak ada gunanya untuk melepaskannya.

Republika Online

WAWASAN KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN

Tinggalkan komentar

Islam bukan hanya mayoritas di Indonesia,tetapi adalah terbesar di dunia. Tetapi tidak begitu saja  Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara Islam. Justeru banyak syariat Islam belum dapat dilaksanakan  di Indonesia, pendidikan masih terbelakang dan bahkan politik Islam pun menjadi kelompok minoritas.  Hal tersebut terjadi bersamaan dengan kurangnya wawasan ummat Islam di Indonesia tentang keindonesiaan serta keislamannya sekaligus. Tetapi masa depat Indonesia sebenarnya sangat ditentukan oleh ummat Islam yang mayoritas itu.

Umat Islam Indonesia sebagai komponen mayoritas bangsa, tentu saja mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar bagi tercapainya cita-cita nasional masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan misi yang mulia ini, umat Islam bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan dan penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Tanggung jawab seperti itu, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari posisinya sebagai kaum Muslimin dan warga negara Indonesia. Sebagai implementasi tanggung jawab itu, ada dua permasalahan mendasar yang perlu dicermati oleh segenap umat Islam Indonesia.

Pertama, umat Islam Indonesia perlu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari nation Indonesia. Sementara kenyataan menunjukkan bahwa sebagai suatu bangsa, Indonesia mempunyai heterogenitas tertinggi secara fisik (negara kepulauan); maupun dalam soal keragaman suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan bahkan agama. Kenyataan ini bukan saja merupakan sesuatu yang sudah given, tapi merupakan pertimbangan utama bagi umat Islam dalam merealisasikan ide-ide dan karya nasionalnya di berbagai bidang.

Di lain pihak, adalah merupakan fakta bahwa sampai sekarang ini belum ada suatu pola sosio-kultural yang dapat dipandang sebagai bentuk final keIndonesiaan, baik sebagai sistem nilai maupun pranata. Dengan demikian, demi perkembangan, pertumbuhan dan masa depan Indonesia sendiri, umat Islam sebagai mayoritas diharapkan memberikan kontribusi dan tanggung jawabnya secara maksimal, sesuai dengan posisi dan perannya.

Mengingat besarnya tanggung jawab ummat Islam di Indonesia,  maka  umat Islam Indonesia perlu memiliki kesadaran historis (historical conciousness); yakni kesadaran bahwa segala sesuatu mengenai tatanan hidup manusia ada sangkut pautnya dengan perbedaan zaman dan tempat. Ini menuntut pemahaman yang benar dan utuh (kaffah) terhadap keluasan ajaran-ajaran Islam, di samping kecerdasan dan kearifan yang tinggi untuk membaca tanda-tanda dan perubahan zaman. Selain itu diperlukan juga wawasan yang kontekstual dalam memadukan gagasan keislaman dan keindonesiaan. Dengan kata lain, umat Islam Indonesia dituntut untuk “menterjemahkan” Islam untuk dan dalam setting Indonesia.

Indonesia adalah Indonesia yang memiliki perjalanan hystoris tersendiri, dengan letak geografis tersendiri pula, maka kekhasan Indonesia dalam beragama (Islam)  dituntut kekhasannya. Dengan argumen ini dimaksudkan bahwa dalam Islam memang terbuka kemungkinan adanya metode atau solusi setempat untuk masalah setempat, tanpa berarti kehilangan benang merah ajaran Islam yang universal sifatnya. Argumen ini juga dimaksudkan agar tidak ada lagi jarak antara keislaman dan keindonesiaan. Sehingga yang mewujud adalah “kemanunggalan antara keislaman dan keindonesiaan”, yang dijembatani oleh  ideology bangsa serta letak geografis tadi.

Ummat Islam Indonesia perlu juga menyadari bahwa dunia kini tengah menghadapi arus globalisasi yang sifatnya sangat fenomenal, di samping massif dan ekstensif. Hal ini membawa implikasi tersamarnya batas-batas politik, ekonomi, dan budaya antar bangsa. Sementara di lain pihak, ketergantungan dan hubungan antar bangsa menjadi transparan. Globalisasi juga mempunyai implikasi yang luas terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari prespektif kebangsaan, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan bagian dari masyarakat global dan dapat mengambil manfaat daripadanya.

Di pihak lain, makin tumbuh dorongan untuk lebih melestarikan dan memperkuat identitas kebangsaan. Dua arus itu tidak bertentangan, tetapi bersifat komplementer. Tidak mungkin kita hanya memilih salah satu arus utama itu, karena konsekwensinya bisa sangat merugikan.

Apabila kita hanyut dalam arus pertama (globalisasi), akan membawa akibat lunturnya nasionalisme dan patriotisme. Sebaliknya jika terbenam dalam arus kedua (kebangsaan), akan menjurus pada tumbuhnya nasionalisme yang sempit.

Sejalan dengan kecenderungan yang terjadi itu, maka yang diperlukan adalah pengukuhan dan penyegaran kembali paham dan visi kebangsaan kita. Dewasa ini, wujud nasionalisme lebih bersifat multi-dimensional dan multi kompleks, dan jauh lebih luas pengertian dan pemaknaannya dibanding dengan nasionalisme pada masa awal revolusi. Tantangan yang kita hadapi sekarang ialah, bagaimana mewujudkan cita-cita proklamasi ~ yakni terwujudnya masyarakat adil dan makrnur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 — secara lebih nyata dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang yang kita miliki.

Untuk itu, setiap warga masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusi yang bermakna kepada bangsa dan negara. Umat Islam, sebagai komponen terbesar bangsa, otomatis mempunyai tanggung jawab yang besar pula dalam menjawab tantangan ini.

Patut disyukuri bahwa perkembangan yang ada dewasa ini menunjukkan bangkitnya kesadaran umat Islam Indonesia untuk kembali memainkan misi kekhalifahannya dalam mengisi dan memantapkan arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran tersebut akan mempunyai dampak yang panjang bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Hasil yang tampak nyata sekarang ini ialah adanya kenyataan bahwa Islam di Indonesia semakin diterima dan dihayati, oleh kalangan yang semakin luas, sebagai salah satu sumber utama pembinaan nilai-nilai bersama yang akan terus melandasi pembangunan bangsa secara menyeluruh sebagai suatu “pembangunan manusia seutuhnya”.

Dengan kata lain sebagai salah satu pendukung dan sumber utama pembinaan nilai-nilai keindonesiaan, Islam diharapkan untuk terus tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif; khususnya dalam pengisian nilai-nilai keindonesiaan menurut kerangka Pancasila, yang telah menjadi kesepakatan luhur dan merupakan kerangka acuan bersama bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi, Islam juga semakin diharapkan dapat menawarkan dirinya sebagai sumber pengembangan dan pelestarian kelembagaan nilai-nilai itu melalui berbagai pranata keislaman dalam masyarakat.

Dalam konteks perkembangan peradaban ini, kaum muslimin Indonesia, termasuk para cendekiawannya, dituntut untuk lebih mampu lagi menampilkan diri serta ajaran agamanya sebagai pembawa kebaikan untuk semua (rahmatan lil ‘alamin), tanpa eksklusifisme komunal. Dengan kata lain, umat Islam Indonesia harus tampil secara inklusif, sebagai konsekwensi atas keyakinan bahwa Islam adalah agama fitrah yang selaras dengan cita-cita kemanusiaan universal.

Karenanya umat Islam harus tampil dengan penuh percaya kepada diri sendiri, arif dan bijaksana, serta menyadari fungsinya dalam berhubungan dengan sesama manusia. Umat Islam adalah pemimpin, karenanya harus bersikap sebagai pemimpin. Umat Islam adalah pamong,- karenanya harus bertindak ngemong (membina).

Umat Islam adalah golongan yang unggul, karenanya harus mencerminkan keunggulan itu dalam sikap-sikap yang mulia dan penuh dengan semangat leadership yang tinggi; tidak egois, tapi altruis. Umat Islam adalah kuat, karenanya tidak perlu menunjukkan tingkah laku seperti orang yang lemah dan dihinggapi rasa rendah diri.

Puncak kepribadian umat Islam ialah bahwa dalam mencari kehormatan ia hanya bersandar kepada Tuhan: “Barangsiapa menghendaki kehormatan, maka sesungguhnya hanya Allah yang menjadi pemilik kehormatan itu. Kepada-Nyalah naik ide-ide yang baik, dan Dia menghargai tinggi amal perbuatan yang saleh” (Q.S. 35: 10).

Sebagai respons atas permasalahan mendasar yang dihadapi umat Islam Indonesia seperti telah diuraikan di atas, dan dengan menyadari tanggung jawab kolektif sebagai cendekiawan muslim, ICMI perlu merumuskan pokok-pokok wawasan yang kiranya dapat dijadikan pedoman bagi segenap anggotanya untuk berkiprah dan melaksanakan tugas-tugasnya dalam masyarakat. Wawasan itu terdiri dari (1) wawasan keislaman, (2) wawasan kebangsaan, (3) wawasan kecendekiaan, (4) wawasan kepemimpinan, dan (5) wawasan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan wawasan keislaman adalah, segenap upaya meningkatkan pemahaman umat terhadap ajaran Islam secara utuh, khususnya aspek tauhid, syari’ah, dan akhlakul kharimah serta pengamalannya dalam setiap segi kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan selalu berpegang teguh pada tali Allah serta semangat ukhuwah Islamiyah.

Wawasan kebangsaan adalah usaha meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan umat sebagai suatu bangsa berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang bersatu dan berdaulat dalam suatu wilayah negara kesatuan Indonesia, melalui pengembangan kebudayaan dan peradaban yang sesuai dengan kepribadian nasional dan aqidah Islamiyah dalam rangka ikut berperanserta mewujudkan perdamaian yang abadi bagi dunia dan kemanusiaan.

Wawasan kecendekiaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas kecendekiaan umat melalui pengembangan dan penguasaan atas ilmu pengetahuan, manajemen, dan teknologi dalam.rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan peran dan kepeloporan umat dalam setiap sektor pembangunan dan swadaya nasional, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, serta menempatkan bangsa pada kedudukan yang sejajar dalam setiap percaturan di dunia internasional.

Wawasan kepemimpinan meliputi setiap usaha meningkatkan dan mengembangkan jatidiri dan kepemimpinan umat serta memperjuangkan iklim keterbukaan dalam kerangka menegakkan kedaulatan rakyat, agar selalu tanggap dan penuh kesadaran terhadap keadaan dan perubahan lingkungan sekeliling yang berpengaruh terhadap perikehidupan umat dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta ikut berperan mengembangkan pemikiran dalam menetapkan setiap keputusan nasional yang menyangkut kehidupan rakyat banyak.

Wawasan kesejahteraan meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan dalam rangka menegakkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial, melalui peningkatan kemampuan dan kesempatan penguasaan masyarakat atas berbagai sumberdaya ekonomi dan aset nasional untuk sesegera- mungkin mewujudkan kehidupan sosial ekonomi bangsa yang kuat dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera dan merata, yang adil dan berkemakmuran.

ISLAM DI INDONESIA

1 Komentar

Mohon Maaf Lahir Dan Batin

basmalahAssalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin. Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad.Indonesia, Anda mungkin sudah tahu, adalah sebuah negeri kepulauan yang sangat besar. Membentang dari barat hingga ke timur lebih dari 5000 km. Dengan persentase penduduk yang beragama Islam sebesar 89 % dari 200 juta orang, membuat Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Namun besarnya jumlah ini belum diimbangi dengan kualitas keimanan. Sejak jaman penjajahan oleh bangsa-bangsa asing, yang dilanjutkan dengan pemerintahan Soekarno (1945-1965) dan Soeharto (1966-1998), pemurtadan, pendangkalan iman dan sekularisme dijalankan secara sistematis oleh musuh-musuh Islam dan kaum munafik nasionalis. Ummat Islam Indonesia dijauhkan dari ajaran agamanya, dijauhkan dari kehidupan Islam yang kaffah. Sebaliknya, kehidupan sekuler, materialistik dan tradisi dijejalkan dalam benak kaum muslimin. Sistem ekonomi, politik dan pemerintahan mengambil model kaum kafirin. Akibatnya, banyak orang Islam yang tahu ajaran Islam hanya sekedar shalat, shaum, zakat dan haji saja. Itupun tidak dilaksanakan dengan benar. Ummat Islam Indonesia, akhirnya hanya besar dalam jumlah, tetapi minoritas dalam peran. Padahal, sejak pertama kali Islam datang di negeri kami, sudah tak terhitung lagi sumbangan Islam untuk peradaban Indonesia. Kaum muslimin pula yang selalu gigih berjuang melawan para penjajah Eropa.Peta IndonesiaAgar Anda dapat lebih mengenal dan memahami Islam di Indonesia dari sudut pandang yang tepat, kami bangun site ini sebagai jembatan komunikasi. Seiring runtuhnya rezim Soeharto dan berhembusnya angin reformasi, semoga Allah akan menjadikan kaum muslimin Indonesia berjaya di negerinya sendiri.Pada tahun 30 Hijri atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman ibn Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan, abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah.Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah, pengembara Muslim dari Maghribi., yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi’i. Adapun peninggalan tertua dari kaum Muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur. Berupa komplek makam Islam, yang salah satu diantaranya adalah makam seorang Muslimah bernama Fathimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 H / 1082 M, yaitu pada jaman Kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab.Sampai dengan abad ke-8 H / 14 M, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 H / 14 M, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu / Budha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya dan Sunda. Thomas Arnold dalam The Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil’alamin.Dengan masuk Islamnya penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahan-pemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini, perdagangan dengan kaum Muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat. Orang Arab yang bermigrasi ke Nusantara juga semakin banyak. Yang terbesar diantaranya adalah berasal dari Hadramaut, Yaman. Dalam Tarikh Hadramaut, migrasi ini bahkan dikatakan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut. Namun setelah bangsa-bangsa Eropa Nasrani berdatangan dan dengan rakusnya menguasai daerah-demi daerah di Nusantara, hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus. Terutama di abad ke 17 dan 18 Masehi. Penyebabnya, selain karena kaum Muslimin Nusantara disibukkan oleh perlawanan menentang penjajahan, juga karena berbagai peraturan yang diciptakan oleh kaum kolonialis. Setiap kali para penjajah – terutama Belanda – menundukkan kerajaan Islam di Nusantara, mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar kecuali melalui mereka. Maka terputuslah hubungan ummat Islam Nusantara dengan ummat Islam dari bangsa-bangsa lain yang telah terjalin beratus-ratus tahun. Keinginan kaum kolonialis untuk menjauhkan ummat Islam Nusantara dengan akarnya, juga terlihat dari kebijakan mereka yang mempersulit pembauran antara orang Arab dengan pribumi.Semenjak awal datangnya bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi ke kepulauan subur makmur ini, memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai. Apalagi mereka mendapati kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam, agama seteru mereka, sehingga semangat Perang Salib pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka menundukkan suatu daerah. Dalam memerangi Islam mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan pribumi yang masih menganut Hindu / Budha. Satu contoh, untuk memutuskan jalur pelayaran kaum Muslimin, maka setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis menjalin kerjasama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran untuk membangun sebuah pangkalan di Sunda Kelapa. Namun maksud Portugis ini gagal total setelah pasukan gabungan Islam dari sepanjang pesisir utara Pulau Jawa bahu membahu menggempur mereka pada tahun 1527 M. Pertempuran besar yang bersejarah ini dipimpin oleh seorang putra Aceh berdarah Arab Gujarat, yaitu Fadhilah Khan Al-Pasai, yang lebih terkenal dengan gelarnya, Fathahillah. Sebelum menjadi orang penting di tiga kerajaan Islam Jawa, yakni Demak, Cirebon dan Banten, Fathahillah sempat berguru di Makkah. Bahkan ikut mempertahankan Makkah dari serbuan Turki Utsmani.Kedatangan kaum kolonialis di satu sisi telah membangkitkan semangat jihad kaum muslimin Nusantara, namun di sisi lain membuat pendalaman akidah Islam tidak merata. Hanya kalangan pesantren (madrasah) saja yang mendalami keislaman, itupun biasanya terbatas pada mazhab Syafi’i. Sedangkan pada kaum Muslimin kebanyakan, terjadi percampuran akidah dengan tradisi pra Islam. Kalangan priyayi yang dekat dengan Belanda malah sudah terjangkiti gaya hidup Eropa. Kondisi seperti ini setidaknya masih terjadi hingga sekarang. Terlepas dari hal ini, ulama-ulama Nusantara adalah orang-orang yang gigih menentang penjajahan. Meskipun banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan tarekat, namun justru kalangan tarekat inilah yang sering bangkit melawan penjajah. Dan meski pada akhirnya setiap perlawanan ini berhasil ditumpas dengan taktik licik, namun sejarah telah mencatat jutaan syuhada Nusantara yang gugur pada berbagai pertempuran melawan Belanda. Sejak perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17 seperti Malaka (Malaysia), Sulu (Filipina), Pasai, Banten, Sunda Kelapa, Makassar, Ternate, hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti Perang Cirebon (Bagus rangin), Perang Jawa (Diponegoro), Perang Padri (Imam Bonjol), dan Perang Aceh (Teuku Umar).

TOKOH-TOKOH ISLAM INDONESIA TERKEMUKA

Sejak pertama kali Islam datang di Nusantara, Allah telah melahirkan tokoh-tokoh besar, para ulama, cendekiawan,

panglima perang, serta pemimpin yang berjasa bagi negeri ini. Mereka berjuang dengan segenap ilmu, tenaga dan

kemampuannya untuk kemajuan Islam dan kemaslahatan ummat. Sangat banyak bila harus dituliskan satu persatu,

karenanya, yang dicantumkan di halaman ini hanya sebagian kecil saja diantara mereka.

  • Para da’i pertama di Nusantara
  • Fathahillah (Fadhillah Khan Al-Pasai)
  • Nuruddin Ar-Raniri
  • Syaikh Yusuf Makassar
  • Pangeran Diponegoro
  • Tuanku Imam Bonjol
  • Teuku Umar
  • Syaikh Nawawi Al-Bantani
  • Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau
  • Syaikh Hasyim Asy’ari
  • Oemar Said Cokroaminoto
  • K.H. Ahmad Dahlan
  • K.H. A. Hassan
  • Buya HAMKA
  • Muhammad Natsir
  • Muhammad Amien Rais

Bangsaku, Kembalilah Kepada Islam

Sejak akhir 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi dan politik yang parah. Hanya dalam tempo kurang dari satu tahun nilai rupiah terhadap dollar jatuh hingga 5 sampai 6 kali lipat. Jika kemarin Indonesia sanggup membayar utang luar negeri dalam waktu 20 tahun, berarti sekarang utang itu baru bisa dilunasi seratus tahun lagi! Dua atau tiga generasi mendatang utang itu belum akan terlunasi. Betapa sengsaranya nasib bangsa Indonesia. Dalam kondisi tertekan seperti ini, kebijakan para pemimpin negara berkembang seringkali bersifat pragmatis, yaitu memilih yang paling menguntungkan dirinya sendiri. Akhirnya mereka membebek saja terhadap semua kehendak dan kemauan barat. Hanya sedikit pemimpin yang memiliki karakter, jiwa besar, dan semangat tinggi untuk membawa bangsanya ke arah kemajuan yang tidak berorientasi ke Timur maupun ke Barat. Ia mampu menggelorakan semangat kembali kepada nilai-nilai dasar yang paling asasi, yaitu agama yang dianut dan dipeluknya selama ini.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya menyatakan bahwa secara psikologis terdapat kecenderungan negara terbelakang meniru apa saja yang datang dari negara yang dianggapnya lebih maju. Dalam konteks sekarang, karena yang dianggap negara maju adalah barat, maka apa saja yang datang dari barat mesti ditiru dan dijadikan model. Dalam perpolitikan misalnya, maka sistem politik yang paling dianggap ideal sekarang ini adalah yang datang dari barat. Akhirnya liberalisme, yang memberi porsi sangat besar kepada individu, menjadi model bagi semua negara berkembang. ‘Kebebasan’ dalam arti serba-boleh menjadi bagian terpenting dari trend tuntutan mereka di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia. Begitu juga dalam urusan ekonomi. Liberalisme ekonomi seakan menjadi satu-satunya pilihan, sekalipun negara-negara berkembang kini telah dihajar habis-habisan oleh barat. Bertahun-tahun Indonesia membangun negaranya dengan pengorbanan rakyat yang luar biasa besarnya, tapi hasil pembangunan itu bisa dimusnahkan dalam waktu sekejap saja. Betapa mudahnya barat menghancurkan perekonomian suatu negara. Krisis yang terjadi di Indonesia, selain karena kesalahan dari dalam, tidak lepas dari rekayasa mereka. Tapi dasar nasib negara-negara berkembang yang secara psikologis memiliki mental rendah, maka jiwa budaknya selalu tampil membela tuannya. Biarpun sepatu tuannya sudah menempel di pipinya, mereka masih bertanya, ‘apakah sepatu tuan bisa kami bersihkan ?’

Indonesia harus berani bersikap tegas dalam urusan ini. Jangan sampai latah mengikuti barat secara membabi-buta. Yang perlu disadari bahwa peradaban barat itu bukan peradaban dunia. Sejarah barat bukanlah sejarah dunia. Pola pikir dan ideologi barat bukan sumber inspirasi dalam menciptakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Barat mempunyai ideologi, Islam juga punya. Barat memiliki pola pikir dan pola sikap, Islam juga memilikinya. Sikap bangsa Indonesia dalam hal ini seharusnya : Biarkanlah barat hancur dengan ideologinya, sementara kita membangun peradaban dunia dengan nilai-nilai Islam saja. Dengan sikap yang tegas ini, tentu saja Barat tidak suka. Mereka akan berbuat macam-macam untuk membungkam mulut dan mematahkan langkah penentangnya. Mereka akan selalu berusaha membuat citra Indonesia buruk, lalu akan mengisolasi, menjatuhkan sanksi berupa embargo ekonomi, sampai kepada memboikot secara penuh. Mereka juga masih bisa menempuh jalur lebih keras, yakni kekuatan militer, yang tentu saja bisa menghancur-lumatkan sebuah negara berkembang.

Mereka kini telah menguasai hampir seluruh sumber daya yang ada. Ekonomi mereka kuasai secara penuh, informasi ada dalam genggamannya, politik ada di tangannya, demikian juga kekuatan militer. Siapa yang tidak ‘keder’ menghadapi mereka? Yang diperlukan sekarang ini adalah sosok pemimpin yang memiliki kepribadian utuh dan karakter yang kuat untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis tanpa harus membebek kepada barat. Indonesia butuh pemimpin sejenis Ayatullah Khomeini, yang berhasil mengenyahkan dominasi barat dan segenap penguasa-penguasa bonekanya. Indonesia membutuhkan pemimpin sekuat Saddam Hussein, yang mampu bertahan dari berbagai serbuan dan serangan barat, juga membutuhkan orang sejenis Fidel Castro, dan orang-orang yang berkarakter lainnya. Tentu saja bukan dalam arti Khomeini, Sadddam, dan Castro yang otoriter atau diktator, melainkan yang dibutuhkan adalah karakternya yang kuat dan kepribadiannya yang utuh agar bangsa ini menemukan kembali jati dirinya.

Jati diri bangsa Indonesia adalah Islam. Ini yang harus benar-benar dipahami oleh semua unsur bangsa. Sejak Sumpah Pemuda 1928, para pelopor bangsa telah berikrar bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah Bahasa Melayu, yang notabene adalah simbol dari bahasa ummat Islam. Meski Sumpah Pemuda itu sendiri diikrarkan di tanah Jawa, mengapa mereka tidak menggunakan bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa lebih banyak dipengaruhi unsur budaya Hindu, yang mengurangi persamaan derajat, sementara Bahasa Melayu lebih dipengaruhi unsur budaya Islam yang terbuka dan cenderung tidak membeda-bedakan. Karenanya, jika ummat Islam Indonesia kembali kepada Islam, pada dasarnya berarti telah kembali kepada asal yang sejati. Lihatlah perbendaharaan kata atau istilah yang dipakai untuk menamai lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara. Di sana ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Semuanya menggambarkan nilai dan budaya Islam, karena majlis, diwan, maupun mahkamah memang merupakan bahasa Islam.

Kenapa setelah merdeka justru Indonesia berbelok arah, menghadapkan wajah ke barat dan ke timur? Kenapa tidak kembali ke Islam saja? “Kebajikan itu bukannya kamu menghadapkan wajah ke barat atau ke timur, tetapi al-birr itu siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-Nya, dan kepada nabi-nabi…” (QS al-Baqarah: 177). Setelah lima puluh tahun merdeka, ternyata bangsa Indonesia masih harus terus-menerus melakukan coba-coba dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih tengok kanan tengok kiri mencari alternatif terbaik untuk membawa bangsa ini menuju cita-cita bersama. Dua pemimpin terdahulu bangsa Indonesia, Soekarno dan Soeharto, sama saja. Soekarno menengok ke timur (RRC) yang komunis, Soeharto ke barat.

Yang lebih parah lagi, kehidupan beragama menjadi begitu tertekan. Agama telah disejajarkan dengan nasionalisme dan komunisme. Lahirnya faham Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) pada jaman Soekarno menjadikan kehidupan beragama meredup, bagai lentera yang kehabisan sumbu. Akhir dari episode itu adalah tumbangnya rezim Soekarno. Kemarahan rakyat tidak lagi bisa dibendung. Mereka menuntut agar Soekarno diadili di meja hijau dan semua harta kekayaannya dibekukan. Akhirnya Soekarno meninggal dunia semasa dalam tahanan atau isolasi, sebelum proses pengadilan itu sendiri berlangsung. Hal yang hampir sama terjadi pada saat ini, di mana Soeharto telah dipaksa mundur dan kekayaannya diusut. Hanya saja Soeharto masih hidup, dan tidak dalam tahanan. Antara Soekarno dan Soeharto mempunyai kesamaan nasib. Keduanya sama-sama diturunkan rakyat dari kursi kepresidenannya. Bedanya, Soekarno turun karena suatu ‘revolusi’, sedangkan Soeharto turun karena ‘reformasi’.

Yang patut disesalkan, kenapa pada waktu revolusi dahulu, ketika terjadi pergantian pemimpin negara dari Soekarno ke Soeharto tidak terjadi revolusi ideologi. Sebab ideologi itu sendiri patut dipertanyakan bila pencetusnya sudah melanggar atau melenceng dari padanya, dan bahkan ingin mengubahnya. Hasil perenungannya itu bisa saja salah, karena manusia memang tidak lepas dari kesalahan. Tampilnya Soeharto ternyata mengulangi kesalahan yang sama. Ia tetap akan membungkus ideologi dunia yang lain dengan ideologi lokal hasil perenungan orang yang telah dinyatakan melenceng tersebut. Malah ternyata Soeharto bertindak lebih keras dan kejam lagi. Ada pemaksanaan secara sistematis untuk menjadikan ideologi itu sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk berorganisasi dan melakukan apa saja. Lahirlah P4 untuk masyarakat umum, dan pelajaran PMP untuk para pelajar di sekolah. Hal ini merupakan pemaksaan yang sangat sistematis dan rapi. Entah berapa biaya dan tenaga yang telah diboroskan untuk proyek besar yang mubazir ini, sampai-sampai ada biro khusus, malah terakhir ada menteri khusus untuk menanganinya. Asas tunggal yang dipaksakan ini telah membawa korban yang sangat besar dari ummat Islam.

Timbullah berbagai penolakan yang ujung-ujungnya adalah peristiwa tragis di Tanjung Priok, Jakarta. Beberapa organisasi Islam yang besar ikut-ikutan pecah. Demikian pula tokoh-tokoh ummat. Ada yang menerima, ada sebagian menolak. Mereka yang tidak menerima akan dicap ekstrem, fundamentalis, yang karenanya berhak dimusnahkan dari negara republik ini. Ada yang mereka lupakan, bahwa negara ini bukan milik seseorang. Negara ini tidak diwariskan dari nenek moyang mereka. Negara ini adalah bagian dari buminya Allah. Allah-lah yang paling berhak menempatkan seseorang di bagian bumi mana pun, di perut perempuan mana pun ia dikandung. Allah yang mempunyai hak penuh tentang hal ini. Oleh karenanya, Dia-lah yang mestinya ditanya, apakah orang-orang yang tidak menerima ideologi tertentu itu tidak berhak hidup di bumi-Nya? Jika tidak berhak, kirim saja ke neraka. Jika berhak, kenapa harus dikejar-kejar, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh? Ini suatu kezhaliman yang di luar batas kemanusiaaan. Orang-orang yang menolak semua ideologi buatan manusia, dan hanya mau menerima ajaran Alllah swt adalah orang yang paling berhak hidup di bumi, dan tentu saja yang paling berhak hidup di negeri ini. Merekalah orang-orang shalih yang kehadirannya ke dunia berperan untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan alam, dan menegakkan sistem keadilan. Mereka berpihak kepada Allah, kepada hukum-Nya, dan kepada sistem kehidupan yang telah diciptakan-Nya.

Selama ini dikesankan bila orang mendasarkan perjuangannya kepada agama dicap sebagai SARA, sementara yang mendasarkan perjuangannya pada ideologi nasionalisme dianggap pejuang. Ini merupakan sikap yang sangat diskriminatif. Rupanya hal ini merupakan strategi rezim lama untuk meminggirkan peran ummat Islam di gelanggang nasional. Sekarang, apa hasilnya setelah Soeharto memaksakan kehendaknya dengan keharusan semua pihak untuk menerima asas tunggal? Dapatkah dengan pemaksaan seperti ini menjamin terpeliharanya integrasi nasional? Buktinya masalah Priok, Lampung dan Aceh masih belum selesai. Buktinya sampai sekarang masalah Timor Timur belum tuntas. Buktinya telah terjadi berbagai kerusuhan-kerusahan yang susul-menyusul di berbagai penjuru tanah air ini. Kenapa demikian? Karena Pancasila yang dijadikan landasan oleh rezim Soeharto tidak lain dari utak-atiknya sendiri. Ia, dengan dibantu para penasihatnya menafsirkan Pancasila tidak keluar dari dua ideologi besar, yaitu liberalisme dan sosialisme. Ada semacam sinkritisme ideologi, di mana Soeharto menerapkan liberalisme dalam ekonomi, sementara dalam politik ia tetap menggunakan cara-cara pendahulunya, yaitu sistem sosialisme. Dengan cara itu, rezim Soeharto mengontrol semua pusat-pusat kekuatan politik, sekaligus menguasai pilar-pilar ekonomi, yang dibangun atas dasar korupsi, kolusi dan kronisme. Ternyata apa yang dibangunnya selama ini telah menghancurkan dirinya sendiri. Tembok yang dibangun kuat-kuat itu telah menimpa dirinya sendiri.

Kini era reformasi telah datang, Soeharto juga sudah lengser atau bahkan longsor. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap mengulangi kesalahan yang sama, yaitu hanya mengganti pemimpinnya saja? Jika jawaban kita “ya”, sebaiknya kita ucapkan selamat tinggal pada reformasi. Percuma saja perjuangan reformasi itu, sebab dalam waktu dekat mereka yang menggantikannya akan mengulangi hal yang sama. Kita tinggal menunggu kapan saatnya bangsa ini hancur untuk ke sekian kalinya.

Diringkas dan diedit  ukang dari majalah Hidayatullah

JIL – SYARIAT ISLAM

Tinggalkan komentar

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

Pengantar Admin

Untuk menentukan langkah kita selanjutnya kita juga harus merujuk kepada syariat Islam, masalah syariat Islam telah mengalami perdebatan panjang yang melelahkan. Banyak kepentingan politik lebih mewarnai pembicaraan itu. Berikut ini adalah tulisan yang telah cukup lama tetapi masih layak kita simak bersama (FachruddiN)

Kalau kita mau menegakkan syariat Islam di Indonesia, sementara itu kita belum mempersoalkan masalah-masalah seperti ini, bisa timbul masalah. Umat Islam mau mengajukan syariat Islam sebagai alternatif bagi kehidupan hukum kita yang dianggap bobrok.

Tulisan ini disalin dari situs Suara Karya,
URL: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=82777

Dalam kampanye Pemilu 2004 ini, beberapa partai Islam masih menjual isu tentang syariat Islam. Dengan kembali menegaskan komitmen memperjuangkan dimasukkannya syariat Islam ke UUD 1945, partai-partai Islam itu berharap mendapatkan dukungan suara masyarakat. Umat Islam sebagian masih berpandangan, agama dan politik adalah satu dan ajaran Islam harus diselenggarakan melalui aparatus negara. Umat Islam ingin agama mencampuri keseluruhan kehidupan publik.

Tapi itu sesuatu yang tidak bisa serta-merta diterima. Itu harus didiskusikan terlebih dahulu: sejauh mana agama dibolehkan mengatur wilayah publik. Wilayah kehidupan publik – wilayah hubungan antarmanusia serta antara manusia dan negara – seharusnya diputuskan melalui musyawarah yang demokratis melalui pertimbangan mendalam (deliberation). Kita tidak bisa, misalnya, sesuatu yang dianggap hukum Tuhan dipaksakan sebagai landasan pengelolaan kehidupan publik tanpa melalui perdebatan.

Dalam syariat Islam banyak hal yang sebetulnya merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemahaman manusia, bukan merupakan hukum yang langsung diberikan oleh Tuhan. Kemungkinan seperti itu besar sekali, karena agama ketika berada di tangan manusia ditafsirkan menurut kerangka pemahaman manusia itu sendiri. Tentu saja, itu boleh dikritik, boleh diperdebatkan. Di dalam syariat sendiri, banyak hal perlu dipersoalkan – misalnya perlakuan terhadap perempuan yang diskriminatif. Di peradilan, misalnya, kalau perempuan menjadi saksi, dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki.

Itu berarti di dalam peradilan kapasitas perempuan untuk menjadi saksi itu besarnya separo laki-laki. dalam hukum Islam, kalau ada orang menuduh orang lain berzinah tetapi tidak bisa dibuktikan, dia dikenai hukuman cambuk 80 kali. Ini di Malaysia diperdebatkan.

Jadi, kalau ada seorang perempuan diperkosa, lalu dia mengadu ke peradilan, dia harus bisa membuktikan bahwa dia diperkosa. Pembuktiannya, dalam syariat Islam, dia harus menghadirkan empat laki-laki sebagai saksi – dan itu sangat sulit. Bagaimana tidak, suatu pemerkosaan disaksikan oleh empat orang laki-laki dan laki-laki itu mau menjadi saksi. Itu artinya, kalau ada perempuan diperkosa, dia berada dalam posisi sangat lemah. Jadi apa yang ditekankan dalam syariat Islam hanya pendapat para ahli hukum yang perlu diperdebatkan.

Kalau kita mau menegakkan syariat Islam di Indonesia, sementara itu kita belum mempersoalkan masalah-masalah seperti ini, bisa timbul masalah. Umat Islam mau mengajukan syariat Islam sebagai alternatif bagi kehidupan hukum kita yang dianggap bobrok. Tapi dia ibarat menyodorkan kucing dalam karung. Kita tidak pernah tahu, kucingnya warna apa dan bulunya seperti apa. Sayangnya, mereka sulit diajak diskusi secara kritis. Sekarang, kalau kita mendiskusikan masalah itu secara kritis, lantas dianggap menghina syariat, menghina agama.

Memang, dalam Islam, ide mengenai hukum itu kuat sekali. Dalam Islam ada sejarah pemikiran yang luar biasa kayanya berkaitan dengan masalah hukum. Dalam Islam ada suatu tradisi pemikiran hukum yang begitu kaya menyangkut semua aspek kehidupan manusia, menyangkut jual beli, kehidupan negara, kehidupan kesenian, dan kehidupan pribadi. Apalagi di negara yang masyarakatnya plural, tidak bisa diatur hanya dengan satu hukum agama saja. Hampir semua negara itu plural. Jarang ada negara yang komposisi demografisnya homogen mutlak. Watak kehidupan negara dalam masyarakat modern adalah plural. Taruhlah sebuah negara yang 90% atau bahkan 100% masyarakatnya beragama Islam. Tetapi hidup itu tidak statis. Orang Islam sendiri mempunyai pandangan berbeda-beda, mazhabnya berbeda-beda. Karena itu, kalau kita mau mengatur kehidupan, aturan mana yang mau dipakai: mazhab atau denominasi (dalam Kristen) mana yang mau dipakai.

Karena itu, ide mengenai negara agama harus ditolak. Kalau umat Islam mau mengatur hidup mereka berdasarkan agama, itu hak mereka sendiri, tetapi tidak boleh meminta negara mengatur itu karena negara merupakan lembaga milik publik. Jadi, kalau agama mau mengatur kehidupan publik, harus dibicarakan dulu oleh publik.

***
Ulil Abshar Abdhalla adalah Ketua Jaringan Islam Liberal.

JIL TENTANG SYARIAT ISLAM

Tinggalkan komentar

Tafsir Humanis Atas Syariat Islam

Oleh Zuhairi Misrawi

Mencuatnya keinginan masyarakat muslim di tanah air untuk menerapkan syariat Islam merupakan gejala yang menarik untuk diamati, bukan hanya dalam hal penerapan yang bersifat teknis, akan tetapi dalam mengungkap dimensi yang hilang (al-bu’d al-dla’i’) dalam wacana syari’at Islam. Setidaknya terdapat ruang yang lebar untuk “memahami” kembali syariat Islam yang selama ini hanya identik dengan istilah “penerapan dan formalisasi” (tathbiq). Arus reformasi dan demokratisasi yang berhembus dahsyat pasca-totalitarianisme Orde Baru telah mengilhami keterbukaan dan kebebasan untuk mendiskusikan wacana keagamaan yang selama ini mengalami keterkungkungan.

Mencuatnya keinginan masyarakat muslim di tanah air untuk menerapkan syariat Islam merupakan gejala yang menarik untuk diamati, bukan hanya dalam hal penerapan yang bersifat teknis, akan tetapi dalam mengungkap dimensi yang hilang (al-bu’d al-dla’i’) dalam wacana syari’at Islam. Setidaknya terdapat ruang yang lebar untuk “memahami” kembali syariat Islam yang selama ini hanya identik dengan istilah “penerapan dan formalisasi” (tathbiq). Arus reformasi dan demokratisasi yang berhembus dahsyat pasca-totalitarianisme Orde Baru telah mengilhami keterbukaan dan kebebasan untuk mendiskusikan wacana keagamaan yang selama ini mengalami keterkungkungan.

Hal tersebut dapat dimaklumi sebagai sebuah proses yang wajar untuk mencapai pemahaman yang otentik. Hanya saja dalam kaitannya dengan syariat Islam, bukanlah hal yang sepele dikarenakan beberapa hal; pertama, perdebatan syariat Islam bukan wacana baru, akan tetapi merupakan “beban sejarah” yang sampai detik ini belum tuntas, sewaktu-waktu akan menjadi bom yang siap meledak dan sekaligus menjadi hambatan bagi terciptanya wacana kebangsaan yang kukuh. Kedua, adanya pemahaman yang artifisialistik dan reduksionis, tatkala syariat Islam dipersempit pada aras ketentuan-ketentuan hukum yang kaku dan rigit, sehingga yang mengemuka wajah terseram yang menampilkan cover terburuk dari syariat Islam. Peristiwa perajaman Abdullah di Maluku dan fenomena jihad politik merupakan konsekuensi dari kecenderungan artifisialistik terhadap syariat Islam. Ketiga, kecenderungan memahami syariat Islam sebagai solusi dan jalan hidup yang bersifat totalistik (qath’i), tanpa mempertimbangkan aspek historisitas dan kontekstualitas, sehingga berakibat pada pendangkalan nilai-nilai universal syariat Islam yang sejatinya menghidangkan menu kearifan, kedamaian, keadaban dan pandangan hidup yang dinamis.

Ketiga hal tersebut dapat dijadikan titik tolak untuk menyingkap tirai syariat Islam yang masih “misterius” dan tidak memiliki performance yang jelas. Di samping secara tegas masih terdapat kontradiksi antara nilai-nilai ideal agama yang mengajarkan keseimbangan, keadilan, kebenaran dan kemanusiaan dengan penerapan syariat dalam tataran praksis yang meniscayakan permusuhan dan pemutusan dengan non-muslim, kekerasan dan pemberlakukan hukum yang hegemonik, bahkan tidak humanis. Di sinilah perlu ada pembacaan ulang terhadap syari’at untuk memberikan corak dan warna baru terhadap syari’at, sehingga syari’at Islam menjadi rahmatan li al-‘alamien, pengikat tali kasih antar penghuni di alam semesta ini, penebar kedamaian dan kebenaran.

Otentisitas versus Fundamentalisme

Ketertinggalan dan keterbelakangan umat Islam di pelbagai belahan dunia Islam telah menyulut semangat umat Islam untuk mencari model terbaik untuk merengguk kejayaan yang hilang beberapa abad terakhir ini, sehingga tidak ayal apabila seruan yang menggema, yaitu “Islam sebuah alternatif”, “menegakkan syariat Islam”, “mendirikan negara Islam” dan lain-lain. Setidaknya, hal tersembut membentuk nalar kolektif yang mempengaruhi struktur pemikiran keislaman di tanah air.

Situasi politik yang centang-perentang dan pertumbuhan ekonomi yang terseok-seok kerapkali dianggap sebagai konsekuensi dari penjauhan diri terhadap ajaran Islam. Karenanya, reaksi oposisional yang dilakukan pro-penerapan syariat Islam hanya pada tataran ideologi yang emosional belaka dan tidak jarang menampakkan kekerasan dan penindasan terhadap minoritas. Yang menggema adalah corak fundamentalistik yang identik dengan pola-pola kekerarasan, totalitarian, monologis dan lekat dengan cara-cara konservatif.

Secara sepintas, akar-akar sayap fundamentalis dapat dilacak dari pola yang digunakan dalam mewujudkan cita-cita mereka. Pertama, adanya keterbatasan dalam memahami ajaran keislaman atau secara sengaja mengambil domain sejarah, mazhab dan kepentingan tertentu, sehingga terkesan memainkan pola yang ekstrim. Dalam hal ini tercermin dalam landasan teologis yang seringkali digunakan kalangan fundamentalis yaitu fatalisme dan teori kasb ala Imam Asy’ari yang menghendaki moderasi antara kepatuhan pada Tuhan dan inovasi manusia. Namun keduanya, pada akhirnya mempunyai proyek besar untuk mengunggulkan kekuasaan Tuhan di atas segala-galanya.

Pola pikir semacam itu, menurut Hassan Hanafi dalam al-Turats wa al-Tajdid; Maugqifuna min al-Turats al-Qadim telah membentuk “suasana kejiwaan” yang kemudian menjadi tradisi yang berpengaruh terhadap prilaku keberagamaan dan politik dalam tataran negara-bangsa (nation-state). Fatalisme dan kasb mempunyai problem yang sama, terutama dalam membentuk kepatuhan passif dan pemahaman fundamentalistik, sehingga seseorang harus melakukan pembelaan dan pemberhalaan terhadap “kekuasaan” yang “maha kuasa”, baik kekuasaan agama, politik, budaya dan ekonomi. Apabila kekuasaan tersebut berusaha diotak-atik, dikritisi dan dikontrol, maka tidak ayal lagi, akan muncul reaksi massif yang siap-siaga melakukan pembelaan tanpa reserve.

Hassan Hanafi menulis, “Premis teologis yang menggambarkan wujud yang mutlak sebagai kekuasaan yang totalistik dan kehendak yang hegemonik, telah membentuk pandangan kekuasaan yang tunggal dan tidak bisa diotak-atik, sehingga kekuasaan berada di puncak manara gading, tidak bisa dilawan dan disekutukan, tidak bisa ditentang, mempunyai kekuasaan mutlak. Teologi yang memupuk keyakinan absolut secara tidak langsung berimbas pada keyakinan absolut terhadap penguasa politik. Dari penghambaan terhadap Tuhan menuju penghambaan terhadap penguasa.”

Kedua, adanya keterbatasan dalam mengambil keteladanan. Yang menjadi inspirasi kalangan pro-penerapan syariat Islam adalah periode awal Islam dan gerakan-gerakan fundamentalisme Islam di negara-negara Arab. Padahal gerakan-gerakan fundamentalisme Islam, seperti Ikhwanul Muslimin, Jama’at Islamiyah dan garis keras lainnya mengalami fragmentasi dan polarisasi, dikarenakan belakangan ini mempunyai target politik kekuasaan yang dianggap mengganggu kedudukannya. Secara perlahan-lahan, gerakan fundamentalis mulai menyusut, karena tidak ada kebulatan tekad dalam membangun kesepahaman politik. Karena selain keinginan untuk mendirikan negara Islam, mereka juga terbentur dengan nasionalisme Arab yang merupakan pijakan mereka.

Oleh karena itu, kalangan pro-penerapan syari’at Islam di tanah air akan mengalami hambatan yang serupa, khususnya dalam rangka mempertahankan integritas bangsa, selain mereka tidak mempunyai pengalaman politik yang cukup untuk menawarkan sistem dan konsep alternatif, kecuali hanya imajanisi kolektif yang sangat idealistik.

Keinginan untuk menerapkan syariat Islam sebenarnya terkait dengan upaya untuk menemukan otensitas keagamaan yang akan mengangkat harkat dan martabat umat Islam, yang selama ini terbelakang, tertindas dan tertinggal. Muhammad Arkoun, pemikir muslim asal Aljazair, dalam al-Fikr al-Ushuly wa Istihalat al-Ta’shil; Nahw Tarikh Akhar li al-Fikr al-Islamy menegaskan perlunya rekonstruksi pencarian otensitas keagamaan yang bersifat idealitik-ideologis menuju upaya mencari nilai-nilai yang belum terungkap dalam khazanah keislaman, seperti konsep kewarganeraan (al-muwathaniyah). Konsep ini merupakan keniscayaan bagi umat Islam kontemporer dalam membangun kesepahaman dalam keperbedaan, terutama dalam konteks berbangsa dan bernegara, di mana setiap individu setara dan sejajar, terlepas dari perbedaan ras, suku, agama dan aliran atau madzhab.

Dalam sejarah klasik, hal tersebut telah dipraktekkan pada periode Andalusia, tatkala umat Islam dapat membangun manara keadaban dan peradaban yang cemerlang bersama dengan umat Kristen dan Yahudi, sehingga terjadi penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku Yunani. Filsafat dengan cepat dapat dikomsumsi masyarakat Islam, sehingga melahirkan peradaban yang maju. Penelusuran terhadap otensitas keislaman harus mempertimbangkan unsur budaya, ilmu yang akan mengangkat umat Islam dari ketertinggalan, bukan pada aras politik yang manipulatif.

Menuju Tafsir Humanis

Nashr Hamid Abu Zayd dalam Mafhum al-Nash; Dirasat fi Ulum al-Qur’an, menegaskan bahwa peradaban Arab-Islam adalah peradaban teks. Artinya perlu adanya penakwilan dan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan untuk menyemangati nilai-nilai kemanusiaan. Karena yang berkembang selama ini hanya penafsiran yang mengunggulkan aspek transendensi dan sakralitas, tapi mengenyampingkan aspek sosiologis yang menyapa realitas kemanuasian dengan santun dan elegan.

Perlunya mengangkat aspek kemanusiaan dalam syari’at Islam. Dalam banyak ayat al-Quran tidak hanya menyerukan pembelaan kepada Tuhan. Dia Mahakaya, Mahatahu dan Mahakuasa. Karenanya Tuhan tidak perlu dibela. Yang semestinya mendapat perhatian adalah manusia, dalam rangka membangun kedamaian, keadaban dan keseimbangan. Segala bentuk penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus menjadi sorotan syariat Islam, sehingga dapat mendorong terealisasinya hak asasi manusia. Dalam beberapa ayat yang seringkali dilantunkan, “Tuhan langit dan bumi”, “Dialah Allah, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi” memberikan inspirasi untuk menegakkan nilai-nilai langit dan nilai-nilai bumi yang berkaitan dengan hak-hak utama manusia. Karenanya syariat Islam harus menjadi penggerek untuk menciptakan perubahan, mengentaskan kemiskinan, menumpas kezaliman, menolong kaum lemah, membantu kalangan tertindas dan mempersatukan masyarakat yang tercerai-berai. Barangkali benar apa yang diungkapkan Hassan Hanafi, bahwa wahyu akan dianggap wahyu yang sesungguhnya, bukan karena diturunkan dari Tuhan belaka, akan tetapi tatkala wahyu itu dapat menjadi spirit dalam menciptakan perubahan pada tataran akar rumput, membela kemaslahan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pro Kontra Hukum ‘Syariah Islam’ di Aceh.

Tinggalkan komentar

by zelyindahan

Dikutib dari rnw.nl

Tanggal 14 September mendatang di Aceh akan diberlakukan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Qanun ini akan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Tarmizi Age dari Perkumpulan Masyarakat Aceh se-Dunia atau World Acehnese Association (WAA), aturan ini gegabah diberlakukan.

Proyek Jakarta
Selain itu pria Aceh yang tinggal di Denmark ini menilai, pemberlakuan Jinayat ini merupakan proyek dari Jakarta. UU ini digolkan karena para politisi kawasan Sumatera paling utara itu memperoleh dana dari Jakarta.

“Pemerintah Aceh ataupun DPR pasti punya kejelasan tertentu tentang berapa banyak uang setiap qanun yang mereka sahkan.”

Aceh hari ini berbeda dengan Aceh zaman dahulu, tambah Tarmizi. Setelah mengalami berbagai tahap sejarah, sekarang Aceh berhasil mengadakan perjanjian perdamaian pada 15 Agustus 2005, di Helsinki.

Perjanjian itu, tambah mantan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini, tidak menyebut secara harfiah pemberlakuan syariat Islam. Di dalam perjanjian itu yang disebut justru, tambah Tarmizi, adalah pembuatan hukum sesuai dengan konvenan internasional.

“Jadi di Aceh apa saja boleh dilaksanakan. Namun perlu ditekankan bahwa tidak melanggar hak asasi manusia.”

Hukuman cambuk
Kalau syariat Islam ini diberlakukan maka ada kemungkinan orang yang melanggar hukum bisa mendapat hukuman cambuk. Dan ini sudah sering terjadi di Aceh, di mana orang dicambuk di depan umum. Menurut Tarmizi ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Saya pikir memukul orang di depan orang ramai, baik itu dilakukan di depan masjid, tergantung pada kejahatannya, ini adalah suatu kejahatan yang sulit diterima oleh siapa saja.”

Yang penting, menurut tokoh WAA ini, adalah pelaksaan Memory of Understanding (MoU) yang tercapai di Helsinki tadi. Ia menilai para politisi Aceh baik eksekutif maupun legislatif selama ini tidak menjalankan perjanjian Helsinki. Tarmizi menilai mereka ada semacam rasa takut.

Makanya ia berharap agar para anggota legislatif yang baru bersikap lain.

Poin 116 MoU Helsinki, tambah Tarmizi, menyebutkan bahwa qanun di Aceh akan disusun kembali dengan menghormati tradisi sejarah serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini di Aceh.

Nuansa politik
Tarmizi mengaku bahwa Islam sudah melekat dengan orang Aceh. “Sudah sangat sebati dengan masyarakat,” katanya. Tapi ia melihat pelaksanaan syariat sekarang ini penuh nuansa politik yang merupakan pembohongan publik belaka.

Jalan terbaik, menurut Tarmizi, adalah terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang syariat Islam. Ia sependapat dengan Muhammad Nazar, wakil gubernur Aceh, yang mengatakan bahwa Islam di Aceh akan diterapkan melalui ekonomi.

“Karena saya pikir jika orang lapar datang mencuri, kemudian dipotong tangan, apakah itu Islam? Tapi bagaimana dengan orang-orang gede, juragan-juragan, orang kaya, pemerintah yang korupsi. Tapi mereka tidak diapa-apakan. Itu bukan syariat Islam namanya.”

Mengupas Tiga Dalil Syariat

Tinggalkan komentar

oleh : Nadirsyah Hosen

Belakangan ini, ada kecenderungan sebagian umat Islam menjadikan syariat Islam seolah-olah bagaikan obat antibiotik yang dapat menyembuhkan semua penyakit di setiap tempat dan di segala zaman. Mereka berpandangan bahwa syariat Islam itu sempurna sehingga mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai ibadah, muamalah, sampai sistem pemerintahan.

Klaim kesempurnaan syariat Islam tersebut selalu diulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Implikasinya adalah syariat islam seakan-akan tidak membutuhkan teori atau ilmu non-syariah. Semua problematika ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum bisa dipecahkan oleh syariat Islam yang telah diturunkan Allah 15 abad yang lampau. Untuk itu, sudah selayaknya dilakukan tinjauan ulang terhadap klaim kesempurnaan syariat Islam.

Tiga Dalil

Klaim kesempurnaan di atas biasanya didasarkan pada tiga dalil. Pertama, dalam al-Maidah ayat 3, Allah telah menyatakan, “Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu.

Kalimat ini sebenarnya hanyalah penggalan ayat yang sebelumnya berbicara mengenai keharaman makanan tertentu dan larangan mengundi nasib serta larangan untuk takut kepada orang kafir. Karena itulah, konteks ayat itu menimbulkan pertanyaan atas kata “sempurna”: apakah kesempurnaan itu berkaitan dengan larangan-larangan di atas atau berkaitan dengan keseluruhan syariat Islam?

Dari sudut peristiwa turunnya ayat, potongan ayat di atas turun pada hari Arafah saat Rasulullah Muhammad menunaikan haji. Karena itulah, sebagian ahli tafsir membacanya dalam konteks selesainya aturan Allah mengenai ibadah, mulai salat sampai haji. Sebagian ahli tafsir menganggap potongan ayat ini turun saat fathu Makkah. Dengan demikian, dikaitkan dengan larangan sebelumnya untuk takut kepada kaum kafir, penggalan ayat “kesempurnaan” tersebut dibaca dengan makna, “Sungguh pada hari ini telah Aku tundukkan musuh-musuh kalian.”

Selain itu, sejumlah ulama memandang bahwa kesempurnaan yang dimaksud dalam ayat tersebut terbatas pada aturan halal dan haram. Mereka tidak menganggap bahwa pada hari diturunkannya ayat itu, syariat Islam telah sempurna. Sebab, ternyata setelah ayat tersebut, masih ada ayat Quran lain yang turun, seperti ayat yang berbicara tentang riba dan kalalah.

Kedua, klaim kesempurnaan syariat Islam juga didasarkan pada al-Nahl ayat 89, “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu.” Menurut Mahmud Syaltut, ketika Alquran memperkenalkan dirinya sebagai tibyanan likulli syay’i, bukan maksudnya menegaskan bahwa ia mengandung segala sesuatu, tetapi bahwa dalam Alquran terdapat segala pokok petunjuk menyangkut kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Jadi, cukup tidak berdasar kiranya kalau ayat tersebut diajukan sebagai bukti bahwa syariat Islam mencakup seluruh hal.

Ketiga, dalam al-An’am ayat 38 disebutkan, “Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab.” Sejumlah ahli tafsir menjelaskan bahwa Alquran tidak meninggalkan sedikit pun dan atau lengah dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok Alquran, yaitu masalah-masalah akidah, syariah, dan akhlak, bukan sebagai apa yang dimengerti oleh sebagian ulama bahwa ia mencakup segala macam ilmu pengetahuan.

Sebagian ahli tafsir lainnya menganggap kata “al-Kitab” di atas bukan merujuk pada Alquran, tetapi pada lauh al-mahfuz. Dengan demikian, segala sesuatu terdapat di dalam lauh al-mahfuz, bukan di dalam Alquran.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Alquran sebagai sumber utama hanya memberikan pokok-pokok masalah syariat, bukan menjelaskan semua hal secara menyeluruh dan sempurna.

Proporsional

Selain tiga dalil di atas yang sering dipahami secara literal dan sepotong-sepotong, kalangan yang mengklaim kesempurnaan syariat Islam juga sering alpa bahwa jumlah ayat hukum dan hadis hukum sangat terbatas. Di antara yang jumlahnya terbatas itu, hanya sedikit yang berkekuatan qath’i al-dalalah. Dan, hanya itulah yang masuk kategori syariat.

Kalau kita buka kitab fikih, hanya sekitar 20 persen yang berisi syariat. Selebihnya merupakan opini, pemahaman, interpretasi, atau penerapan (tathbiq) yang kita sebut dengan fikih. Isi fikih ini jauh lebih luas ketimbang syariat. Disadari atau tidak, ketika syariat Islam diklaim meliputi segala sesuatu, mereka merancukan antara syariat dan fikih.

Sebagai contoh, kewajiban mendirikan negara Islam tidak terdapat dalam ayat hukum dan hadis hukum secara jelas, langsung dan tegas, serta berkekuatan qath’i al-dalalah. Klaim kewajiban itu lahir dari pemahaman ataupun interpretasi yang telah berlangsung sepanjang sejarah Islam. Menolak kewajiban mendirikan negara Islam tidaklah berarti menolak syariat Islam.

Klaim kesempurnaan syariat Islam juga menimbulkan paradoks. Jika benar segala sesuatu telah terdapat dalam syariat Islam, bagaimana kita meletakkan ijtihad dalam masalah tersebut? Ijtihad justru diperlukan karena syariat Islam tidaklah “sempurna”. Masih banyak problematika umat yang tidak diatur secara tegas, pasti, dan jelas dalam Alquran dan hadis.

Di sinilah perlunya kreativitas umat untuk memanfaatkan potensi akalnya. Celakanya, banyak kalangan yang tidak bisa membedakan penafsiran para ulama salaf dan khalaf dalam kitab fikih, kitab syarah hadis, dan kitab tafsir dengan kesucian kitab suci. Mereka menganggap bahwa penafsiran dan pemahaman itu juga termasuk kategori syariat yang tidak bisa diutak-atik.

Selama klaim kesempurnaan syariat Islam tidak didudukkan secara proporsional, umat Islam akan cenderung menolak semua ijtihad baru atau semua teori baru. Setiap terobosan baru akan dianggap mengutak-atik ajaran yang sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, untuk apa lagi ada pembaharuan? Untuk itu, marilah kita letakkan secara lebih proporsional klaim kesempurnaan syariat Islam tersebut.

Syariat Islam sesungguhnya hanya mengatur hal-hal yang pokok semata (ushuliyah). Dan, selebihnya adalah penafsiran, termasuk penafsiran yang lebih kontekstual, humanis, plural, dan liberal. **

Nadirsyah Hosen adalah dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: