Ekonomi Hijau Dan Pembangunan Berkelanjutan

Tinggalkan komentar

 

Senin, 13 Mei 2013 14:30

 

zulkifli .jpg

 

Alumni PII – Saatnya dunia beralih dari greed economy (ekonomi yang serakah) ke green economy (ekonomi hijau) agar pembangunan dapat berkelanjutan, angka kemiskinan dapat di pangkas, dan kesejahteraan bisa dinikmati semua orang. Kerusakan lingkungan dan kemiskinan terjadi karena keserakahan, tingkat konsumsi berlebihan, dan diabaikannya kelestarian lingkungan. Demikian pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato berjudul “Moving Towards Sustainability: Together We Must Create The Future We Want”, di Riocentro Convention Center, Rio de Janeiro, Rabu (20/6/2012).

 

Forum PBB bidang Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/UNESCAP) dan berpidato pada beberapa kegiatan, seperti Conference on Green Economy, Leaders Valuing Nature: A Celebration of Comments. Mengusung “Sustainable Growth with Equity”, Indonesia menjadi negara yang diharapkan memberikan kontribusi pengalaman dalam pembangunan berkelanjutan. Presiden SBY menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam diskusi kunci tentang pembangunan berkelanjutan tidak datang serta merta, melainkan karena kemajuan riil yang sudah dicapai dalam pembangunan berkelanjutan dan penurunan angka kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan, kata Presiden, tidak bisa berjalan terpisah dari upaya penurunan angka kemiskinan.

 

Oleh karena itu, setiap warga harus berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka yang selama ini menjadi miskin karena pembangunan tidak boleh terjadi lagi. Itu sebabnya, Indonesia mengusung konsep “Sustainable Development with Equity”. Dengan demikian, yang diperjuangkan bukan saja ekonomi hijau atau ekonomi yang menjaga kelestarian lingkungan, tetapi harus ada kontribusi dari setiap negara dan setiap warga negara dalam pembangunan.

 

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menpunyai kaitan erat dalam meningkatkan Produk Nasional Bruto (GNP) atau Produk Domestic Bruto (GDP) dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Istilah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari pengertian beberapa pakar barat adalah sebagai berikut :

 

Menurut Adam Smith, ada dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output (GDP) total dan pertumbuhan penduduk. Dalam pertumbuhan output, Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri atas tiga unsur pokok yaitu : 1. Sumber-sumber alam yang tersedia atau faktor produksi tanah. 2. Sumber-sumber manusiawi (jumlah penduduk).3. Stok barang kapital yang ada. Sedangkan Rostow (1960) membuat klasifikasi tentang pembangunan dan pertumbuhan dalam lima tahap adalah:

 

A. Masyarakat tradisional. Sistem ekonomi yang mendominasi masyarakat tradisional adalah pertanian, dengan cara-cara bertani yang tradisional. Produktivitas kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan dengan tahapan pertumbuhan berikutnya. Masyarakat ini dicirikan oleh struktur hirarkis sehingga mobilitas sosial dan vertikal rendah.

 

B. Pra-kondisi tinggal landas. Selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Model perkembangan ini merupakan hasil revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini, yang mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu tekanan kerja pada sektor-sektor primer berlebihan. Sebuah prasyarat untuk pra-kondisi tinggal landas adalah revolusi industri yang berlangsung dalam satu abad terakhir.

 

C. Tinggal landas. Tahapan ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Karakteristik utama dari pertumbuhan ekonomi ini adalah pertumbuhan dari dalam yang berkelanjutan yang tidak membutuhkan dorongan dari luar. Seperti, industri tekstil di Inggris, beberapa industri dapat mendukung pembangunan. Secara umum “tinggal landas” terjadi dalam dua atau tiga dekade terakhir. Misalnya, di Inggris telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-17 atau di Jerman pada akhir abad ke-17.

 

D. Menuju kedewasaan. Kedewasaan pembangunan ditandai oleh investasi yang terus-menerus antara 40 hingga 60 persen. Dalam tahap ini mulai bermunculan industri dengan teknologi baru, misalnya industri kimia atau industri listrik. Ini merupakan konsekuensi dari kemakmuran ekonomi dan sosial. Pada umumnya, tahapan ini dimulai sekitar 60 tahun setelah tinggal landas. Di Eropa, tahapan ini berlangsung sejak tahun 1900.

 

E. Era konsumsi tinggi. Ini merupakan tahapan terakhir dari lima tahap model pembangunan Rostow. Pada tahap ini, sebagian besar masyarakat hidup makmur. Orang-orang yang hidup di masyarakat itu mendapat kemakmuran dan keserbaragaman sekaligus. Menurut Rostow, saat ini masyarakat yang sedang berada dalam tahapan ini adalah masyarakat Barat atau Utara.

 

Lebih lanjut Porter menjelaskan dalam era persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar intemasional bila memiliki empat faktor penentu yang digambarkan sebagai suatu diamond.

 

Factor penentu tersebut adalah sumber daya (resources) yang dimiliki oleh suatu Negara yang terdiri atas lima kategori berikut ini: 1.  Human resources (SDM), 2.  Physical resources (SDA), 3.  Knowledge resources (IPTEK) atau (SDT), 4. Capital resources (Permodalan) atau (SDC), 5.Infrastructure resources (Prasarana) atau (SDI) Permintaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keunggulan daya saing atau competitive advantage suatu bangsa/ perusahaan produk atau jasa yang dihasilkan-nya.

 

Teori yang dikemukan pakar barat apakah masih dapat sesuai dengan kondisi saat ini , kita memiliki kriteria ekonomi utuk menjadi negara maju dengan resource yang dimiliki tetapi ttetap juga hidup dalam garis kemiskinan. Sebaliknya singapura hanya mengandalkan kemampuan ilmu pengetahauan teknologi, pasar dan hanya sebagai “Broker” menjadikannya negara yang kaya, bahakan kota singapura dinobatkan menjadi kota terkaya di dunia

 

Dalam UU 32 tahun 2009, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (Pasal 1 ayat (3)). Definisi ini masih senafas dengan definisi umum tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. UU 32 tahun 2009 tidak memberi definisi tentang ekonomi lingkungan hidup yang hendak diwujudkan itu seperti apa. Tanpa mendefinisikan apa yang hendak dicapainya, UU 32 tahun 2009 memberikan instrumen untuk mencapai apa yang belum jelas tersebut. Instrumen ekonomi lingkungan hidup hanya menyebut isu “pelestarian fungsi lingkungan hidup, tetapi apakah issue masyarakat adil, makmur dan pemerataan dapat teratasi? terutam problematika bangsa ini perihal kemiskinan dan pengangguran.

 

Ekonomi Hijau

 

Ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program Lingkungan PBB (UNEP; United Nations Environment Programme) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam.

 

Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Kemudian apa bedanya ekonomi hijau (green economy) dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)?. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

 

Ekonomi Hijau (Green Economy)

 

Ekonomi Hijau Tema Hari Lingkungan Hidup 2012. UNEP menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 adalah Green Economy: Does it include you?”. Dalam konteks Indonesia, tema tersebut diadaptasi sebagai Tema Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2012 menjadi “Ekonomi Hijau: Ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan”.

 

Dari sini terlihat pentingnya perubahan paradigma dan perilaku untuk selalu mengambil setiap kesempatan dalam mencari informasi, belajar dan melakukan tindakan demi melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebut saja, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Di samping itu adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin.

 

Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilak. Pada dasarnya ilmu ekonomi hijau haruslah berpandangan sosial dan berkeadilan karena menyangkut hubungan antara manusia dan alam. Bukankah alam semesta ini merupakan ladang buat meningkatkan kesejahteraan umat manusia

 

Paradigma Baru Pembangunan Berkelanjutan

 

Konsep Trilogi Pembangunan Berkelanjutan : 1. Ekonomi    : Optimalisasi growth ekonomi yang effisien dan steady. 2.  Sosial : Kohesi sosial dari masyarakat bhinneka dengan equity antar kelompok dan daerah dan antar generasi di topang pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan pencapaian Millennium Development Goals dan kenaikan Human Development Index ; 3.      Lingkungan : Terpelihara Keberlanjutan fungsi ecosystem sebagai “Penopang kehidupan makhluk alami” melalui keanekaragaman SDA hayati dan ekosistem  dan tercermin pada pengendalian “jejak ekologi” (ecological footprint)

 

Isu utama pada dasarnya tidak berubah, yaitu benturan kepentingan dalam perdagangan, sektor finansial, dan teknologi yang menjadi kepentingan kelompok negara kapitalis. Dalam konteks lingkungan, terutama perubahan iklim, pencemaran per kapita negara maju berdasarkan pelepasan karbon ke udara lebih besar daripada negara berkembang. Untuk mengompensasi pencemaran di negara kaya, muncul skema-skema penyelamatan lingkungan, salah satunya melalui alih teknologi. Kenyataannya, alih teknologi tidak terjadi karena menyangkut keberlanjutan dan maksimalisasi kekayaan korporasi negara maju. Pembagian manfaat yang adil antara negara kaya dan negara berkembang juga tak terwujud.

 

Ekonomi hijau sebagai pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan sosial, dalam praktiknya, dimanfaatkan negara kaya untuk terus membangun seperti biasa demi memaksimalkan keuntungan. Contohnya, penanaman pohon dianggap menyelesaikan pencemaran karbon, benih tanaman pangan hasil rekayasa genetika serta benih tahan banjir dan kekeringan diproduksi korporasi transnasional sehingga membuat petani negara berkembang tergantung. Skema mengompensasi pencemaran karbon di negara kaya dilakukan dengan membantu pembangunan negara berkembang asalkan memelihara lingkungan, biasanya berupa hutan. Intinya, tidak terjadi perubahan paradigma pembangunan yang menguras sumber daya alam meski menggunakan label ekonomi hijau.

 

Syaratnya, pembangunan ekonomi bukan lagi mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi optimalisasi pertumbuhan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan berdampak pada masyarakat sosial berupa kemiskinan dan ketimpangan serta lingkungan dalam wujud perubahan iklim dan merosotnya keanekaragaman hayati. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) untuk menurunkan hingga separuh jumlah orang miskin pada 2015 cenderung tidak akan tercapai. Akar kerusakan sosial dan lingkungan adalah gagalnya pasar menampung kebutuhan sosial dan lingkungan dalam pasar ekonomi. Jasa sosial dan lingkungan tidak punya nilai karena tidak punya ”harga pasar”. Udara, misalnya, dianggap barang bebas sehingga orang merasa bebas mencemari.

 

Pembangunan berkelanjutan Indonesia harus beralih dari sekadar pembangunan ekonomi menjadi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bukan hanya pemerintah, dunia usaha juga harus mengubah paradigmanya dari hanya mencari untung menjadi keuntungan berkelanjutan dengan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.Hanya dengan mengikutsertakan masyarakat serta menjaga kohesi sosial dan membangun demokrasi substansial, Indonesia akan tetap ada hingga setidaknya tahun 2045.

 

Islam dan Sumberdaya Alam

 

Menurut pandangan Islam, hutan, air, dan energi adalah milik umum. Ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW:  ‘‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api“ (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah) (Imam Asy Sayukani, Nayl al Authar, halaman 1140)

 

Maka, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta (corporate based management) tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara (state based management) dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Untuk pengelolaan barang tambang dijelaskan oleh hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal yang menceritakan, saat itu Abyad meminta kepada Rasul SAW untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat.

 

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya”.  Ma’u al-‘iddu adalah air yang karena jumlahnya sangat banyak digambarkan mengalir terus menerus. Hadits tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir.

 

Sikap pertama Rasulullah SAW memberikan tambang garam kepada Abyadh menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Akan tetapi, ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar—digambarkan bagaikan air yang terus mengalir—lalu Rasul mencabut pemberian itu.

 

Hal ini karena dengan kandungannya yang sangat besar itu tambang tersebut dikategorikan milik umum. Adapun semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu. Yang menjadi fokus dalam hadits tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Terbukti, ketika Rasul SAW mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak, beliau menarik kembali pemberian itu. Syekh Taqyuddin An-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan:

 

“Adapun pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab, kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh. Sesungguhnya beliau mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh, lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang berarti barang tambang tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali karena sunah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api, dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut.

 

Untuk itu, beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya”, karena itu, penarikan kembali pemberian Rasul SAW dari Abyadh adalah illat dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individu. Dalam hadits dari Amru bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam atau “ma’danul milhi” (tambang garam).

 

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batubara, dan sebagainya; maupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh, kecuali dengan usaha keras, seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, seperti kristal maupun berbentuk cair, seperti minyak, semuanya adalah barang tambang yang termasuk ke dalam pengertian hadis di atas.

 

Al-‘Assal & Karim (1999: 72-73) mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitabnya al-Mughni mengatakan: “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan, dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslim, sebab hal itu akan merugikan mereka”.

 

Maksud pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Barang siapa menemukan barang tambang atau migas pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

 

Pemasukan Dan Pengeluaran Negara Dari Kekayaan Alam

 

Pengelolaan negara terhadap sumber daya alam ini menghasilkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, hasil pengelolaannya menjadi sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara. Kedua, negara bisa berlepas diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri.

 

Pengeluaran negara dari sumber daya alam ini bisa dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Antara lain:

 

Biaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari biaya tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, penyediaan perlengkapan, dan segala hal yang berhubungan dengan dua kegiatan pengelolaan sumber daya alam di atas.  Dikembalikan hasilnya kepada rakyat sebagai pemilik sumber daya alam itu. Khalifah boleh dan bisa membagikannya secara langsung dalam bentuk benda yang memang diperlukan atau dalam wujud layanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan murah juga infrastuktur lainnya.  Dialokasikan untuk biaya dakwah dan jihad.

 

Konsep Islam dalam pengelolaan sumber daya alam ini memastikan hasil kekayaan alam Indonesia kembali kepada rakyat. Walhasil, rakyat akan merasakan kemakmuran dalam arti sebenarnya.  Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera.

 

Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, di dalam air, di permukaan tanah, di udara, mulai dari kutub utara dan selatan hingga di daerah khatulistiwa. Sebagai contoh sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya. Sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah SWT, berjenis-jenis yang ada di permukaan bumi ini, seperti yang telah difirmankan dalam Quran Surat an Nahl, ayat 31, yang berbunyi : “ … apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran”.

 

Penutup

 

Beberapa hal yang menjadi permaslahan dalam pengelolaan sumberdaya alam di  Indonesia yaitu : Keterlibatan pihak asing untuk mengelola sumber daya alam dengan teknologi yang mereka kembangkan, sehingga mematikan potensi pengusaha pribumi yang ingin mengelola sumber daya alamnya sendiri dikarenakan teknologi yang digunakan kurang mutakhir.

 

Krisis kepercayaan dari pemerintah terhadap pengusaha Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang dimana pemerintah lebih percaya terhadap pengusaha asing, dengan alasan pengusaha asing lebih siap untuk mengelola sumber daya alam Indonesia dengan fasilitas yang mereka miliki sangat memadai.(UPDATE KASUS BLOK MAHAKAM).

 

Negara kita terlalu banyak melahirkan politisi dan sangat sedikit ilmuwan  sehingga sangat sulit untuk menciptakan sebuah teknologi mutakhir yang dapat membantu pengusaha Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya.

 

Sebagian besar warga negara Indonesia lebih berminat mempelajari ilmu sosial dan ilmu politik dibandingkan ilmu eksata yang sebenarnya, ilmu eksata sendiri benar-benar sangat dibutuhkan di negara Indonesia untuk mengelola sumber kekayaan alam yang ada. Hal ini lah yang menyebabkan politisi di negara Indonesia lebih banyak dari pada ilmuwan. Seharusnya ilmuwan dapat dihargai sebanding dengan politis

 

Pengusaha Indonesia kurang berani untuk terjun dalam usaha mengelola sumber daya alam dengan alasan pengetahuan yang kurang dalam bidang usaha ini.

 

Lemahnya kemampuan ilmu pengetahuan dan technologi yang kita miliki Technology yang baik adalah suatu teknoogi yang value alam dapat dimanfaatkan tanpa merusak alam tersebut bahkan menumbuhkan vaue added yang lebih besar.Kemampuan manusia mempunyai keterbatasan di dalam mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimiliki. Dukungan perguruan tinggi, penelitian dan SDM yang memadai sangat dibutuhkan untuk melahirkan suatu konsep green tekhnolgy dan mengubah mind set bahwa perkembangan kemajuan technology sebagai perusak alam.

 

Perusahaan di Indonesia perlu merubah haluan usah dari “profit making only” ke bottom line “Sustainable Profit (ekonomi) dengan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

 

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, pemerintah harus memberi batasan kepada pengusaha asing dalam mengelola sumber daya alam di negara Indonesia. Karena sesungguhnya sumber daya alam di negara Indonesia ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Masih banyak pengusaha asing yang tidak memberi sebagian keuntungannya untuk kemakmuran rakyat setempat yang daerahnya digunakan untuk mengelola sumber daya alam oleh pengusaha asing.

 

Dalam era globalisasi pelaku usaha dituntut juga mempunyai keunggulan komparatif terutama di dalam melakukan inovasi technology. Supply chain pengelolaan sumber daya alam Indonesia dari hulu – hilir sampai dengan barang / produk jadi membutuhkan creat value added dari suatu technology. Techology juga harus diiringi dengan mencetak kepribadian sumberdaya manusia di Indonesia yang berakhlak mulia, karena technolgy membutuhkan moral obligasi untuk mengamnkan manfaatnya untuk kepentingan dan kemakmuran umat anusia dan bukan menjadikan kebinasaan umat manusia.

 

Akar kerusakan sosial Dan Lingkungan adalah “Market Failure” , gagalnya pasar menampung “kebutuhan sosial dan lingkungan “ dalam “pasar ekonomi”. Jasa sosial dan lingkungan tidak punya “nilai” karena tidak punya “harga pasar”.Perlu Campur tangan pemerintah untuk membuat keputusan subsidi yang tepat termasuk system dan, tata cara dan penempatannya.

 

Isitilah Green economy (Ekonomi hijau) menjadi latah di tengah masyarakat kita semua elemen dan instansi berusaha menerapkan istilah ekonomi hijau di dalam aspek bisnis dan korporasinya, termasuk bank menerapkan green ekonomi dalam penyaluran kreditnya.

 

Lingkungan dan alam mempunyai peranan dan arti penting bagi diri kita dan masyarakat lainnya. Planet Bumi yang menjadi tempat tinggal kita agar tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan, diperlukan sebuah kesadaran yang besar. Jika bumi terjaga dan lingkungan terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan tetap berlangsung dan sekaligus dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang saat ini melanda dunia. Harapan terbesar kita tentunya agar tetap berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dengan lebih melestarikan lingkungan hidup dengan tujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan melalui gerakan ekonomi hijau (green economy).

 

 

Oleh Zulkifli, Ketua Bidang ESDM Pengurus Pusat Perhimpunan KBPII, dan Kandidat Doktor Sustainable Development.

Larangan duduk ngangkang di motor urusan kearifan lokal

Tinggalkan komentar

motor sport dan cewek

Pemerintah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menerapkan larangan duduk mengangkang di atas sepeda motor bagi wanita. Hal itu sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Motor boncengan rok digulungPengamat Sosial dan Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai, terkait permasalahan Islam dan budaya, pasti menimbulkan banyak pro dan kontra. Namun, Devie menganggap aturan tersebut biasa dilakukan di setiap negara sesuai dengan otonomi atau desentralisasi daerah.

“Bicara soal syariat Islam pasti banyak perdebatan, itu karena Alquran yang diinterpretasikan oleh pemerintah Aceh, dalam konteks negara itu biasa. Di Amerika juga punya kekuasaan aturan, di tiap negara bagian atau desentralisasi, perkawinan sesama jenis misalnya boleh,” jelasnya di Depok, Sabtu (5/1/2013) malam.

Selama tak merugikan kepentingan umum, kata Devie, tak akan menjadi masalah dengan kebijakan tersebut. Devie juga yakin Pemerintah Aceh pasti sudah melakukan banyak kajian disertai evaluasi nantinya.

“Nantinya kan bisa diamandemen kalau ada yang tak disepakati, selama rakyatnya setuju sah–sah saja, kalau dilihat akan berjalan baik bahkan bisa dteladani oleh daerah lainnya, toh tidak sampai ada kalangan masyarakat di sana yang menentang, ini kan terkait dengan kearifan lokal,” tegasnya.

Karena itu, bagi pendatang atau warga yang datang ke Aceh, nantinya patut menghormati peraturan yang terkait dengan kearifan lokal tersebut. Terkait dengan esensi duduk mengangkang itu sendiri, lanjut Devie, memang islam memaknai perempuan memiliki derajat dan diwajibkan untuk menutup aurat.

“Bentuk aurat dimaknai derajat perempuan sendiri, dari sisi manapun, aturan agama manapun, itu keselamatan bagi umatnya, kalau menimbulkan gairah bagi lawan jenis, perempuan berarti member peluang,” imbuhnya.

Sindonews.com

Menusantarakan Islam

Tinggalkan komentar

K. Muhamad Hakiki
Direktur Pusat Studi Agama dan Budaya Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

Jika menilik sejarah Islam di bumi Nusantara ini semenjak sebelum era kolonial, sebenarnya cikal bakal Islam yang berkarakter negeri ini memang sudah mulai terbentuk, antara lain ditunjukkan oleh upaya-upaya untuk mendamaikan antara hukum adat dan hukum Islam.
Perjalanan Islam ke Nusantara tidaklah linier. Ia mengalami pergumulan yang luar biasa dengan realitas budaya setempat, agama lokal, dan agama impor, bahkan dengan politik.
Pergumulan Islam dan budaya lokal itu, misalnya terlihat dalam berbagai hikayat para wali. Dalam hikayat itu sering diceritakan bagaimana sikap akomodatif yang dilakukan oleh penyiar Islam tersebut dalam rangka mendamaikan antara Islam dan berbagai budaya pra-Islam.
Berkat apiknya para penyiar Islam dalam usaha mendamaikan Islam dengan budaya lokal Nusantara, membuat kuatnya Islam melekat dalam keberagamaan orang Indonesia. Upaya-upaya mendamaikan Islam dengan budaya lokal ternyata tetap berlangsung hingga hari ini.
Dalam kacamata beberapa intelektual muslim, menggagas Islam khas Indonesia masih saja menjadi daya tarik tersendiri. Di antara buku terbaru yang mencoba menggagas kembali Islam khas Indonesia adalah berjudul Mengindonesiakan Islam; Representasi dan Ideologi karya Dr. Mujiburrahman dan Menusantarakan Islam karya Dr. Aksin Wijaya.
Gagasan mendamaikan Islam dengan budaya lokal memang sudah lama terjadi, akan tetapi menurut saya, gagasan tersebut baru mendapatkan respons luar biasa ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada era 1980-an menggulirkan ide “pribumisasi Islam” yang ia tulis dengan judul Salahkah Jika Dipribumikan di sebuah kolom Tempo tahun 1983.
Dalam kolom tersebut, Gus Dur berkata bahwa Islam jangan sampai tercerabut dari akar-akar budaya lokal. Lebih lanjut Gus Dur mengkritik dengan sebuah pertanyaan, mengapa kita harus mengganti kata “sembahyang” dengan “salat”, kata “langgar” dan “surau” dengan “musala”, “kiai” atau “tuan guru” dengan “ustaz”?. Bukankah hal tersebut menurutnya akan menjadikan formalisme yang berujung pada arabisme total. Di sini Gus Dur sadar bahwa Islam itu muncul bukan pada ruang kosong yang hampa pesan sejarah. Karena itu, menurutnya proses mempribumikan Islam menjadi penting.
Gus Dur memang tangguh, setelah artikelnya tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak karena dianggap akan merusak Islam itu sendiri dari dalam, justru ia tetap istikamah dengan pendiriannya sampai akhir hayatnya.

Kemajemukan Indonesia
Siapa pun orangnya yang ingin mencoba mengenali Indonesia, tanpa perlu banyak berpikir, ia akan segera sadar betapa beragam dan majemuknya masyarakat negeri ini. Di Indonesia, ada begitu banyak suku dan subsuku dengan bahasa-bahasa dan dialek yang juga khas. Ada belasan ribu pulau-pulau yang terpisah-pisah. Ada banyak agama dan kepercayaan. Ada aneka warna adat istiadat. Bahkan ada puluhan partai politik yang berbeda-beda. Ada organisasi sosial keagamaan, baik dalam Islam sendiri maupun agama lainnya.
Jika kita menyadari akan kondisi bangsa Indonesia yang heterogen itu, sangat utopis jika kita berani mengatakan dan menginginkan Islam menjadi satu warna saja, seperti apa yang disuarakan oleh beberapa kelompok keagamaan yang mengatasnaman gerakan pemurnian Islam, dengan dalih penghapusan Islam dari unsur-unsur bidah.
Gagasan menusantarakan Islam—dengan cara mendialogkan Islam dengan budaya lokal—sangatlah penting karena memberikan perhatian yang serius kepada masalah kemajemukan sebagai sebuah fakta yang tak bisa ditolak, apalagi sengaja dibuang.
Saat ini tak ada cara lain selain harus bersikap positif terhadap kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia, bukan sebaliknya. Dengkan kata lain, sikap yang harus dikembangkan adalah upaya untuk menghormati berbagai perbedaan yang ada sambil mencoba mengelolanya secara damai dan berkeadilan.
Sikap negatif yang mencoba menaklukkan kemajemukan menjadi keseragaman, atau berusaha mengasingkan diri dari berinteraksi dengan kemajemukan adalah sikap yang tidak realistis.
Di sinilah tampaknya kita harus arif dan cermat menghadapi itu. Ternyata hidup modern tidak mesti melacurkan diri dengan menjual, menggadaikan apalagi mengorbankan, atau membuang tradisi-tradisi mulia yang sudah lama kita gugu dan amalkan sejak dulu kala. Bukankah ada pepetah mengatakan bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang sanggup menghargai dan mencintai tradisi leluhurnya”. n

Lampost, Jum’at 5 Januari 2012

Tradisi Melagukan Salawat dan Puji-pujian

10 Komentar

NELSON ALWI

DIKIA bermakna sama dan berasal dari kata dikir atau zikir, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat, 2008) berarti: (1) puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang, (2) doa atau puji-pujian berlagu (dilakukan pada perayaan Maulid Nabi), (3) perbuatan mengucapkan zikir.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari sejumlah ulama di Nagari Koto Gadang, Maninjau (Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat) “perbuatan mengucapkan zikir” atau berzikir itu dalam dialek setempat lazim disebut badikia.

Anjuran untuk bersalawat atau kepada Nabi Muhammad antara lain termaktub dalam kitab suci Al-Quran (al-Ahzab: 56). Sedangkan faedahnya terjelas melalui hadis: “siapa yang menyalawati Nabi Muhammad satu kali maka Tuhan akan menyalawatinya sebanyak 10 kali.”

Dengan kata lain, badikia, dalam hal ini melaksanakan Dikia Salawat merupakan satu pemahaman dan ajaran Islam, berupa permintaan kepada Allah SWT agar senantiasa merahmati dan memuliakan Nabi Muhammad.

Asal-muasal melagukan Dikia Salawat konon diawali oleh Siti Aqasah, bibi Nabi, yang sering kali menyenandungkan keberuntungan Siti Aminah yang melahirkan seorang bayi bernama Muhammad. Seiring dengan itu Abdul Muthalib, kakek Nabi, di setiap kesempatan tidak lupa pula meninabobokan cucunya dengan segala macam sanjungan dan harapan. Seterusnya, melagukan doa atau pujian atas Muhammad pun selalu diulangi para sahabat, pada upacara memperingati Maulid Nabi, 12 Rabiulawal.

Kini Dikia Salawat tidak lagi sekadar digelar pada (malam menjelang) hari kelahiran Nabi saja. Pada gilirannya upacara badikia atau pelaksanaan Dikia Salawat terkadang juga disejalankan dengan upacara-upacara keagamaan lainnya seperti perayaan Tahun Baru Hijriah dan Isra Mikraj (27 Rajab).

Menurut kebiasaan, upacara Dikia Salawat diselenggarakan sesudah isya. Sambil duduk melingkar di surau ataupun di masjid, para pendikia melakukan pembakaran kemenyan serta sedikit basa-basi tentang siapa yang hendak dijadikan imam yang akan memimpin dikia.

Setelah itu, secara bersama dibacalah assalamualaika zainal ambiyai (35 kali), asslamualaika attaqab attaqiyai (35 kali) dan salallahualaihiwassalam (3 kali). Dalam irama yang khas, dengan vokal melengking(-lengking) meninggi dan saat turun sampai seolah-olah menggumam, berbarengan dan ada kalanya sambung-menyambung, sahut-menyahuti, mengumandanglah alfashalu alannabi qatimil rasulih qiyamu (seribu salawat buat Nabi Besar Muhammad SAW).

Seterusnya para pendikia pun masuk ke pembacaan rawi atau riwayat hidup Nabi Muhammad yang dipetik dari berbagai sumber sahih, termasuk dari ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya terdapat inna fatahna laka fatahammubina; alhamdulillahiladzi syarafal anama; wazikruha ala mumma ril ayani wa syukurahu wayutula; dan seterusnya. Disambung dengan kaulu taala inna arsalnaka… bersama sejumlah perinciannya; Rukhuiya amin nabi salallahualaihiwassalam kala kuntu nura baina ya dalillahi dst.

Tegak berdiri para pendikia serta merta melagukan ya nabi salamualaika/ ya rasul salammualaika/ ya habibi salamualaika/ salawatullahi mualaika…. Sungguh menarik. Ekspresi serta mimik para pendikia tampak cerah ceria dan bersuka cita. Melodi maupun cara melantunkan larik-lariknya juga berbeda dari penampilan terdahulu, seakan-akan sedang mengadakan koor dengan beberapa suara yang secara bergantian mengapung, mencuat mendominasi pendengaran. Masih dalam langgam dan suasana demikian, muncul sejumlah “salasilah” seperti ya nabi salamualaika/ ya rasul salamualaika/ ya abubakar siddiq/ fatimah binti rasuli…, yang disudahi dengan sailillah dimadina mahmud/ sailillah baitul muala/ sailillah baitul mukaddas dan salallahualaihiwassalam.

Berdasarkan komando sang imam, para pendikia kembali duduk untuk (ber)istirahat. Namun berselang beberapa lama kemudian sang imam pun memberi aba-aba, dan mulailah mereka memperdengarkan fasal-fasal, yang antara lain adalah asraqalbadru alaina/ fattafat mingkul buduri; alal qurban; sailillah ya syekh ahmadul qadir jailani alal ibadi mahyudin fiqalbibahim maulana; dll.

Akhirnya upacara baDikia Salawat itu pun ditutup dengan doa allahumma inna kadhadamna iraatan… wassalim ala muhammadin salallahualaihiwassalam muhammadarrasulullah. Setelah itu dilangsungkanlah acara makan bersama: tua-muda, besar-kecil, lelaki-perempuan. Jamuan ditangani sekelompok orang (panitia). Menunya tergantung keadaan. Alakadarnya pun jadi.

Prosesi upacara badikia atau penyelenggaraan Dikia Salawat menyita waktu lama, sejak usai isya berjamaah terkadang sampai pukul 10.00 keesokan harinya. Adapun Dikia Kulimah, menurut keterangan yang diperoleh dari sejumlah ulama di Nagari Koto Gadang, Maninjau, akan dilakukan semampu yang bersangkutan dan dilaksanakan kapan saja. Dikia Kulimah toh merupakan “pendekatan” Sang Pencipta bagi seorang hambaNya.

Nelson Alwi, Budayawan, tinggal di Padang

Sumber: Suara Karya, Sabtu, 9 Juli 2011

Jangan Lagi Mengirim Budak Ke Luar Negeri.

Tinggalkan komentar

Membaca tulisan Muhammadun AS.  Dengan judul “Mengislamkan Arab saudi” mendadap sontak rasa Nasionalismeku kembali mendidih,  tegak rasa harga diriku sebagai bangsa, dengan kesimpulan bahwa kita Bangsa Indonesia jauh lebih Islami dan jauh lebih beradab dari saudi Arabia yang kaya raya itu.  Seusai membaca tulisan itu aku berpindah membaca berita berita terkini, aduh malu  dan kecewa sekali rasanya aku terhadap berbagai prilaku saudara sebangsa yang sangat kurang terpuji. Apalagi setal kubaca baca tulisan yang lebih lama tentang TKW/ TKI nampaknya memang kesalahanpun banyak diciptakan oleh bangsa sendiri. Kita harus jujur dalam menilai dan tidak memandang suatu masalah dari sudut yang sempit, sehingga akan kehilangan objektivitas.

Peniriman TKW ke luar negeri memang sudah sejak awal ditentang oleh para tokoh ulama, selain memang agama tidak membenarkan, juga banyak pihak yang memperingatkan prihal perbedaan budaya yang dapat mengakibatkan ancaman keselamatan bagi TKW dan bahkan harga diri bangsa akan tergadai. Tetapi protes ini dianggap angin lalu oleh Bpk. Soedomo yang pada saat itu sebagai menetri tenaga Kerja, demikian ungkap KH. M.Said Agil Siraj.

Tidak kurang dari seorang mantan Menteri yang pernah mengurusi pengiriman TKW ke luar Negeri, Ia menuturkan bahwa lembaga yang mengusahakan pengiriman TKW sangat tidak mematuhi rambu rambu aturan, tetapi nampaknya mereka adalah dari kelompok orang kuat di negeri ini.  Tidak jarang sang Menteri menerima tamu dari pihak perusahaan perjalanan dan biro yang mengatur TKW itu dengan sengaja meletakkan pistolnya di atas menja Sang menteri sebelum dia mengajukan ijin dan proposal atas kegiatan lembaga itu. Pada umumnya mereka berbicara secara kasar, memaksa  dan juga mengancam, Chofifah Indar parawangsa.

Tambah Chofifah , Pengusaha kita kurang  profesional. Umpamanya sudah jelas jelas  bahwa pihak calon majikan di Arab saudi menginginkan seorang TKW yang ahli masak memasak masakan khas Arab Saudi, tetapi justeru yang dikirim adalah TKW yang tidak hobby masak.  Sudah jelas jelas bahwa TKW yang dinginbkan oleh calon majikan adalah tebaga baby sitter, tetapi yang dikirim adalah perempuan yang paling tidak suka dengan anak anak. Antara bayaran mahal yang harus dibayar oleh calon majikan dengan realita di lapangan jauh berbeda.  belum lagi berbagai usaha para calo TKW ini untuk mempengaruhi sang majikan untuk menahan gaji dan lain sebagainya.  Apalagi para calo TKW itu sepertinya bebas bergentayangan untuk mengambil keuntungan, dengan cara memeras TKW yang bersangkutan.  TKW itu memang sudah diperas mulai dari keberangkatan hingga ia pulang ke rumah.

Belum lagi memang prilaku TKW yang  kurang terpuji, yang tak segan segan berulah cinta denga  tenaga kerja dari negara lain. Bukankah sudah menjadi rahasia umum, tetang adanya anak anak balita yang ditinggal begitu saja di bandara Sukarno Hatta, ketika para TKW ini pulang.

Kalau saja seandainya protes para ulama, atau protes M. Said Agil Siraj pada saat itu diperhatikan oleh Bapak Sudomo selaku menteri Tenaga kerja, maka barangkali saja pelecehan terhadap para TKW di Arab Saudi tidak pernah akan terjadi.  Said Agil Siraj yang menuntut ilmu mulai dari S1 hingga S3 di Timur Tengah itu mengerti betul bahwa kultur budaya Indonesia kurang cocok dengan para TKW Indonesia, apalagi para TKW ini sama sekali tidak dibekali dengan pengenalan sejarah dan budaya Arab Saudi, serta hukum yang berlaku di Arab Saudi.

Walaupun apa yang disampaikan oleh Said Agil Siraj pada saat itu tidak semuanya benar. Karena ternyata jumlah TKW yang bermasalah di Arab Saudi sangat kecil bila dibandingkan dengan yang tidak bermasalah.  Justeru sebagian besar masyarakat Arab saudi sangat menyayangi para para TKW yang bekerja di rumah mereka.  mereka diajak untuk melaksanakan ibadah Umroh, di ajak untuk berlibur di berbagai kota dan tempat, serta dibelikan berbagai barang di luar gaji yang diterimanya setiap bulan.

Kita tidak boleh menutup mata terhadap keberhasilan para TKW yang bekerja di Arab Saudi ini yang berhasil meningkatkan harakat keluarganya,  mereka berhasil menyelamatkan keluarga dari himpitan kemiskinan, dan sangat beralasan bila Pemerintah menjuluki mereka sebagai pahlawan devisa, karena memang Pemerintah tidak sedikit menerima keuntungan dari keberangkatan dan aktivitas mereka di luar negeri.

Namun walaupun bagaimana kita juga berharap agar kita tidak mengirimkan TKW yang berkualitas budak, mengirim mereka mereka yang tidak memiliki kepandaian untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keluarga keluarga di Arab Saudi.  Karena suidaj dapat dipastikan bahwa masalahpun akan hadir manakala ternyata para TKW tidak memiliki kompetensi  standar untuk bekerja di keluarga dari bangsa dan budaya yang berbeda dengan budaya kita.

Perlu Ada Dialog Peradaban

1 Komentar

Imron Nasri,

Peminat masalah sosial, politik, dan keagamaan

KHALED M. Abou El Fadl, guru besar hukum Islam di University of California at Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat, mengatakan secara sejarah, dunia Islam tak mengerti dengan baik dunia Barat. Barat juga tak tahu tentang Islam. “Secara historis, citra Islam di Barat jauh lebih buruk daripada citra Barat di negara-negara Islam,” ujar Khaled. Pandangan semacam itu memang sering muncul. Dunia Barat selalu mencitrakan Islam sebagai sebuah ajaran yang menoleransi kekerasan, mengecap orang-orang Islam sebagai fundamentalis, radikal, dan semacamnya. Pencitraan semacam itu memang sudah berjalan cukup lama. Namun, sebenarnya kesan keras, radikal, fundamentalis itu, penyebabnya adalah negara-negara Barat itu juga.

Berbagai peristiwa yang kita lihat adalah karena sikap negara-negara Barat yang selalu memancing upaya munculnya sikap-sikap keras seperti itu. Ironisnya, pandangan semacam itu terjadi juga di Tanah Air, di mana mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Adanya usulan, beberapa waktu yang lalu tentang pembubaran ormas Islam yang dipandang menganut garis keras, menunjukkan ada semacam ketakutan, yang kadang-kadang kurang beralasan, terhadap kiprah dan kegiatan yang dilakukan ormas-ormas Islam itu. Mengapa ormas Islam yang dipandang sebagai “garis keras” melakukan tindakan seperti itu. Itu karena sikap dan tindakan pihak-pihak yang berwenang tidak pernah tegas. Terlepas dari apakah memang ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menyudutkan Islam. Tapi memang sejak lama Islam selalu dibenturkan dengan Barat. Kalau berbicara tentang persoalan antara Timur dan Barat, dalam hal ini yang dimaksud adalah Islam dan Barat, memang sering terjadi perbedaan pendapat. Clash civilitation itu sering dimaknai sebagai benturan budaya semata.

Karena bisa saja munculnya karena persoalan ekonomi. Pendekatan kita sering masih memakai pola lama, pendekatan politik menyangkut tentang kuasa dan menguasai. Kita berpikiran anti-Amerika, itu adalah cara berpikir orang politik. Bukan cara berpikir agama, yang membawa misi dakwah. Meskipun dilakukan oleh orang beragama, akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang penuh dikotomi, yang melahirkan siapa lawan siapa kawan. Padahal, kalau kita berpikir agama tidak begitu. Agama bisa masuk kepada siapa saja, termasuk mendakwahi musuh-musuh kita, bukan mencari kekuasaan. Tetapi kalau orang agama berpikiran politis ya seperti itu, yang ada hanya musuh. Siapa saja yang tidak sama kepentingannya dengan kita, apalagi berlawanan dianggap musuh. Apalagi kalau musuh itu adalah sebuah negara. Islamopobia Di tengah upaya melakukan dialog-dialog peradaban, di Indonesia justru muncul sikap ketakutan terhadap Islam. Walaupun itu dilakukan sebagian kecil masyarakat, memunculkan dampak yang cukup serius dalam tatanan masyarakat.

Munculnya peraturan–peraturan daerah (perda) di beberapa tempat yang berbau Islam, oleh sebagian masyarakat dipersoalkan. Muncullah Islamopobia. Munculnya sikap Islamopobia ini karena semakin antipatinya penganut Islamopobia terhadap Islam. Sehingga mereka selalu membuat berbagai macam cara untuk memfitnah umat Islam dan berusaha menjerumuskannya dengan isu-isu yang menyesatkan. Opini dunia, seolah-olah umat Islam itu kejam, membunuh orang yang tidak berdosa, termasuk melakukan pengeboman di pusat-pusat keramaian. Melihat fenomena seperti itu, seharusnya umat Islam, terutama tokoh-tokoh Islam di Indonesia segera mengambil inisiatif sebagai mediator atau fasilitator untuk mempertemukan mereka yang terlibat konflik untuk bisa terbuka apa sebenarnya yang mereka inginkan. Kalau kita melihat sejarah peradaban Islam klasik sampai peradaban Islam modern, itu penuh dengan dialog dan dialognya dari berbagai macam segmen kehidupan.

Bukan hanya bidang politik, ekonomi dan militer saja, tetapi juga ada dialog kebudayaan dan itu telah berhasil dilakukan umat Islam pada zaman peradaban klasik. Menurut Bambang Cipto, upaya penyelesaiannya adalah dengan dialog yang menampilkan kedua pihak. Sehingga masing-masing bisa memahami eksistensinya sekalipun sangat sulit untuk damai. Minimal bisa mengurangi konflik yang panjang. Karena, menurut dia, konflik antara Islam garis keras dan Islamopobi secara politik merugikan umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Masalahnya, menurut Bambang Cipto, memang media massa baik yang ada di Indonesia dan media asing sering menyoroti hal-hal yang dramatis seperti itu, yakni konflik Islamopobia dengan Islam garis keras. “Ini sangat merugikan umat Islam secara politis. Karena beritanya tidak seimbang dan diskriminatif dan ini tampaknya sudah menjadi bulan-bulanan media,” ujarnya. Selain itu, menurut Bambang Cipto, persoalan itu menjadi rumit karena umat Islam lemah dalam koordinasi. Umat Islam kurang mampu mengimbanginya, karena tokoh Islam berjalan sendiri-sendiri dan berkomentar sendiri, sehingga muncul kesan umat Islam terpecah-pecah. Sehingga kekuatan non-Islam mudah melumpuhkannya.

Bahkan media menggiring Islam sebagai gerakan radikal, di mana konflik semakin meluas tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi bahkan militer. Khaled sependapat dengan apa yang dikatakan Bambang Cipto bahwa media juga memperkuat stereotip tentang Islam. Ketika ada orang tertentu yang berteriak Allahu Akbar sebelum melakukan perusakan, segera disebarkan oleh media. Untuk itu, menurut Khaled, perlu banyak orang muslim yang bisa menjelaskan Islam kepada Barat. “Satu suara untuk mengatasi mispersepsi ini tak cukup. Kalau saya yang memberi penjelasan, mereka bilang saya hanya mewakili diri sendiri,” kata Khaled. Cuma, Khaled mengatakan cukup susah mendapatkan buku-buku tentang Islam yang benar-benar mewakili Islam. “Dalam tiga tahun terakhir, hanya tiga buku Islam yang ditulis orang Islam. Lima puluh buku lainnya ditulis oleh nonmuslim. Hal ini tentu memunculkan masalah baru, mengapa bukan orang Islam sendiri yang menjelaskan agamanya? Pertanyaan ini wajar muncul. Karena, kata Khaled, warga AS sedang memerlukan kenyamanan psikologis pascaserangan 11 September. Imron Nasri, Peminat masalah sosial, politik, dan keagamaan Sumber: Lampung Post, Sabtu, 4 Juni 2011

Adab

1 Komentar

Kartono Mohamad

MENGAPA kita lebih merasa jijik melihat kotoran manusia di jalan daripada melihat kotoran binatang? Sebab, di benak kita sudah tertanam bahwa manusia beradab tidak membuang kotorannya di jalanan. Hanya binatang yang tidak beradab yang demikian.

Beradab dan peradaban mempunyai kata dasar yang sama, adab. Akan tetapi, keduanya sering mempunyai jarak yang jauh. Bangsa Maya dan Inca dianggap mempunyai peradaban tinggi karena selain membangun piramida, mereka juga mampu menyusun kalender berdasarkan perputaran Matahari.

Sampai-sampai banyak orang modern memercayai ramalan kalender Maya bahwa Bumi akan berakhir 21 Desember 2012.

Namun, mereka juga punya kebiasaan mengorbankan manusia untuk dewa, mungkin juga masih melakukan kanibalisme dengan memakan daging sesama manusia. Dua perbuatan yang tidak tergolong beradab.

Bangsa yang tidak mempunyai sejarah peradaban tinggi mungkin lebih buruk lagi. Mereka mungkin lebih tidak beradab atau terlambat mengadopsi sikap beradab.

Jika peradaban ditimbang dari kemampuan menciptakan prestasi yang melampaui zamannya, beradab lebih berkaitan dengan perilaku terhadap manusia lain.

Mungkin adab setara dengan etika. Bedanya, kalau nilai-nilai baik dan benar dalam etika cenderung lebih universal dan berlaku sepanjang zaman, adab banyak dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai lokal.

Adab dan budaya

Seorang anak Jawa atau orang Indonesia pada umumnya tidak berani memegang kepala orang yang lebih tua. Kalau sampai berani, ia akan dianggap tidak beradab. Demikian pula duduk lebih tinggi di hadapan orang yang lebih tua atau dihormati atau menerima pemberian menggunakan tangan kiri.

Pada orang Barat, hal-hal semacam itu dianggap biasa, bukan bagian dari ”adab”. Adab lebih berkaitan dengan budaya dan tata nilai lokal dan dapat berubah sesuai dengan zaman.

Globalisasi, demokratisasi, dan mobilitas horizontal yang tinggi telah mengubah banyak hal. Yang semula dianggap tidak beradab menjadi hal biasa.

Meski demikian, inti dari adab tetap sama, yaitu menghormati orang lain dan memperlakukan orang lain seperti ia ingin diperlakukan. Inti adab yang lain adalah menghormati hak orang lain, baik yang tercantum dalam hukum tertulis maupun tidak.

Di negara-negara yang beradab, hal ini diajarkan sejak kecil, di sekolah maupun di rumah. Jadi, kelak ia menjaga diri untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia pun tidak akan menafsirkan kedudukannya sebagai privilese untuk melanggar tata nilai atau hukum.

Oleh karena itu, di negara yang beradab, angka korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan rendah. Di negara beradab, orang-orang yang merasa lebih kuat tidak akan menindas yang lemah. Di negara yang beradab, seseorang juga tidak akan marah kalau diingatkan ketika berbuat salah meskipun yang mengingatkan berkedudukan lebih rendah.

Indonesia dulu pernah bercita-cita membangun manusia yang adil dan beradab. Hal itu dimuat dalam Pancasila yang pernah menjadi moto bangsa Indonesia, tetapi sekarang dilupakan, bahkan ada yang ingin menggantinya dengan agama.

Akan tetapi, apakah agama sudah berhasil menciptakan manusia beradab, saya tidak tahu. Korupsi dan penindasan karena merasa lebih kuat masih terus terjadi dan juga dilakukan oleh orang yang mengaku beragama.

Mengukur adab

Kembali pada apakah kita sudah menjadi bangsa yang beradab, itu dapat dilihat dari kepatuhan pada hukum dan tata nilai, baik pada hal yang besar maupun yang tampak kecil.

Hal yang besar misalnya korupsi dan bertindak melanggar hukum karena merasa berkuasa. Hal-hal yang tampaknya kecil misalnya kepatuhan untuk antre meskipun ia orang penting (tetapi justru banyak orang Indonesia tidak mau antre karena merasa dirinya penting).

Selain itu, kepatuhan untuk tidak menyusahkan orang lain, di mana pun dia berada. Contohnya, mematuhi adab berkendaraan dan berlalu lintas, adab untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta adab untuk tidak merokok dan menyebarkan asap kepada orang lain.

Manusia yang beradab akan merasa malu ketika melanggar aturan atau tata nilai dan akan meminta maaf ketika diingatkan. Di negara lain, orang Indonesia umumnya patuh terhadap ketentuan berperilaku di sana dan minta maaf kalau ditegur.

Di negeri sendiri, hal yang sebaliknya terjadi. Mereka tidak mau mengikuti aturan, tidak merasa malu, dan marah ketika diingatkan. Ini bukan sikap bangsa yang beradab, tetapi lebih mencerminkan bangsa penakut.

Menghadapi bangsa lain, ia akan kuncup seperti ayam disiram air. Di negeri sendiri, ia menjadi garang. Cita-cita yang tercantum dalam Pancasila semakin jauh dari jangkauan. Apalagi, Pancasila itu sendiri kini sudah dilupakan.

Kartono Mohamad, Seorang Dokter di Jakarta

Sumber: Kompas, Sabtu, 30 April 2011

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: