Dolly van der Mart, Cikal Bakal Gang Dolly Surabaya

Tinggalkan komentar

 

 

Gg Dolly 1TEMPO.CO, Surabaya- Nama Gang Dolly sudah ada sejak zaman Belanda. Waktu itu ada seorang perempuan keturunan Belanda yang bernama Dolly van der Mart. Perempuan inilah yang menjadi pengagas kompleks prostitusi di Jalan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, itu.

“Sebelum jadi tempat prostitusi, ini dulu makam Tionghoa, Mas. Karena tempat ini ramai, makamnya dipindah,” kata Nining, warga yang sejak kecil hidup di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, kepada Tempo, Jumat, 11 Oktober 2013.

Menurut Nining, Tante Dolly pada masanya menyediakan perempuan pemuas nafsu bagi para tentara Belanda yang berada di Surabaya. Jumlah perempuan di bawah asuhan Tante Dolly belum seberapa. Lambat laun, geliat permainan para tentara Belanda dengan anak asuh Tante Dolly menarik perhatian masyarakat umum. Ceritanya pun membuat penasaran kaum pria di sana. Mereka pun mulai menjajalnya.

Cerita berkembang. Nama Dolly akhirnya dikenal ke seluruh penjuru. Dolly sempat disebut sebagai lokasi prostitusi terbesar di Asia. Orang seolah membayangkan Dolly ketika pertama kali menjejakkan kaki di kota ini.

Kehadiran banyak orang di Dolly membawa berkah bagi masyarakat di sekitarnya. Warga sekitar membuka usaha lapak-lapak kaki lima. Yang dijajakan beragam, dari warung kopi, nasi goreng, jamu tradisional, sampai obat kuat. “Coba tidak ada Tante Dolly, tempat ini tidak akan seramai sekarang,” kata Nining.

Keturunan Tante Dolly diyakini masih berada di sekitar Surabaya. Mereka tak lagi meneruskan bisnis yang didirikan leluhurnya itu. Walaupun sampai kini tak pernah ada yang bisa memastikan daerah tempat tinggal keturunannya itu.

Jejak Dolly van der Mart

Memperkenalkan Sistem Khilafah Dan Khalifah dengan Kecintaan dan Kesabaran

Tinggalkan komentar

Fachruddin tengok kiriKetika para da’i masuk ke Indonesia semuanya berlangsung secara damai dan saling menghargai antara Muslim dengan masyarakat setempat yang masih menganut faham animis. Tersebut 9 orang ulama penyebar Islam di Indonesia yang kelak dikenal dengan istilah “walisongo”  Hingga masyarakat tertarik denga aturan aturan Islam dan bermunculanlah para ulama yang disebut ulama Nusantara. Ulama Nusantara ini secara formal menuntut ilmu agama Islam di Makkah, Madinah dan beberapa kota lainnya termasuk Mesir, para ulama Nusantara benar benar sebagai ulama Islam yang terdidik. Sebenarnya telah banyak buku yang ditulis oleh para ulama Nusantara ini baik dalam bahasa Arab, dan ada juga bahasa Jawi dan serta ada pula yang menggunakan aksara pegon. Pada saat itu sebagian besar masyarakat buta aksara latin, tetapi banyak diantara mereka  yang melek  aksara Arab. Mereka yang sehari hanrinya berbahasa Melayu dapat membaca aksara Jawi, sedangkan bagi yang biasa berbahasa Jawa dan Sunda mereka mampu membaca huruf pegon. Mungkin kitab kitab itu dicetak  dalam jumlah yang terbatas, sehingga pasca kemerdekaan kitab kitab itu menjadi langka.

Kementerian Agama sebenarnya telah berburu kitab karya ulama Nusantara ini dan beberapa diantaranya sudah dikaji para peneliti Institut Agama Islam Negeri dan juga Universitas Islam Negeri, dan beberapa diantaranya memang sudah dicetak ulang. Tentu kitab yang dicetak ulang itu setelah melalui pengkajian para peneliti dan dinilai memiliki kemanfaatan secara prospektif. Dan kita meyakini setelah buku ini disebarkan akan dijadikan referensi para mahasiswa dalam menuntut ilmu pada jurusan jurusan yang terkait.

sambil menunggu kitab kuno yang dicetak ulang setidaknya kita dapat mengetahui perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Tetapi walaupoun bagaimana tentu kitab kitab yang dicetak pada masa zaman Kerajaan, yang bisa jadi pada saat itu kerajaan yang berkuasa belum sepenuhnya adalah kerjaan Islam, atau kerajaan Islam yang belum juga sepenuhnya menerapkan ajaran Islam dalam Pemerintahannya.  karena munculnya kerajaan Islam baru kemudian setelah para da’i dan ulama telah berapa lama  melaksanakan tugasnya.  Namun seperti apa yang biasa dilakukan oleh para ulama Nusantara tempo dulu, segala sesuatunya dilaksanakan dengan penuh kecintaan dan kesabaran.

Setelah memasuki era merdeka para ulamapun belum sepenuhnya memiliki kemampuan menggali sistem pemerintahan yang Islami, tentu saja sistem Pemerintahan yang diacu adalah sistem pemerintahan Demokrasi dari Barat. Walaupun watak raja dan “Kerajaan” belum sepeuhnya hilang, ganti berganti para pejabat dan penguasa tetap saja mental raja menghinggapi dirinya, demikian juga dengan Kepolisian dan ketentaraan masih juga mengacu kepada gaya gaya polisi dan tentara kompeni zaman dahulu, sebagian besar diantara masyarakat era sekarangpun sejatinya merasa takut hatinya ketika berjumpa atau berhadapan dengan polisi atau tentara. Karena ternyata yang ada di dalam benak masyarakat itu bahwa polisi dan tentara itu tak ubahnya dengan Kompeni, padahal zaman telah berubah.

Tetapi beda halnya dengan masalah hukum. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dahulu memang sepenuhnya mengacu kepada Undang Undang yang diberlakukan oleh Pemerintahan Penjajah belanda, sekalipun kelak dirubah menjadi KUGAP, tetapi semangatnya masih dirasakan sebagai semangat penjajah, namun upaya perubahan kitab itu tentu tidaklah gampang, terbukti hingga sekarang belum ada pembahasan serius untuk merubahnya.  Yang inipun juga harus dilaksanakan dengan segala kecintan dan kesabaran.

Oleh karenanya kitapun harus bersabar dalam memperkenalkan sistem Khilafah dan Khalifah dalam Islam kepada masyarakat bangsa Indonesia, sekalipun sistem demokrasi yang semula kita agung agungkan itu ternyata harus kita bayar mahal. dan bahkan pada saat ini negara kita sedang berada dijurang kehancuran akibat dari demokrasi iyang kita tafsirkan sendiri. Lihat saja Pilkada Provinsi, Pilkada Kabupaten/ Kota dan pemilihan Anggota Legislatif, ternyata harus kita bayar mahal. demikian juga dengan menerapkan penafsiran terhadap demokrasi itu Pemerintah Pusat menjadi pemerintahan yang gamang, sehingga tidak mampu menetapkan ssuatu yang jelas, tegas dan bermanfaat bagi sesama, Presiden sering dianggap tidak hadir dalam banyak masalah, karena masih belum ada kejelasan akan kewenangan, akibatnya kitapun kolep, harga tukar rupiah terhadap merangkak naik, dari waktu ke waktu.

Sungguh benar bila kita tidak memulainya dari masalah kekhilafahan, syariat Islam kita perkenalkan mulai dari dunia perbankan, kita perkenalkan sistem pada Bank Syari’ah, lalu bisnis syari’ah, dan juga kini di mulai juga dengan hotel syari,ah. seperti halnya hukum kita tidak secara prontal kita ganti, tetapi kita dapat membuat undang undang yang sekaligus menggugurkan fasal fasal tertentu di KUHAP yang tidak diberlakukan lagi. Dibutuhkan Kreatifitas untuk memperkenalkan ajaran islam kepada masyarakat dengan cara yang lebih damai.

Ketika ulama merasa kesulitan menghapuskan kebiasaan buruk para raja raja, maka diluncurkanlah buku yang ditulis dengan menggunakan nama seorang Raja dalam menerbitkan suatu kitab yang diberi judul Wulangrech, padahal buku itu adalah merupakan tafsiran bebas dari buku Nazaamul Mulk yang ditulis oleh pujangga Islam. Namun demikian tidaklah masalah bila kita memperkenalkan serba sedikit tentang khilafah dan Khalifah pada saat Pemerintahan ini selalu gamang dan tidak produktif.

Ada empat hal yang perlu dibahas mengenai Khilafah dan Khalifah sebagai berikut

  1. Pengertian Khilafah dan Khalifah
  2. Syarat-Syarat Khalifah
  3. Sistem Pemilihan Khalifah dan,
  4. Tugas dan Kewajiban Khalifah
  5. Struktur pemerintah Negara Kekhalifahan
  6. Karakter Kepepimpinan Kekhalifahan Islam

1. Pengertian Khilafah dan Khalifah
Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasul Saw. Dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul Saw. Sedangkan Khalifah ialah Pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam A’zhom yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifatul Muslimin.
Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila :

  1. Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
  2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (wathan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
  3. Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.
  4. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai’ah dan tunduk pada Khalifah (pemimpin tertinggi) dan Khilafah (sistem pemerintahan Islam).
  5. Sistem Khilafah yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi Khalifah atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi. Oleh sebab itu, Imam Al-Mawardi menyebutkan dalam bukunya “Al-Ahkam As-Sulthaniyyah” bahwa objek Imamah (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan Khilafah Nubuwwah (kepemimpinan Nabi Saw.) dalam menjaga agama (Islam) dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.

2. Syarat-Syarat Khalifah
Karena Khalifah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan ururusan duniawi umat Islam, maka para ulama, baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang Khalifah itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk Al-Qur’an, Sunnah Rasul Saw. dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya Khulafaurrasyidin setelah Rasul Saw, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, radhiyallahu ‘anhum ajma’in.
Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud Asy-Syangqiti, paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang Khalifah :

  1. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya.
  2. Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw bersabda : Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin.
  3. Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.
  4. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, kerena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan.
  5. Sampai ke derajat Mujtahid. Kerena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam.
  6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim.
  7. Profesional (amanah dan kuat). Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari’atkan seperti menegakkan agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi Khalifah.
    Sebab itu, Imam Ibnu Badran, rahimahullah, menjelaskan bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syar’ait Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja tau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan : Mana mungkin orang-orang seperti itu menjadi Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan?
    Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat fil mansyat wal makrah ( dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelari dengan Khalifah.
  8. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugas besar untu kemaslahatan agama dan umatnya? Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain.
  9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalifah. Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam? Ini yang dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji : Dulu aku adalah pengembala onta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata : Anda telah menelantarkan (onta-onta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata : Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah.
  10. Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai’ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-sayarat sebelumhya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi persayaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi Khalifah.

3. Sistem Pemilihan Khalifah
Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa Khulafaurrasyidin sepeninggalan sistem Nubuwah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Hamid II yang berpusat di Istambul, Turkey tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan Khalifah.
Pertama, dengan sistem Wilayatul ‘Ahd (penunjukan Khalifah sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.
Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majlis Syura. Sedangkan anggota Majlis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh, faqih, wara’ (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan Khalifah itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang shaleh dengan penjahat dan seterusnya. Baik sistem pertama ataupun sistem kedua, persyaratan seorang Khalifah haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang Khalifah terpilih, maka umat wajib berbai’ah kepadanya.
Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian Khalifah di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil Syar’i dan praktek Khulafaurrasyidin.

4. Tugas dan Kewajiban Khalifah
Sesungguhnya tugas dan kewajiban khalifah itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mecakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu’amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem agama atau syari’ah dan managemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetpi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu meberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (rahmatan lil ‘alamin).
Secara umum, tugas Khalifah itu ialah :

  1. Tamkin Dinillah (menegakkan agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
  2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
  3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS.Annur : 55).
  4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Qur’an, termasuk Sunnah Rasul Saw. dengan Haq dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun. (QS. Annisa’ : 135, Al-Maidah : 8 & 48, Shad : 22 & 26)
  5. Berjihad di jalan Allah.

5. Struktur pemerintahan Negara Khilafah

Struktur pemerintahan Islam terdiri daripada 8 perangkat dan berdasarkan af’al (perbuatan) Rasulullah saw:

  1. Khalifah
    Hanya Khalifah yang mempunyai kewenangan membuat UU sesuai dengan hukum-hukum syara’ yang ditabbaninya (adopsi); Khalifah merupakan penanggung jawab kebijakan politik dalam dan luar negeri; panglima tertinggi angkatan bersenjata; mengumumkan perang atau damai; mengangkat dan memberhentikan para Mu’awin, Wali, Qadi, amirul jihad; menolak atau menerima Duta Besar; memutuskan belanjawan negara.
  2. Mu’awin Tafwidh
    Merupakan pembantu Khalifah dibidang kekuasaan dan pemerintahan, mirip menteri tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Mu’awin menjalankan semua kewenangan Khalifah dan Khalifah wajib mengawalnya.
  3. Mu’awin Tanfidz
    Pembantu Khalifah dibidang administrasi tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Mu’awin Tanfidz membantu Khalifah dalam hal pelaksanaan, pemantauan dan penyampaian keputusan Khalifah. Dia merupakan perantara antara Khalifah dengan struktur di bawahnya.
  4. Amirul Jihad
    Amirul Jihad membawahi bidang pertahanan, luar negeri, keamanan dalam negeri dan industri.
  5. Wali
    Wali merupakan penguasa suatu wilayah (gubernur). Wali memiliki kekuasaan pemerintahan, pembinaan dan penilaian dan pertimbangan aktivitas direktorat dan penduduk di wilayahnya tetapi tidak mempunyai kekuasaan dalam Angkatan Bersenjata, Keuangan dan pengadilan.
  6. Qadi
    Qadi merupakan badan peradilan, terdiri dari 2 badan:
    Qadi Qudat (Mahkamah Qudat) yang mengurus persengketaan antara rakyat dengan rakyat, perundangan, menjatuhkan hukuman, dan lain-lain serta Qadi Mazhalim (Mahkamah Madzhalim) yang mengurus persengketaan antara penguasa dan rakyat dan berhak memberhentikan semua pegawai negara, termasuk memberhentikan Khalifah jika dianggap menyimpang dari ajaran Islam.
  7. Jihaz Idari
    Pegawai administrasi yang mengatur kemaslahatan masyarakat melalui Lembaga yang terdiri dari Direktorat, Biro, dan Seksi, dan Bagian. Memiliki Direktorat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, industri, perdagangan, pertanian, dll). Mua’win Tanfidz memberikan pekerjaan kepada Jihaz Idari dan memantau pelaksanaannya.
  8. Majelis Ummat
    Majelis Ummat dipilih oleh
    rakyat, mereka cerminan wakil rakyat baik individu mahupun kelompok. Majelis bertugas mengawasi Khalifah. Majelis juga berhak memberikan pendapat dalam pemilihan calon Khalifah dan mendiskusikan hukum-hukum yang akan diadopsi Khalifah, tetapi kekuasaan penetapan hukum tetap di tangan Khalifah.

6. Karakter kepemimpinan Kekhalifahan Islam

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa karakter pemimpin Islam ialah menganggap bahwa otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya adalah sebuah kepercayaan (amanah) dari umat Islam dan bukan kekuasaan yang mutlak dan absolut.
Hal ini sangat kontras dengan keadaan Eropa saat itu dimana kekuasaan raja sangat absolut dan mutlak.[1]
Peranan seorang kalifah telah ditulis dalam banyak sekali literatur oleh teolog islam. Imam Najm al-Din al-Nasafi menggambarkan khalifah sebagai berikut:

“Umat Islam tidak berdaya tanpa seorang pemimpin (imam, dalam hal ini khalifah) yang dapat memimpin mereka untuk menentukan keputusan, memelihara dan menjaga daerah perbatasan, memperkuat angkatan bersenjata (untuk pertahanan negara), menerima zakat mereka (untuk kemudian dibagikan), menurunkan tingkat perampokan dan pencurian, menjaga ibadah di hari jumat (salat jumat) dan hari raya, menghilangkan perselisihan di antara sesama, menghakimi dengan adil, menikahkan wanita yang tak memiliki wali. Sebuah keharusan bagi pemimpin untuk terbuka dan berbicara di depan orang yang dipimpinnya, tidak bersembunyi dan jauh dari rakyatnya.
Ia sebaiknya berasal dari kaum
Quraish dan bukan kaum lainnya, tetapi tidak harus dikhususkan untuk Bani Hasyim atau anak-anak Ali. Pemimpin bukanlah seseorang yang suci dari dosa, dan bukan pula seorang yang paling jenius pada masanya, tetapi ia adalah seorang yang memiliki kemampuan administratif dan memerintah, mampu dan tegas dalam mengeluarkan keputusan dan mampu menjaga hukum-hukum Islam untuk melindungi orang-orang yang terzalimi. Dan mampu memimpin dengan arif dan demokratif.

Ibnu Khaldun kemudian menegaskan hal ini dan menjelaskan lebih jauh tentang kepemimpinan kekhahalifah secara lebih singkat:

“Kekhalifahan harus mampu menggerakan umat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dan menyeimbangkan kewajiban di dunia dan akhirat. (Kewajiban di dunia) harus seimbang (dengan kewajiban untuk akhirat), seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, semua kepentingan dunia harus mempertimbangkan keuntungan untuk kepentingan akhirat. Singkatnya, (Kekhalifahan) pada kenyataannya menggantikan Nabi Muhammad, beserta sebagian tugasnya, untuk melindungi agama dan menjalankan kekuasaan politik di dunia.”


Kesimpulan
Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan :

  1. Khilafah dan Khalifah dua hal yang saling terkait. Keduanya merupakan ajaran Islam yang fundamental. Menegakkan Khilafah dan memilih Khalifah hukumnya wajib. Semua umat Islam berdosa selama keduanya belum terwujud.
  2. Khilafah belum terbentuk atau belum dianggap ada sebelum diangkatny seorang Khallifah yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, dipilih dan diangkat dengan sistem Syura umat Islam, dan mampu menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tertinggi umat Islam sedunia.
  3. Khilafah bukan tujuan, akan tetapi adalah alat untuk menegakkan dan menerapkan agama Allah secara menyeluruh dan orisinil. Allahu a’lamu bish-shawab.

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Wakaf

Tinggalkan komentar

Oleh : Admin Web Lembaga Wakaf Indonesia

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:

Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. []

Politik Abad Tengah.

Tinggalkan komentar

Zaman pertengahan yang dimaksud di sini dimulai sejak abad ke-13 sampai awal abad ke-17 di Eropa, dimana terdapat garis yang jelas antara teori politik pada masa itu. Hubungan public pada masa ini banyak dicampuri oleh gereja, dalam hal ini pola hubungan antara kerajaan dan gereja. Namun, pada abad ke-18 terjadi reformasi yang cukup besar dimana kalangan aristokrat tidak diperbolehkan mengontrol gereja sama seperti mereka mengontrol militer dan kekuatan politik masa itu.

Hal di atas menujukkan sebuah revolusi kepausan dalam sejarah Eropa dan menyebabkan krisis kekuasaan antara gereja dengan kerajaan. Sepanjang abad ke-13, sering sekali terjadi konflik yang melibatkan Paus Gregory VII dengan Raja Henry IV, termasuk perubahan posisi antara Paus Innocent IV dengan Raja Frederick II. Terjadi ketidak pahaman mengenai konstitusi pemilihan Raja dan pangeran terpilih, dan persetujuan Paus, serta mengenai hubungan antara kerajaan Inggris dengan kerajaan Perancis dan Spanyol.

Kedudukan Paus dalam gereja juga menjadi kontroversi karena Paus memberikan dukungan terhadap ‘mendicant orders’ dan hal itu semakin meruncingkan oposisi dari uskup dan pendeta. Juga terjadi sengketa antara otoritas gereja peraturan sekuler apakah pendeta dibebaskan dari pajak dan dari pengadilan criminal umum, dan apakah uang yang dikumpulkan oleh gereja lokal seharusnya digunakan oleh kepausan untuk membiayai pasukan Perang Salib melawan Saracens tapi juga kampanye militer di Eropa.

Persengketaan semacam ini semakin meruncing di akhir abad ke-13 ketika studi mengenai hukum, filosofi, dan teologi berada pada level yang tinggi. Sampai pada abad ke-14, perdebatan yang rumit dan panjang terjadi antara Paus Boniface VIII, Raja Philip dari Perancis, Paus John XXII, Raja Roma ‘Ludwig dari Bavaria’, orang-orang Perancis, dan Universitas Perancis. Hal ini terjadi karena pakar teologi menciptakan banyak sekali perjanjian yang mengkhawatirkan hubungan antara agama dan pemerintahan sekular, konstitusi Gereja, konstitusi pemerintahan sekuler, yang pada akhirnya berujung pada hukum dan filosifi pengikut Aristoteles.

a.      Separation: The Spiritual dan Temporal Powers

Dalam dunia klasik tidak terdapat pemisahan kekuasaan antara agama dan politik. Namun, sejak awal abad pertengahan, sudah ada usaha untuk memisahkan antara ‘priesthood’ dan ‘kingship’ di Eropa. Dua jenis kekuasaan ini menjadi tidak setara dalam hal kedudukan, karena yang menjadi teratas adalah kekuatan spiritual (gereja). Dari waktu ke waktu raja bertindak untuk mensucikan gereja.

Ada satu hal yang menarik dalam hal penyucian bagi gereja. Dimana secara eksplisit, gereja memperbolehkan para pendeta melakukan bunuh diri. Dengan kata lain, gereja membiarkan adanya tindakan kekerasan dalam peraturan gereja. Pendeta biasa saja dipenjara oleh uskup tanpa izin dari pemerintah sekuler.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa dalam prakteknya ada pemisahan yang sangat jelas antara kekuasaan dan peraturan gereja dengan kerajaan. Kedua elemen inipun tidak bisa saling mengintervensi satu sama lain, walaupun dalam prakteknya kekuasaan gereja sering melampaui kekuasaan raja.

b.      Subjection

Dalam gagasan lain, Gratian menyebut bahwa paus sebenarnya sangat menikmati plentitudo polestatis atau kekuasaan penuh. Hal ini bukan berarti bahwa paus memiliki kekuasaan tertinggi secara formal namun paus merupakan sumber dari hukum gereja, memiliki otoritas untuk mengintervensi secara langsung urusan apa saja dan dimana saja yang berkaitan dengan gereja.

Gagasan yang menyatakan bahwa paus bisa menjalankan kekuasaan yang telah diberikan oleh Kristus tidak menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan antara spiritual dan kekuasaan duniawi, selama gagasan tersebut diterima bahwa Kristus tirak memberikan kekuasaan duniawi bagi gereja,

Paus menganggap bahwa gereja adalah perpanjangan dari komunitas Kristen di dunia dan paus sendiri adalah pemimpinnya di muka bumi. Prinsip Dou Sunt, pemisahan kekuasaan tidak begitu saja diabaikan. Para paus memperlihatkan intervensi dalam urusan duniawi sebagai pengecualian. Namun, tidak pernah ditemukan ada intervensi yang sangat mendasar selama abad pertengahan yang dilakukan oleh kerajaaan terhadap eksistensi gereja.

Hubungan antara kepausan dan kerajaan tidak pernah terlepas satu sama lain. Terkadang mereka berjalan beriringan dan kadang pula terlibat konflik, namun satu hal yang pasti dalam kehidupan masyarakat saat itu. Rakyat tidak dapat berbicara menyatakan aspirasinya, jika kerajaan atau kepausan melakukan sesuatu yang salah seharusnya rakyat harus berbicara dengan lantang. Namun, jika ada rakyat yang berani bicara, maka mereka akan dianggap menolak kerajaan, menolak kehendak Tuhan, dan dengan kata lain mereka adalah pemberontak.

Paus selalu berada dibalik semua hal ini dan bisa dikatakan bahwa sebenarnya umat Kristen mengalami masa ‘misleading’ di abad pertengahan ini dan pengaruhnya masih banyak yang bertahan sampai saat ini. Namun, paus yang masih berada dalam kantor kepausaan harus dipatuhi. Paus bisa menghakimi semua namun tidak dihakimi oleh siapapun.

c.       The Debate on The Power of The Pope

Kekuasaan paus yang tidak terbatas menimbulkan banyak sekali perdebatan sejak dulu sampai akhir abad pertengahan. Dua penulis yang cukup berkontribusi adalah Thomas Aquinas dan Giles of Rome yang menganggap bahwa kepausan berada di atas kerajaan. Sedangkan John of Paris, Marsilius of Padua, dan William of Ockham, dengan tegas menantang hal ini.

1.    Thomas Aquinas

Thomas telah menelurkan beberapa tulisan mengenai kekuasaan paus di Eropa. Tulisan pertamanya yaitu Scriptum super libros sentetiarum “ketika dua kekuasaan berkonflik, yang mana yang harus kita patuhi?”. Jawaban yang muncul adalah, jika yang otoritas yang asli datang dari yang lain, maka ketaatan yang semestinya adalah terhadap otoritas yang asli. Misalnya kekuasaan pendeta yang diberikan oleh paus, maka yang harus dipatuhi adalah paus.

Sedangkan, jika yang berkonflik adalah dua kekuasaan yang tertinggi yakni gereja dan kerajaan, ketaatan harus diberikan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi melihat permasalahan itu apakah berkaitan dengan spiritual atau duniawi. Hal ini dikarenakan bahwa baik kekuasaan spiritual maupun duniawi berasal dari Tuhan. Masyarakat harus patuh pada paus dalam persoalan yang menyangkut hal-hal yang telah ditentukan oleh Tuhan atau dengan kata lain yang menyangkut urusan keagamaan. Di lain sisi, masyarakat harus patuh terhadap kerajaan jika yang dipersengketakan adalah permasalahan sipil.

Namun, Thomas menambahkan bahwa kekuasaan spiritual dan duniawi dipegang hanya oleh satu orang, paus, yang oleh Tuhan telah ditunjuk sebagai perpanjangan tangannya di dunia untuk mengurusi urusan spiritual dan duniawi. Pada level yang rendah, memang kekuasaan spiritual dan duniawi dipegang oleh dua orang berbeda. Namun pada level yang lebih tinggi, kedua kekuasaan ini dipegang oleh satu orang yaitu paus.

Tulisan keduanya, De regno, menyatakan bahwa Negara (pemerintahan) bukanlah hal yang abadi alias akan berakhir pada waktunya dan terdiri dari individu dengan tujuan masing-masing. Negara ada untuk menjamin keamanan rakyatnya, keamanan yang dimaksud adalah keamanan yang virtual yang nyata dan juga keamanan yang hakiki yaitu surga.

Kepausan menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia harus mencapai keamanan hakiki, maka dari itu Tuhan membangun gereja di muka bumi agar manusia bisa menerima bantuan khusus dari Tuhan (God’s special help) berupa pengampunan. Gereja adalah agensi manusia dari Tuhan yang sengaja dibangun agar manusia bisa lebih mudah meminta pengampunan dan melakukan pengorbanan sebagai usaha penebusan dosa.

Di sinilah tugas Negara (pemerintah) untuk mengarahkan rakyatnya agar mau mengejar surga yang dijanjikan. Bahkan gereja juga menginginkan adanya pengaplikasian hukum gereja dalam kehidupan bermasyarakat seperti, bunuh diri bagi yang bersalah dan pengorbanan untuk penebusan dosa.

Di era ini terdapat, hirarki antara gereja dan pemerintah. Pemerintah hanya menginginkan tujuan kesejahteraan secara virtual, fisik, dan nyata. Sedangkan tujuan akhir bukanlah itu melainkan surga dan hanya bisa dicapai jika seseorang benar-benar taat pada agamanya (Kristen) .

Sehingga, peraturan sekuler harus ditetapkan oleh paus karena hanya dialah yang bisa menyediakan jalan menuju tujuan akhir yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan tujuan yang diberikan oleh Negara.

2.    Giles of Rome

Dalam tulisannya yang berjudul On Ecclesiastical Power (1302), Giles of Rome menyatakan bahwa kerajaan termasuk bangsawan pemilik property, harus tunduk terhadap paus. “Dia (paus) yang menjadi hakim atas segala hal seharusnya menjadi tuan atas segala hal yang dihakiminya, termasuk pemerintah.”

Giles berpandangan bahwa memang ada beberapa hal yang ditinggalkan Tuhan untuk diurusi oleh raja. Namun, Tuhan dapat mengintervensi hal itu kapanpun Tuhan mau dengan mukjizat dan keajaiban yang dimiliki-Nya. Jadi, paus membiarkan raja bertindak di bawah hukum virtual walaupun dia bisa mengintervensi secara langsung dan nyata melalui “kekuasaan utuh” yang dimilikinya.

Paus memiliki kekuasaan yang utuh yang bisa mengintervensi apapun yang berkaitan dengan gereja secara langsung, hal ini termasuk pemerintahan sekuler karena argument di atas memperlihatkan bahwa di luar gereja tidak ada tuan. Sehingga, dualism yang dilakukan oleh paus memang dikatakan murni sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan secara langsung untuk menjadi wakil-Nya di muka bumi dan paus bisa melakukannya tanpa intervensi dari pihak manapun.

3.    John of Paris

Salah satu penulis yang dengan lantang menentang kekuasaan paus yang tidak berbatas dan mutlak adalah John of Paris dalam tulisannya On Royal and Papal Power (1302). Dia menolak anggapan bahwa sejak paus dinobatkan sebagai pendeta wakil Tuhan, dimana Kristus adalah Tuhan dan Tuhan adalah pemilik segalanya, maka serta merta paus adalah pemilik dari segalanya. Pernyataan ini menghancurkan dua poin penting. Pertama, paus adalah wakil Tuhan dalam wujud manusia (bukan sebagai Tuhan), dan Kristus sebagai manusai bukanlah pemilik dari segalanya. Kedua, walaupun Kristus dalam wujud manusia merupakan pemilik dari segalanya, Kristus tidak memberikan semua kekuasaannya kepada wakilnya. Sehingga, tidak ada bukti nyata yang bisa mendukung kekuasaan mutlaknya di muka bumi.

Tuhan adalah pemilik mutlak dari apa yang ada di akhirat dan dunia. Namun di dunia, tidak manusia yang menjadi wakil Tuhan di kedua alam tersebut. Pemerintah merupakan wakil Tuhan di dunia dan paus adalah wakil tuhan di akhirat.

Mengenai anggapan bahwa ‘For he who judges a thing is always lord of the thing he judged’, maka John beranggapan bahwa paus memiliki juridiksi tersendiri dalam hal keagamaan. Sedangkan untuk hal property, paus sama sekali tidak memiliki yuridiksi walaupun itu menyangkut property gereja. Property merupakan milik pribadi, adapun komunitas (gereja) yang memiliki property itu merupakan penerima dari individu yang memberikan hak propertinya kepada komunitas tersebut. Seharusnya, gereja bisa menghargai pendonor bukan menjadi pemilik atas hal itu. Kepala gereja hanyalah administrator, bukan pemilik atas gereja tersebut.

Menurut John, kekuasaan duniawi bukan datang dari kekuasaan spiritual melainkan langsung dari Tuhan. Sehingga, paus yang tugasnya mengurusi urusan spiritual tidak berhak mencampuri urusan duniawi yang dijalankan oleh kerajaan. Kekuasaan spiritual tidak boleh berlaku superior di atas kekuasaan duniawi melainkan setara dan seimbang satu sama lain.

Pertanyaan utama mengenai hubungan antara kekuasaan spiritual dan duniawi, Thomas Aquinas mendukung bahwa kepausan memiliki kekuasaan yang mutlak, Giles menganggap bahwa semua kekuasaan legitimasi di bumi dimiliki oleh paus, dan Marsilius menyatakan bahwa kekuasaan koersif dimiliki oleh pemerintahan. William menyatakan bahwa paus memiliki kekuasaan mutlak dalam urusan keagamaan dan bisa sewaktu-waktu melakukan intervensi jika dianggap orang awam tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

Namun ada pembahasan yang cukup menarik bahwa kekuasaan tidak boleh dimiliki oleh orang yang tidak mempercayai Kristus. Baik itu raja maupun pemerintahan di bawahnya harus sepenuhnya taat dan tunduk terhadap Kristus. Sehingga, satu-satunya agama yang diperbolehkan ada pada masa itu adalah Kristen.

Perdebatan yang menarik mengenai kekuasaan paus tidak berhenti pada abad pertengahan saja namu terus berlanjut sampai zaman pencerahan setelah gereja diturunkan kekuasaan yang dimilikinya. Pada masa tradisional, sebelum abad pertengahan, fungsi pendeta hanya pada fungsi duniawi. Beberapa penulis menginginkan pengembalian fungsi pendeta dan paus. Namun di sisi lain, pergeseran kekuasaan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik kerajaan yang dipenuhi skandal serta pengkhianatan.

Imperium Islam

Tinggalkan komentar

Dalam sejarah dunia yang panjang, tidak banyak negara-negara yang berhasil membentuk diri menjadi negara kuat yang menguasai wilayah yang luas (minimal pada 10 bangsa / etnis yang berbeda), pada masa yang cukup lama (minimal 10 generasi atau sekitar 300 tahun) serta meninggalkan jejak peradaban yang signifikan, yang terasa sampai saat ini.

Hingga abad-15 M, mungkin hanya tiga negara seperti itu, yaitu Imperium Romanum (Romawi) yang berkuasa dari kira-kira Abad ke-7 SM hingga abad 15 M di seluruh Eropa dan Afrika Utara, lalu imperium Persia dari masa Cyrus (abad 10 SM) hingga abad 8 M dan membentang di wilayah Irak sekarang hingga sebagian India dan Asia Tengah, dan Imperium Islam (abad 8 M hingga 17 M) dan membentang dari Maroko di tepi Atlantik hingga Merauke di Nusantara.

Selain mereka ada juga beberapa negara besar, misalnya Mesir dan Cina.  Kerajaan Mesir Firaun bertahan hampir 4000 tahun, namun meski meninggalkan jejak peradaban yang luar biasa (piramid dsb), luas kekuasaannya terbentang hanya di sekitar sungai Nil saja.  Demikian juga kerajaan Cina yang meski wilayahnya sangat luas namun tidak mencakup variasi etnis yang seheterogen seperti halnya Romawi, Persia dan Islam.  Cina juga tercatat berkali-kali dijajah oleh orang-orang Tartar / Mongol.  Bangsa Tartar ini juga meski tercatat pernah menguasai hampir separoh dunia (dari Polandia sampai Cina), namun selain tidak meninggalkan jejak peradaban yang berarti, kekuasaanya juga tidak lebih dari tiga generasi.

Sedang setelah abad-15, keseimbangan dunia mulai berubah.  Sejak abad-15, muncul berbagai imperium baru.  Sejarah mencatat imperium Austria (Habsburg) yang pernah menguasai sebagian besar Eropa melalui politik peperangan maupun pernikahan.  Kebesaran imperium Austria terlihat dari aliran seni arsitektur dan musik yang banyak ditemukan di se-antero Eropa.  Kemudian imperium Portugis dan Spanyol yang pernah menguasai banyak wilayah di Amerika Latin, Afrika, sebagian India hingga beberapa pulau di Nusantara selama beberapa abad, hingga sekarang ini bahasa Spanyol dan Portugis masih bertahan sebagai bahasa resmi di PBB.  Kemudian mereka tergantikan oleh imperium Inggris dan Perancis yang juga memiliki jajahan di seluruh dunia, dan bahasanya juga masih dipakai di mana-mana.  Dan setelah perang dunia kedua, posisi mereka tergantikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.  Kini setelah perang dingin berakhir, tinggal Amerika yang aktif sebagai imperium tunggal.  Wilayah cengkeraman kekuasaanya praktis ada di seluruh dunia, setidaknya secara tidak langsung melalui badan-badan dunia (PBB, WTO, IMF, …).  Meski Amerika Serikat baru berusia 230 tahun, tapi jejak peradabannya sudah melebihi imperium Romawi.

Terbentuknya sebuah Imperium

Terbentuknya suatu kekuasaan yang kemudian dicatat sejarah sebagai suatu “imperium” tidaklah terjadi tiba-tiba.  Paul Kennedy dalam “The Rise and Fall of Great Powers” berteori bahwa faktor-faktor ekonomilah yang menjadikan sebuah negara semakin penting, sehingga kemudian menjadi lebih kuat dari negara lain.  Yang dimaksud faktor ekonomi adalah sinergi antara posisi geopolitis, sumber daya alam, tingkat teknologi penduduknya, kekuatan struktur politiknya dan semua ini akan berperan pada ketahanan militer negara itu.

Fakta, semua negara yang pernah menjadi imperium, memiliki semua yang dibutuhkan itu.  Pertanyaannya adalah, mengapa ada masa-masa pasang surut, ketika meski suatu negara masih memiliki semuanya, namun dia tidak lagi menjadi penting di kancah dunia.  Sebagai contoh, Russia sebagai penerus Uni Soviet, masih memiliki semua yang dipunyai Uni Soviet.  Dia masih memiliki wilayah yang luas, dari batas Skandinavia hingga batas Korea; sumber alamnya masih sama, teknologinya masih teknologi Soviet yang mampu membuat bom atom dan pesawat luar angkasa, struktur politiknya mestinya lebih kuat karena lebih demokratis, dan empat juta tentaranya dengan minimal 10000 kepala nuklir masih merupakan kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh dunia.  Namun kini Russia bukan lagi imperium.  Dia sudah kehilangan hampir semua negara satelitnya.  Bahkan politik ekonominya sudah dikendalikan oleh AS lewat WTO.

Jadi apa sesungguhnya yang membentuk imperium?

Alvin Toffler dalam “The Future Shock” menjelaskan bahwa pengaruh dan kepemimpinan, baik dalam skala kecil maupun skala imperium, bisa timbul oleh tiga hal:

1. muscle – pengaruh yang ditimbulkan oleh kekuatan fisik (militer).  Artinya bangsa atau negara yang yang di bawah pengaruhnya, bisa dikuasai karena dipaksa, karena takut, atau karena meminta perlindungan.  Inilah pada umumnya imperium Romanum, Persia dan juga negara-negara yang terjajah oleh negara kapitalis di abad pertengahan.

2. money – pengaruh yang ditimbulkan oleh kekuatan ekonomi, termasuk sumberdaya alam.  Artinya bangsa atau negara yang yang di bawah pengaruhnya bisa dikuasai karena mendapat kompensasi ekonomi (hutang, investasi, akses sumber alam, akses produk, akses pasar).  Inilah yang terjadi di abad-20 dengan Uni Soviet dan AS.  Di masa komunis, negara-negara Eropa Timur merasa perlu bergabung dengan Uni Soviet karena akses kepada minyak dan gas Soviet – yang tidak perlu dibeli dengan $ di pasar bebas, tapi cukup dibarter dengan gula atau buah-buahan.

3. mind – pengaruh yang ditimbulkan oleh kekuatan pemikiran, termasuk gaya hidup dan teknologi.  Artinya bangsa atau negara yang di bawah pengaruhnya bisa dikuasai karena pemikiran yang diembannya. Pemikiran yang merasuki itulah yang membuat mereka mau dipimpin oleh sang imperior.

Menurut Toffler, model kepemimpinan yang ketiga inilah yang paling tinggi mutunya.  Meski beberapa imperium terbukti saat ini memiliki ketiga-tiganya, Namun dilihat dari sejarahnya, selalu dapat dimengerti bahwa semua bermula dari pemikiran.  Setelah ada pemikiran, maka kekuatan ekonomi dapat dibangun dan dipertahankan lebih lama.  Dengan kekuatan ekonomi ini maka kekuatan fisik dapat dibiayai lebih lama.

Tanpa kekuatan pemikiran, maka kekuatan ekonomi mudah dibuat loyo, dan tanpa kekuatan ekonomi, kekuatan fisik hanya bisa dipertahankan sebentar.

Kontroversi Khilafah versus Kerajaan

Dalam sejarah dapat dilihat bahwa tidak ada imperium yang dapat bertahan dengan penguasa yang bersikap absolut dan monolitik (diktator).  Imperium Romanum pun memiliki senat yang selalu diajaknya berdiskusi dan bahkan diandalkan keputusannya dalam persoalan-persoalan negara yang pelik.  Bagaimanapun pemimpin kalau ingin terus didukung, dia tidak bisa begitu saja melupakan para pendukung politiknya.  Tentu saja, pada rakyat perseorangan di masa itu tetap akan ada keputusan-keputusan yang akan dinilai oleh kita sekarang sebagai sangat otoriter.  Namun secara makro, itu tidak akan terjadi bila tidak didukung (minimal didiamkan) oleh konstruksi sosial politik yang ada.

Jadi, bagaimana keputusan politik diambil, sesungguhnya tidak tergantung pada apakah negara itu berbentuk kerajaan dengan raja yang turun temurun atau oleh presiden yang dipilih setiap lima tahun.

Sistem khilafah per default adalah negara yang tidak otoriter.  Dalam berbagai aspek hukum, hukum ditentukan oleh syara’, tidak oleh kehendak Khalifah.  Sedang dalam persoalan lain, khalifah wajib bermusyawarah dengan ahlu halli wa aqdi (Majlis Ummah).

Kalaupun kemudian terkesan khilafah berasal dari satu dinasti, maka itulah kenyataan praktis yang terjadi.  Bagaimanapun, anak-anak seorang khalifah relatif memiliki kesempatan belajar politik lebih baik dari orang-orang lain.  Dia akan lebih banyak mengenal para tokoh, lebih sering belajar dari orang-orang yang paling alim, dan mungkin juga lebih luas aksesnya kepada media massa.  Walhasil ketika ada pemilihan khalifah baru, dia memiliki posisi start yang jauh lebih baik dari semua kandidat lain.

Dan berbeda dengan kerajaan, dalam sistem khilafah tidak ada putera mahkota yang harus jadi dalam keadaan apapun.  Tidak seperti di Cina, yang sejarah mencatat seorang kaisar Pu Yi yang baru berumur 3 tahun, dan akhirnya disetir habis-habisan oleh Perdana Menterinya yang korup.

Transisi peralihan Imperium

Peralihan imperium Romanum dan Persia ke imperium Islam terjadi dalam proses dakwah.  Persia jauh lebih cepat tunduk di bawah kekuasaan Islam karena imperium ini dikenal sangat korup dan kejam kepada rakyatnya.  Islam diterima rakyat sebagai ajaran yang memerdekakan manusia dari perbudakan sesama ke penghambaan kepada Allah saja.  Dan ketika dakwah Islam dihalangi secara fisik, rakyat Persia sendiri yang turut membantu pasukan jihad, sehingga tak sampai seabad setelah Nabi wafat, Persia sudah seutuhnya di bawah naungan Islam.

Adapun transisi Romawi ke dalam Islam memakan proses hampir 800 tahun.  Daerah jajahan terdepan Romawi di Syams dapat dibebaskan pada masa Umar bin Khattab.  Namun ibu kota Konstantinopel baru bisa dibebaskan oleh Muhammad al-Fatih tahun 1453.  Kuncinya memang dakwah dan pemikiran.  Pemikiran yang merasuki para mujahidin Islam dan rakyat yang akan dibebaskan.

Transisi imperium Islam ke imperium kafir di abad 17 hingga sekarang, juga berangsur perlahan, dimulai dari masuknya pemikiran asing ke tubuh kaum muslimin dan khilafah.  Khilafah baru benar-benar dibubarkan tahun 1924, namun sebelumnya dia sudah seperti digerogoti kanker yang kronis selama lebih dari dua abad.

Karakteristik dan Hasil Karya

Hasil karya imperium Islam sangat berbeda baik dengan sebelumnya (Romawi/Persia) maupun sesudahnya (AS, Inggris, Perancis, dll.).

Imperium Islam tidak pernah merendahkan etnis manusia yang di bawahnya, sehingga tidak pernah menimbulkan kebencian kepada negara yang membawanya, hingga sekarang.  Kalaupun di suatu masa pernah ada kebencian Arab atas Turki, maka itu tidak lain adalah hasil provokasi calon penjajah atau imperium baru.

Imperium Islam tidak pernah menjarah sumberdaya alam dari negeri yang dikuasainya (seraya memiskinkannya), justru malah sebaliknya, terkadang mereka mensupply negeri manapun (termasuk yang tidak dikuasainya) yang kekurangan atau mengalami musibah.

Imperium Islam tidak pernah menimbulkan bencana lingkungan atau sosial yang serius.  Imperium Amerika sekarang ini menimbulkan situasi lingkungan global yang sangat parah (AS yang paling besar mengkonsumsi BBM dan otomatis memproduksi limbah / polutan justru sampai kini menolak meratifikasi protokol Kyoto yang membatasi gas rumah kaca); serta kesenjangan yang makin meluas antara negara-negara kaya (di “utara”) dan negara-negara miskin di “selatan”.

Hasil peradaban Islam juga menunjukkan bahwa mereka peduli kepada karya-karya yang tidak sekedar memiliki nilai material, intelektual dan emosional, namun juga memperhatikan nilai spiritual, sehingga manusia dari kalangan apapun merasa lebih dimanusiawikan, karena merasa dekat dengan Sang Penciptanya.  Ini yang jarang ditemukan dari karya-karya imperium yang lain.

Tiga Imperium Islam

Sejarah mencatat setidaknya tiga imperium Islam besar, yaitu dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah.  Bagaimana sesungguhnya periodisasi ini muncul dan bagaimana keadaan sesungguhnya di masa itu?

Sesungguhnya para ahli sejarahlah yang membagi masa panjang imperium Islam dalam tiga kurun ini.

Imperium Umayyah muncul setelah Muawiyah menerima pengalihan bai’at dari Hasan bin Ali pada tahun 661 M, namun kemudian Muawiyah melakukan bid’ah – dengan meniru model suksesi Romawi dan Persia, yakni mencalonkan putranya, Yazid, sebagai penggantinya, dan memaksa ummat untuk berbaiat pada putranya, semasa Muawiyah masih hidup.

Namun demikian, bid’ah dalam suksesi ini tidak lantas membuat imperium Islam melemah dan hancur.  Justru di masa ini ilmu-ilmu hadits, fiqh maupun sains mulai tumbuh dan kemudian berkembang pesat.  Wilayah kekuasaan Islam meluas hingga Maroko dan Andalusia di sebelah barat, sampai tepi sungai Indus di timur.

Sebenarnyalah, bid’ah putra mahkota ini tidak berjalan mulus.  Ada beberapa khalifah pengganti yang bukan anggota keluarga dekat khalifah sebelumnya.  Karena itulah, para sejarawan menyebut “Bani Umayyah” sebagai nama dinasti ini – diambil dari nama kakek buyut Muawiyah.  Muawiyah adalah anak Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf.  Abdus Syam adalah saudara Hasyim.  Sementara itu Rasulullah adalah anak Abdullah bin Abdul Munthollib bin Hasyim.  Jadi, konklusi nama dinasti ini dilakukan belakangan.  Andaikata seluruh khalifah pada periode ini hanya keturunan Muawiyah – tentu namanya ”Bani Muawiyah” – dan itu tidak terjadi.

Periode pertama ini berakhir ketika terjadi Revolusi Abbasiyah pada tahun 750 M.  Ketika itu kezaliman khalifah Marwan II (744-750) sudah tidak tertanggungkan lagi.  Namun sebenarnya, tidak semua khalifah dinasti ini seperti itu.  Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720) dapat dianggap sebagai khalifah yang sangat sukses dan dicintai rakyat, bahkan sering dijuluki Khulafaur Rasyidin ke-5.

Hampir semua sejarahwan pada masa lalu maupun kini hanya tertarik untuk menulis aspek politik / pemerintahan, tak terkecuali dari Imperium Umayyah ini.  Maka salah satu yang dianggap menonjol (“bernilai sejarah”) dari era ini adalah permusuhan yang mendalam kepada kelompok Syiah.  Di belakang hari hal ini menimbulkan dendam di kalangan syiah, sehingga menutup seluruh prestasi Imperium Umayyah, bahkan juga era Khulafaur Rasyidin.

Di era Imperium Abbasiyah, situasi politik jauh lebih baik.  Terjadi rekonsiliasi besar-besaran untuk berbagai kalangan yang selama masa Umayyah berseberangan dengan elit penguasa – terutama dengan Syiah.  Tak heran bahwa perkembangan fiqih maupun sains lebih hebat lagi di masa ini, walaupun ada era di mana ada pemaksaan atas suatu pendapat yang diadopsi oleh negara – seperti di zaman Al-Makmun, di mana negara mewajibkan orang untuk meyakini bahwa Qur’an itu mahluk – sehingga sejumlah ulama yang meyakini bahwa Qur’an adalah Kalamullah kemudian dipenjarakan.

Wilayah kekuasaan juga tumbuh lebih pesat lagi pada awalnya, walaupun kemudian cukup berat membawa bangsa-bangsa yang kemudian masuk Islam itu pada tingkat pemikiran yang sama.  Walhasil, berbagai anasir filsafat Yunani, Persia dan India kuno pelan-pelan mulai merasuk ke dalam tubuh masyarakat Islam.

Menjelang abad 11 M, pengaruh berbagai filsafat ini sudah cukup serius, berpengaruh dalam bentuk berbagai ijtihad yang tidak bermutu yang melemahkan umat Islam.  Sementara itu kekurangmampuan penguasa pusat dalam mengurus rakyat di wilayah yang sangat luas ini, menyulut beberapa gerakan separatisme di beberapa tempat.  Di Mesir muncul Daulah Fathimiyah – suatu sempalan sesat dari kelompok Syiah.  Beberapa sultan (gubernur) di imperium kemudian menutup pintu ijtihad, sebagai upaya mencegah eskalasi gejala ini.  Namun hal ini tidak menolong banyak.  Lemahnya imperium kemudian memancing datangnya pasukan salib (1096-1187), dan yang lebih fatal adalah pengkhianatan wazir khalifah sehingga Pasukan Tartar (Mongol) sampai ke Bagdad dan membantai lebih dari 2,6 juta penduduknya pada 1258.

Peristiwa pembantaian Tartar itu sekaligus mengakhiri era Abbasiyah di Bagdad.  Namun nama dinasti ini – yang diambil dari nama Abbas bin Abdul Muntholib – yang juga mungkin baru dipakai para sejarahwan setelah melihat ginealogi para khalifahnya – masih dipakai hingga tahun 1517.  Tiga tahun setelah hancurnya Bagdad, pada 1260, khilafah Abbasiyah diteruskan kembali di Mesir, di bawah perlindungan sultan-sultan Mameluk.  Namun khalifah tinggal simbolis saja, sebab yang sesungguhnya berkuasa adalah sultan-sultan Mameluk itu.  Walau demikian negara ini masih bertahan hingga hampir tiga abad.

Secara tatanegara, sultan Mameluk di Mesir sesungguhnya hanyalah gubernur di dalam khilafah.  Mereka mendapat legitimasi kuat karena berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Tartar pada 1261 di Ain Jalut.  Namun di akhir abad 15, popularitas sudah kalah di bawah gubernur Islam yang lain, yaitu para Sultan Turki di Anatolia, yang pada 1453 telah membuka Konstantinopel.  Akhirnya, ketika pusat imperium di Mesir tidak bisa dipertahankan lagi, tampuk kepemimpinan imperium berpindah ke dinasti Utsmaniyah di Turki pada 1517.

Dinasti Utsmaniyah diberi nama dari pendirinya yaitu Utsman pada 1299.  Imperium ini mencapai legitimasi dunianya setelah mendapatkan perpindahan kekhilafahan dari Abbasiyah di Mesir, meski mereka tidak menggunakan gelar Khalifah sebagaimana sebelumnya.  Namun, pada 3 Maret 1924, Inggris tetap menyebut peristiwa pengusiran penguasa terakhir Utsmaniyah sebagai pembubaran khilafah (The Abolish of Caliphate).

Seperti imperium yang lain, imperium Utsmaniyah juga mencapai puncak kejayaannya di abad-abad awalnya.  Mereka praktis menjadi adi kuasa dunia yang disegani lawan dan dihormati kawan.  Kemunduran baru terjadi pada abad 18, setelah dakwah dan jihad tidak lagi ditekuni dengan serius, sehingga terjadi kemunduran di segala bidang.  Bandul sejarah kemudian berubah total ketika di Eropa terjadi revolusi pemikiran, revolusi Perancis (1789) yang disusul dengan revolusi industri di Inggris dan seluruh negeri di Eropa, dan kemudian Amerika Serikat.  Akhirnya imperium Utsmaniyah runtuh setelah terseret dalam Perang Dunia I, setelah rakyatnya yang multi-entnis sebelumnya dipecahbelah dengan sentiemen nasionalisme.

Analisis atas Imperium Islam

Secara umum kehidupan rakyat di seluruh imperium ini relatif lebih baik dari pada dunia di luar khialfah.  Inilah yang menyebabkan mereka yang keluar negeri selalu dihormati karena dianggap representasi dari suatu negara yang hebat.  Mungkin sama dengan turis dari Jerman yang datang ke negeri muslim saat ini – dianggap hebat, karena berasal dari negeri yang hebat.

Demikian pula ketika para pedagang muslim dari imperium Islam datang ke Nusantara, berduyun-duyun raja-raja Hindu dan Budha menjadikan mereka penasehat, sampai akhirnya di Nusantara bermunculan kesultanan-kesultanan Islam.

Jejak tiga imperium ini masih bisa dilihat hingga sekarang.  Masjid Umayyah masih berdiri tegak di Damaskus.  Berbagai observatorium bintang yang didirikan khilafah Abbasiyah masih tegak di berbagai tempat di Iran dan Irak – kecuali yang sudah dibom oleh pasukan AS sejak invasi ke Irak tahun 2003.  Demikian juga di Turki masih berceceran peninggalan sejarah sebuah imperium besar.  Masjid Sultan Ahmet yang menjadi icon Istanbul adalah bukti penguasaan teknologi konstruksi yang sangat hebat ketika itu.

Tentang  kehidupan rakyat mereka, dapat dibaca dari laporan-laporan perjalanan musafir barat, seperti catatan Marcopolo (abad 13).  Wilayah imperium Islam terkenal dengan kerapihan dan kebersihannya, pelayanannya terhadap orang sakit – sekalipun orang asing, level pendidikannya yang tinggi – padahal bebas biaya.  Kehidupan seperti itu terus berjalan berabad-abad tanpa terganggu dengan hiruk pikuk politik.  Secara logika juga mustahil berdiri sebuah negara yang kuat, tanpa di dalamnya ada masyarakat yang solid mendukungnya, karena diberikan keadilan dan kesejahteraan.

Ini artinya, fenomena tragedi atas beberapa penguasa (fitnah, pembunuhan) hanya terjadi di kalangan elit, namun siapapun penguasa Islam itu, mereka sangat serius dalam mengurusi rakyatnya.

Di Nusantara, pengaruh tiga imperium ini berjalan berangsur-angsur.  Kontak pertama sudah terjadi di zaman Umayyah.  Namun kontak yang intensif, hingga penempatan pejabat penting baru terjadi setelah zaman Utsmaniyah, antara lain berupa penempatan seorang laksamana di Aceh (diberi nama “Gubernur Turki”) untuk membantu Aceh menghadapi Portugis di selat Malaka.  Faktanya, banyak sekali sultan-sultan di Nusantara yang baru percaya diri setelah mendapat pengakuan dari Syarif Makkah – yakni gubernur Khilafah yang ditugaskan mengurusi kota Makkah.  Pada umumnya sultan-sultan itu bertemu dengan Syarif Makkah pada saat ibadah haji.

Memang secara bahasa tidak ada satu negarapun yang diceritakan di atas yang menamakan diri “Negara Islam”?  Ngara Islam ada dalam substansi – yakni negara yang hukumnya bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul, dan keamanannya semata-mata di tangan kaum muslimin.  Negara ini bukan negara bangsa dan juga bukan negara agama.  “Negara Islam” adalah terminologi ideologis, seperti kita menyebut “Negara Demokrasi”.  Jadi ia bukan nama sebuah negara.  Penguasa imperium Islam menyebut dirinya khalifah, amirul mu’minin, atau sultan – karena penggunaan istilah-istilah ini adalah mubah.  Dan semuanya menggambarkan bahwa mereka mengemban tugas untuk menerapkan hukum Islam serta menyebarkan dakwah ke seluruh dunia.  Di dalam imperium Islam hidup berbagai bangsa (etnis) dan berbagai pemeluk agama dengan damai.  Orang-orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, dan kafir lainnya tidak dipaksa masuk Islam, namun mereka didakwahi dengan diberi contoh yang baik, dan diperlakukan adil berdasarkan syariah Islam.

Fakta-fakta ini harus dihidupkan dan diceritakan kepada anak-cucu kaum muslimin, agar mereka sadar, bahwa Islam pernah mengantarkan kepada kemuliaan, dan mereka adalah pewaris-pewaris orang-orang mulia.  Kakek-kakek mereka adalah Umar bin Khattab, Harun al Rasyid, al-Mu’tashim Billah, Salahuddin al-Ayyubi, Mehmet al Fatih, Sulaiman al-Qanuni dan sebagainya.

Mereka harus merebut kembali kemuliaan itu dengan membangun kembali penyebab kemuliaan itu.  Kemuliaan itu terjadi karena mereka meyakini aqidah Islam, kemudian menerapkan syariah dalam wadah khilafah, kemudian melakukan dakwah dan jihad fi sabilillah.

Pada abad-21 ini, dunia sudah sekarat.  Imperium-imperium lain yang menggantikan khilafah terbukti tidak mampu menjadi sumber rahmat bagi seluruh alam.  Belum ada tiga abad, tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat.  Kiamat dalam arti kehancuran ekosistem, kehancuran generasi, dan kehancuran hubungan antar manusia.  Karena itu, menjadi tugas sejarah bagi kaum muslimin untuk kembali mengantarkan yang telah dinubuwatkan Rasulullah, “…. Bahwa setelah itu akan ada lagi khilafah yang didirikan sesuai dengan metodeku”.

Dan jika umat Islam meyakini keniscayaan tibanya saat tersebut, sejumlah ilmuwan Barat dengan analisis ilmiahnya menyatakan bahwa munculnya kembali imperium Islam adalah salah satu dari empat kemungkinan yang akan terjadi pada 2020.

Wallahu a’lam.

***

Dr. Fahmi Amhar
Dosen Pascasarjana Universitas Paramadina

(Profesor Riset di BAKOSURTANAL)

Sumber : Jejak Cinta

Tugu-tugu yang Tak ‘Bernyawa’ Budaya

Tinggalkan komentar

– Fakhrunnas MA Jabbar

TUGU lelaki perkasa di tengah Kota Baghdad itu pun runtuh. Sebelumnya ribuan rakyat dengan penuh kebencian menarik dan memukul-mukuli dari segala sisi. Dalam waktu sekejap tugu yang bertahun-tahun begitu sakral rubuh tak berdaya. Begitulah puncak berakhirnya kekuasaan rezim diktator Irak, Saddam Hussein.

Tugu (baca juga: monumen, patung) di setiap kota memberi makna semiotik yang luar biasa. Keberadaan tugu tersebut tak hanya land mark melainkan memberi pesan dan pencerahan bagi seluruh rakyat sehingga perlu dijaga dan dipelihara. Meski dalam pandangan Islam, tugu yang berupa patung berwujud makhluk hidup terutama manusia sangat tidak dibolehkan, namun tradisi tugu direpresentasikan berwujud benda-benda mati. Lihatlah patung-patung di kota-kota besar Arab Saudi hanya menampilkan obyek seperti sepeda, batu dan sebagainya.

Di berbagai belahan dunia, sejumlah tugu legendaris yang sangat diagungkan dalam memoria dapat disebutkan di antara Patung Liberty di New York dan Patung Yesus di Rio de Jenairo (Brazil). Patung-patung yang sudah menjadi mitos tak hanya di negaranya sendiri melainkan hampir seluruh dunia itu memberi kebanggaan yang luar biasa. Pasalnya, dasar filosofis pembuatan patung tersebut benar-benar benar-benar dipertimbangkan secara matang.

Tugu-tugu yang ada di berbagai kota besar di Indonesia termasuk Provinsi Riau  tentu memiliki keragaman sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing. Dasar pertimbangan filosofisnya harus dapat diterima oleh mayoritas masyarakat. Bila tidak, niscaya berujung pada tragedi dan sikap kontra-produktif dari pihak masyarakat. Lihatlah, perubuhan tugu oleh rakyat di sebuah kota di Pulau Jawa dengan pertimbangan tak menjadi prioritas dibanding kepentingan rakyat yang lebih mendesak.

Menatap tugu-tugu yang ada di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dalam rentang waktu yang panjang menjadi sesuatu yang menarik. Meski bukan ahli patung, tapi pengetahuan dasar tentang patung atau tugu pastilah terkait  estetika, penguasaan dan pemahaman tentang anatomi dan perbandingan skala. Bila sebuah patung sosok manusia dibangun tanpa penguasaan ilmu tersebut niscaya tampilan patung agak terkesan gagu dan lucu. Jangan-jangan patung itu terkesan lugu juga.

Hampir di sejumlah penjuru kota Pekanbaru terdapat tugu-tugu. Meskipun sebagian tugu itu tiba-tiba dirubuhkan sendiri oleh pihak pemegang otoritas. Tugu Lancang Kuning  yang terletak di kaki Jembatan Siak I  dan Tugu Pesawat Tempur di bundaran depan Kantor Gubernur kini hanya tinggal nama.

Isu tugu di Kota Pekanbaru tiba-tiba menghangat ketika di bekas Tugu Pesawat Tempur itu dibangun sebuah tugu baru. Semula diisukan tugu -yang waktu itu belum dibangun-  berupa Tugu Zapin. Tentu penamaan dan bentuk tugu ini sebagai simbol kelenturan nilai budi Melayu pada tari zapin yang masyhur sejak dulu. Persoalannya, ketika tugu tersebut sudah jadi dan dipertontonkan secara terbuka pada masyarakat, bentuk tugu itu menimbulkan polemik dan kontroversi.

Ada gelombang besar yang menggelora. Di dua punca gelombang itu terdapat sosok lelaki dan perempuan penari dalam posisi yang berbeda bila dilihat dari ketinggiannya. Si lelaki dengan mengayunkan tangan seolah-olah ingin menampar si perempuan yang terkulai lemas di bawahnya. Patung yang dirancang dan dibuat oleh seniman patung ternama yang berkultur Bali, I Nyoman Nuarta (arsitek patung raksasa Garuda Wisnu Kencana di Bali) justru memperlihatkan lekuk-liku tubuh si perempuan. Pemandangan ini tentu menjadi tak lazim bila dipandang dengan kacamata kultur Melayu.

Suka atau tak suka, tugu yang semula bakal diberi nama Tugu Zapin terus cepat-cepat diralat oleh Kepala Dinas PU Riau, SF Hariyanto dengan nama Tugu Nol Kilometer. Padahal, dasar filosofis tugu yang menunjukkan titik nol kilometer yang sangat strategis ini justru tak tercermin di dalam sosok tugu yang ada. Kalau begitu, kenapa tidak ditampilkan saja sebuah bulatan angka nol (0) raksasa atau simbol-simbol lain yang menggambarkan angka nol itu.

Tugu Perjuangan di depan Gubernuran berupa sosok sejumlah pejuang dengan senjatanya berusia cukup lama. Secara anatomi dan makna filosofis tugu ini tak perlu diragukan lagi. Meski pernah dihebohkan ketika Gubernur Riau, Imam Munandar sempat menambahkan di bagian bawah tugu tersebut berupa bekas telapak kaki di atas semen basah.

Di kedua ujung Jalan Diponegoro terdapat dua tugu lagi masing-masing Tugu Bambu Runcing dan Tugu Keris. Tugu Bambu Runcing yang menghimpun beberapa ruas tugu runcing sebagai simbolisasi alat perjuangan merebut kemerdekaan. Sosok tugu ini sah-sah saja walaupun dipandang dari sudut kreatifitasnya terasa kurang. Sejak dulu, sosok bambu runcing ya seperti itulah.

Tapi untuk Tugu Keris yang digambarkan sebuah keris tanpa sarung tercacak. Budayawan Dr (HC) Tenas Effendy mengungkapkan dalam tradisi Melayu, keris hendaklah terhunus ke atas. Oleh sebab itu, Tenas mempertanyakan kenapa ada tugu keris yang menghunjam ke perut bumi.

Sebuah tugu lagi di gerbang masuk Kota Pekanbaru dari arah Bandara Sultan Syarif Kasim II. Ada  Tugu Payung atau Tugu Tepak Sirih yang menggambarkan sebuah payung dengan peralatan tradisi makan sirih di bawahnya. Senada dengan itu, di persimpangan Jalan Arengka-Mal SKA terdapat pula Tugu Penari Persembahan dengan sosok seorang perempuan Melayu dengan mengulurkan tepak sirih. Sayang, anatomi sosok manusia pada tugu ini terkesan tidak imbang sehingga perempuan Melayu yang digambarkan tidak ideal karena bertubuh pendek.

Di kawasan pinggiran Kota Pekanbaru tepatnya di ruas Jalan Arengka III terdapat dua tugu lagi yakni Tugu Songket dan Tugu Mari Menabung. Tugu Songket menampilkan berbagai cortak songket  khas Melayu. Tentu saja, tugu sangat informatif. Namun, posisi letaknya yang jauh dari keramaian benar-benar patung itu bagaikan sosok bisu. Sementara Tugu Mari Menabung dengan sosok tangan mengepal benar-benar kumal dan dekil serta tak terpelihara.

Belum lama berselang persis di ruas Jalan Sudirman, depan Kantor Wali Kota Pekanbaru, berdiri pula Tugu Ikan Selais yang sudah ditetapkan menjadi ikon Kota Pekanbaru. Sosok beberapa ekor ikan selais yang saling meliuk, mengingatkan orang pada Tugu Ikan dan Buaya yang menjadi ikon Kota Surabaya. Tapi ada yang keliru pada sosok ikan selais itu. “Kumis ikan tersebut terlalu panjang membelit,” kata sahabat saya yang pernah menjadi Dekan Faperta UIR, Ir Rosyadi mengeritik soal kumis yang tak sesuai dengan realitasnya. “Ikan selais itu  hanya punya kumis pendek…” ujar Rosyadi yang bertekad menjadikan Faperta UIR sebagai “Pusat Informasi dan Pembenihan Ikan Selais di Riau” ini.

Keberadaan tugu-tugu di Kota Pekanbaru disayangkan belum ada tugu yang benar-benar dapat memberikan land mark yang patut diagungkan warga kota. Sebutlah Tugu Selamat Datang di Kota Jakarta yang legendaris hingga kini. Semestinya, kota ini memiliki tugu yang dirancang berwujud tinggi sehingga dapat dilihat oleh warga kota dari semua penjuru. Boleh jadi tugu yang melukis sepasang bujang dan dara Melayu melambai dari ketinggian sebagai ucapan selamat datang bagi para tamu. Betapa megahnya bila tugu seperti itu ditempatkan di lokasi Simpang Mal SKA atau di depan kantor Gubernur Riau. Tentu tugu impian begitu bisa jadi ikon dan land mark ibukota Provinsi Riau ini.

Bagaimanapun, kita masih terus mencari makna filosofi dan nilai-nilai kultural yang berpijak di ranah Melayu. Begitu pula, tugu-tugu yang ada perlu diberi nyawa budaya agar benar-benar bermakna bagi kehidupan kini dan seterusnya. Tak Melayu Hilang di Bumi…tentu melekat pula pada tiap sosok tugu yang berdiri di penjuru kota ini. n

Fakhrunnas MA Jabbar, kolumnis dan budayawan, dosen Universitas Islam Riau.

Sumber: Riau Pos, Minggu, 24 Juni 2012

Situs Warisan Islam Timbuktu Terancam

Tinggalkan komentar

Situs Warisan Islam Timbuktu Terancam
Salah satu situs islam di Timbuktu, Mali

REPUBLIKA.CO.ID, TIMBUKTU–Perang saudara di Mali tidak hanya mengancam keselamatan warga sipil. Lebih dari itu, peninggalan peradaban Islam di Timbuktu pun turut terancam.

Saat ini, posisi pemberontak tengah memasuki Utara Timbuktu. Tak lama, mereka bakal sampai di situs yang menyimpan ribuan manuskrip kuno tersebut. “Kami telah bekerja keras untuk melestarikan manuskrip kuno selama berabad-abad,” ungkap Kepala Institut Penelitian Dasar Afrika (Ifan), Hamady Bocoum, seperti dikutip onislam.net, Kamis (5/4).

Sebabnya, Hamady memperingatkan agar semua pihak yang bertikai untuk segera berdamai. Kalau tidak demikian, Mali bakal kehilangan warisan tak ternilai. “Ada resiko serius. Hal ini tentu harus diperhatikan,” katanya.

Timbuktu di masa lalu, merupakan pusat peradaan Islam di Afrika. Kota ini merupakan rute tua perdagangan melalui di kawasan Sahara. Berkat posisinya yang demikian strategis, Timbuktumenjadi kota besar dan megah.

Di kota ini pula, lahir sejumlah cendikiawan, ulama dan peneliti ternama. Mereka selanjutnya mengembangkan ilmu sejarah, astronomi, musik, botani dan anatomi. Kini, sisa-sisa kejayaan ini bakal terancam. Pertikaian politik merupakan penyebabnya.

“Timbuktu merupakan kota dengan beragam bangunan yang luar biasa. Masjid Djingareyber, Sankore, dan Sidi Yahia merupakan bangunan yang harus di jaga. Peninggalan ini juga warisan dunia,” komentar Direktur Jenderal Badan Organisasi PBB untuk masalah Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO) Irina Bokova.

Hamady menambahkan apabila peninggalan itu tidak dilindungi maka para pemberontak mungkin akan menjualnya secara ilegal atau lebih parah lagi dihancurkan. “Apa yang telah kami usahakan harus tetap berlanjut. Jika tidak warisan ini akan musnah,” ungkapnya. (Sumber : Republika Online, ROI)

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: