Sutrisno Bachir : Jadikan Peningkatan Ekonomi Ummat Sebagai Gerakan KB PII.

Tinggalkan komentar

FACHRUDDIN

KB PII Sutrisno BachirProgram pokok Perhimpunan KB PII adalah peningkatan mutu ketahanan Ekonomi Ummat,  saya  berharap akan mendapat dukungan dari seluruh Wilayah dan Cabang agar Program ini terwujud menjadi sebuah gerakan. Oleh karenanya saya berharap agar secepatnya KB PII Lampung melaksanakan program dan saya berjanji akan datang, dan kita dapat bicara panjang lebar di sini, guna mengatur strategi kita lebih lanjut serta melaksanakan pelatihan pelatihan baik bagi KB PII maupun bagi PII nya, juga. Saya akan lebih merasa klop manakala setiap saya bicara juga akan dihadiri oleh para aktivis PII. Demikian disampaikan oleh Sutrisno Bachir Ketua Perhimpunan KB PII, dalam acara Muswil ke 4 KB PII Lampung, yang diselenggarakan di Wisma Haji Jl. Diponegoro Lungsir Bandar Lampung hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013.

Pemberdayaan ekonomi ummat jauh lebih penting dari pada membesarkan Partai kata Sutrisno Bachir yang mantan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) ini.  Partai partai Islam itu tidak akan menjadi besar manakala para pendukungnya tidak memiliki ketahanan yang kuat. Dengan kuatnya ketahanan ekonomi ummat maka partai itu bisa dibesarkan, tentu saja juga didukung oleh beberapa faktor lainnya, namun ketahanan ekonimi ummat tentu jadi sentralnya.

Dalam sambutan itu juga Sutrisno Bachir berharap agar struktur personalia juga dimasukkan mereka mereka yang bergerak dalam bidang usaha dan niaga, para alumni PII yang bergerak dalam bidang usaha dan niaga selain kita libatkan untuk membesarkan organisasi ini juga mereka sejatinya membutuhkan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan bahkan juga dana. Tetapi yang paling penting bagi mereka itu adalah bagaimana caranya membentuk jaringan dalam berusaha dan berniaga, kebrhasilan dalam berusaha dan berniaga itu maka terbentuknya jaringan adalah sesuatu yang sangat vital adanya.

Bukan tidak mungkin katanya melalui gerakan gerakan ini kita justeru mampu membuat jaringan yang besar dan luas guna melancarkan usaha dan niaga para alumni, dan manakala ini berhail maka berarti ini benar benar akan mensejahterakan ummat secara keseluruhan. Dengan demikian berarti bahwa upaya upaya kita ini sejatinya adalah merupakan bakti kita kepada bangsa dan negara secara riil

Profil Badan Wakaf Indonesia

Tinggalkan komentar

PDF Cetak E-mail
Profil BWI

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsure pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56,  57, UU No.41/2004).

TUGAS DAN WEWENANG

Sementara itu, sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.

5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.

2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.

3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.

4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.

5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.

6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas itu, tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi implementasi. Visi BWI adalah “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”. Sedangkan misinya yaitu “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

STRATEGI

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional. 2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.

3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.

4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

5. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.

6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.

7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Peneltian dan Pengembangan Wakaf. []

Memahami Wakaf Uang

Tinggalkan komentar

Oleh Admin Web Lembaga Wakaf Indonesia

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf ) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dll. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berabagai cara.

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, (11/5/2002).

  1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
  2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
  3. Wakafuang hukumnya jawaz (boleh)
  4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
  5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut.

Pertama, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih (Abu Su’ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-2 1).

Kedua, mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”. (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,1994[, juz IX,m h. 379).

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Wakaf

Tinggalkan komentar

Oleh : Admin Web Lembaga Wakaf Indonesia

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:

Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. []

Dasar Hukum Wakaf

1 Komentar

Ditulis oleh Administrator Web Resmi Lembaga Wakaf Pusat

Menurut Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas.  Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Menurut Hadis

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab  ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi  menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya,  dan anak soleh yang mendoakannya.”

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Pengertian Wakaf

Tinggalkan komentar

PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator  Web BWI Pusat

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang bererti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359).

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) (al-Jurjani: 328). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam: 6/203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi: 2/187). Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (al-Syairazi: 1/575).

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah: 6/185). Itu menurut para ulama ahli fiqih. Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Rukun Wakaf

Rukun Wakaf Ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (al-waqif). Kedua, benda yang diwakafkan (al-mauquf). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ‘alaihi). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (sighah).

Syarat-Syarat Wakaf

1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif)Syarat-syarat al-waqif ada empat, pertama orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kedua dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga dia mestilah baligh. Dan keempat dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf)Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ah; pertama barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai’).

3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (mu’ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu’ayyan). Yang dimasudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang sesorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu’ayyan) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghaira mu’ayyan; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

4. Syarat-syarat Shigah Berkaitan dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukKan kekalnya (ta’bid). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghaira tammah.

Pemberdayaan Ummat Melalui Lembaga Wakaf

Tinggalkan komentar

PDF Cetak E-mail
Oleh Muhammad Abbas Aula,

Anggota Dewan Pertimbangan BWI, dan Dosen Fiqh di Universitas Ibn Khaldun Bogor.

 

Secara geografis mayoritas umat Islam mendiami wilayah  pedesaan. Mata pencaharian mereka umumnya adalah bertani dan nelayan. Di wilayah perkotaan mereka lebih banyak mendiami daerah pinggiran Mereka terdiri dari para buruh di perusahaan, pedagang di pasar-pasar tradisional, supir, dan pekerja di bengkel. Kebanyakan mereka mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah.

Di pedesaan mereka belajar  dengan fasilitas dan sarana pendidikan apa adanya pada lembaga-lembaga pendidikan swasta seperti madrasah dan pondok pesantren. Di perkotaan anak-anak mereka pada umumnya belajar di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas sederhana, jarang yang belajar di sekolah-sekolah faforit dengan bayaran mahal. Namun berkat keuletan orang tuanya, kini banyak anak-anak petani, nelayan dan buruh pabrik yang sudah bersekolah tinggi.

Umat yang besar ini terwadahi dalam berbagai organisasi sosial seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, Persis, Al-Washliyah, Al-Irsyad dan lain-lain. Di rana politik, umat ini tidak saja berada di partai-partai politik berbasis umat Islam, namun juga tewadahi dalam partai-partai besar  lainnya.

Kondisi sosial ekonomi umat yang selalu dikesankan kumuh dan  kolot, ditambah dengan berbagai stigma negatif akibat ulah segelintir orang,  konon di masa orde baru, ada pejabat yang enggan mengaku sebagai bahagian dari umat. Pada hal di saat dibutuhkan, umat diburu, dibujuk, dirayu, dan diberi janji-janji manis. Suara mereka menjadi rebutan.

Dana-dana segar lewat APBN banyak tersedot untuk berpesta ria lewat Pilkada dan Pilpres, yang semestinya digunakan untuk upaya pemberdayaan ekonomi mikro, kecil-menengah, dimana mayoritas umat kini berada. Berbagai upaya kini terus dilakukan baik langsung oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat, namun  belum membuahkan hasil yang signifikan.

Wakaf sebagai salah satu instrument ekonomi Islam diharapkan peran sertanya, membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi umat jika dikelola secara professional dan produktif.

Peran dan Kiprah Wakaf
Wakaf sebagaimana zakat, infak, dan sedekah lainnya, merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang bertujuan sosial keagamaan. Perbedaannya, zakat, infak dan sedekah, seketika bisa habis dikonsumsi, sedangkan harta benda wakaf tidak. Oleh sebab itu wakaf sering disebut dengan sedekah jariah, artinya sedekah yang pahalanya tidak putus-putus bagaikan mata air yang mengalir.

Juga karena harta benda wakaf tetap utuh walaupun dimanfaatkan berulang kali. Zakat diwajibkan bagi mereka yang memiliki kadar harta tertentu dan disalurkan kepada pihak yang telah ditentukan, sedangkan wakaf membuka peluang bagi setiap orang yang mau beramal, tanpa menunggu menjadi tuan tanah atau kaya, dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh siapa saja.

Wakaf bisa dilakukan secara sederhana sebatas penyediaan air minum seperti pada periode awal Islam. Sayyidina Utsman bin Affan berinisiatif membeli sumur milik seorang Yahudi lalu diwakafkan untuk umum. Pada periode selanjutnya, penyediaan air minum ini, kemudian berkembang di daerah-daerah yang minus air.

Di sepanjang perjalanan yang dilewati jamaah haji seperti dari Irak, Siria, Mesir dan Yaman, disediakan air minum bagi musafir, sehingga tidak ditemukan ada aktivitas penjualan air minum di jalan. Ain Zubaidah adalah salah satu bentuk  wakaf air minum dijumpai sepanjang jalan dari Baghdad hingga ke Hijaz, merupakan wakaf Siti Zubaidah permaisuri Harun al-Rasyid, salah seorang Khalifah  Daulah Abbasiyah. (Asmuni Mth, 2007: 29).

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz cucu Sayyidina Umar bin Khattab, harta wakaf produktif juga digunakan untuk membangun tempat peristirahatan. Khalifah melakukan renovasi bangunan yang sudah ada pada masa abad pertama Hijrah. Bangunan tersebut diperuntukkan bagi para musafir terutama para jamaah haji yang melewati jalur-jalur yang menghubungkan kota Samarkand dengan kota Faz. Disediakan rumah makan dan tempat penginapan gratis bahkan tempat-tempat tersebut juga menyediakan kandang dan makanan ternak bagi hewan  tunggangan.

Pada pertengahan abad 18 M. masa Khilafah Utsmaniah, wakaf mengalami perkembangan pesat terutama wakaf uang tunai. Hampir semua fasilitas umum, infra struktur, penerangan jalan, rumah sakit, penyediaan obat-obatan dan pengembangan teknologi, serta fasilitas sosial lainnya dibiayai dari dana wakaf. Di bidang pengembangan ilmu, berbagai sarana dan fasilitas disediakan hingga biaya operasional untuk kesejahteraan para ulama, gaji para pengajar, dokter, dan beasiswa pelajar.

Wakaf Produktif
Produk harta wakaf dilihat dari sudut pandang  ekonomi  menurut Dr. Mundzir Qahaf dapat dibagi dua jenis. (Mundzir Qahaf, 2005: 22-23). Wakaf langsung yaitu wakaf untuk memberikan  pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung, seperti wakaf masjid disediakan untuk tempat shalat, wakaf madrasah disediakan untuk tempat belajar santri, wakaf rumah sakit disediakan untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya.

Wakaf jenis ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi pembangunan umat masa depan. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang profesional agar benda wakaf dan manfaatnya tetap utuh dan terpelihara, sehingga secara terus menerus dirasakan  langsung oleh masyarakat penerima manfaat wakaf.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf. Contohnya, seorang yang mewakafkan satu unit bangunan untuk komplek pendidikan atau madrasah, masih membutuhkan biaya opersional, misalnya untuk menggaji guru, kebutuhan kantor, perawatan gedung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya dibagikan kepada mustahik wakaf sesuai dengan kehendak wakif.

Dengan demikian tujuan esensial dari wakaf,  adalah bersifat produktif dan dapat diambil  manfaatnya sebanyak mungkin oleh banyak orang, dengan  tetap menjaga keutuhan barangnya. Hal ini difahami dari sabda Rasulullah saw: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (HR.An-Nasa’i dan Ibnu Majah). Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda: “Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (HR. Muslim).

Petunjuk Rasulullah saw.ini disampaikan tatkala Sayyidina Umar ra, hendak menyerahkan wakaf kebun  miliknya di Khaibar untuk kepentingan fakir miskin,  keluarganya, pembebasan budak, fi sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Hal ini menunjukkan bahwa harta wakaf harus dikelola secara produktif karena tidak mungkin hasilnya disedekahkan bila tidak dikelola dan dikembangbiakkan sebagaimana mestinya.

Mesir salah satu negara miskin dibandingkan dengan negara-negara kaya seperti Saudi Arabia, Kuwait, Emirat, namun perkembangan wakaf produktif di negeri ini sangat pesat. Salah satu badan Wakaf bernama Al-Jam’iyah Al-Syar’iyah didirikan tahun 1912 M. setiap tahun menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asing yang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo. Saat ini jumlah penerima beasiswa mencapai 7000 orang berasal dari berbagai Negara, Indonesia termasuk penerima beasiswa paling banyak.

Lembaga yang mengembangkan wakaf produktif ini memiliki aset besar. Diantaranya berupa rumah sakit dan poliklinik, spesialis mata dan kanker, dan melayani cuci darah serta pengobatan lainnya secara gratis bagi  para pasien yang tidak mampu. (Al-Jam’iyah asy-Syar’iyah Fi Suthuur, 2008).

Di negeri jiran Malaysia wakaf produktif berkembang pesat sejak tahun 2008. Sebuah bangunan komersial setinggi 34 tingkat dengan 2 tingkat bawah tanah dan 7 tingkat parkir kendaraan dibangun diatas tanah wakaf seluas 52.838 meter persegi. Tanah tersebut adalah wakaf dari seorang hartawan keturunan Gujarat, India pada tahun 1980.

Bangunan ini dikenal dengan Menara Imara Wakaf yang menjadi salah satu ikon wakaf di Malaysia. Letaknya bersebelahan dengan Menara Kembar Petronas yang merupakan  urat nadi bandaraya Kuala Lumpur Malaysia. Menara wakaf tersebut diresmikan penggunaannya pada bulan Oktober 2011, dan disewakan sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Hasilnya diperuntukan bagi para mustahik wakaf.

Terdapat pula 4 hotel wakaf masing-masing  dibangun di Melaka, Perak, Negeri Sembilan dan Terengganu, sebahagian sudah  beroperasi tahun 2011 dan sebahagian yang lain baru beroperasi tahun 2012. Selain itu ada dua jenis proyek kecil berimpak besar di bangun di kawasan masjid terpilih di seluruh wilayah Negara dengan jumlah keseluruhan sebanyak 69 proyek.

Jenis pertama disebut Bazar Wakaf Rakyat, dimana proyek ini merupakan ruang niaga untuk pelbagai jenis perniagaan yang dilakukan  oleh kelompok muslim ekonomi lemah, golongan fakir dan asnaf yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya. Jenis kedua disebut Wakaf Mart, kedai runcit halal yang menyediakan pelbagai barang keperluan harian dengan harga kompetitif.

Di Singgapura, dibawah pengawasan dan tanggung jawab Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) semua tanah wakaf selesai  ditertibkan tahun 2000. Majelis ini mendirikan  sebuah lembaga komersial bernama Warees Investments Pte Ltd pada tahun 2002, yang berfungsi mengurus dan mengembangkan semua aset wakaf secara produktif. Warees berhasil membangun 20 unit perumahan  Wakaf Kassim, berikut sebuah bangunan komersial dan institusi pendidikan Wisma Indah di Changi Road.

Wakaf Kassim setiap tahunnya memperoleh keuntungan dari hasil sewa Wisma Indah S$300.000.- Selain itu Warees juga berhasil menghimpun dana wakaf tunai dari 200.000 pekerja muslim Singapura. Setiap bulan pendapatan atau gaji mereka dipotong langsung melalui majikan masing-masing. Seluruh dana wakaf yang terhimpun digunakan oleh MUIS untuk pembinaan 23 buah masjid besar di Singapura yang menelan belanja sekurang-kurangnya S$140 juta.

Di Indonesia, wakaf produktif belum dikelola secara optimal. Pada umumnya hampir semua harta wakaf masih dikelola secara tradisional, diperuntukan bagi pembangunan fisik, seperti masjid, madrasah, dan kuburan. Hasil Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi menunjukkan bahwa 77 % harta wakaf lebih banyak bersifat diam, sedangkan 23 % lainnya produtif. Temuan umum lainnya juga menunjukan 79 % pemanfaatan terbesar harta wakaf berupa bangunan masjid.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para pengelola harta benda wakaf (nazhir) belum melakukan  fungsinya secara optimal. Hal ini diperkuat oleh hasil riset lembaga yang sama pada tahun sebelumnya sebagaimana dikemukakan oleh Sukron Kamil, Guru Besar Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil riset CSRC (Centre for the Study of Religion and Culturte), tahun 2004-2005 menunjukkan bahwa mayoritas pengelola (nazhir) wakaf 66% bersifat perorangan, sedangkan nazhir berbadan hukum 18% dan nazhir organisasi 16 %.

Perlu  ada data konkrit mengenai jumlah aset wakaf milik nazhir berbadan hukum dan nazhir organisasi yang mencapai angka 34 persen tersebut, sehingga dapat diketahui berapa persen aset wakaf yang telah dikelola secara produktif. Hal ini mengingat mayoritas nazhir perorangan sebanyak 66 % tersebut, diperkirakan mengelola aset wakaf berupa lahan tanah dengan luas kurang dari 500 meter persegi. Sementara itu, masyarakat sebagai calon wakif,  atau  sebagai calon nazhir pada umumnya masih mempunyai persepsi yang sama  bahwa wakaf harus diperuntukkan bagi kepentingan sarana ibadah berupa masjid dan madrasah, yang bersifat  wakaf langsung,  dan bukan wakaf produktif.

Perbedaan Antara Wakaf Uang dan Wakaf Tunai
Realisasi penghimpunan dana wakaf di masyarakat masih ditemukan kerancuan antara wakaf uang dan wakaf tunai. Wakaf tunai sesungguhnya adalah wakaf barang melalui uang tunai. Sebagai contoh, seorang wakif menyetorkan sejumlah uang tunai ke rekening nazhir pada salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk, baik swasta maupun pemerintah.

Namun pada umumnya secara tradisional  wakif membayar cash kepada lembaga atau panitia pembangunan yang menangani proyek tersebut. Selanjutnya dana yang terhimpun digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan, berupa tanah lahan, bahan bangunan, buku-buku perpustakaan, Al-Qur’an, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan Wakaf Uang, berdasarkan pasal 28 UU No.41 tahun 2004, Bab kesepuluh, Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, wakaf uang hanya dapat disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Penerima Wakaf Uang (PWU). Wakif menyetorkan sejumlah uang tunai ke rekening nazhir yang  ada pada  LKS PWU dimaksud.

Dana yang terhimpun  kemudian dikelola secara produktif melalui investasi produk-produk LKS dan instrumen keuangan syari’ah lainnya baik disektor riil maupun finansial. Hasil pengelolaannya disalurkan sesuai dengan kehendak wakif kepada pihak-pihak yang berhak memanfaatkannya sebagai mauquf ‘alaih.

Lembaga Keuangan Syari’ah  Penerima Wakaf Uang yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama 31 Juli 2008 ialah (LKS-PWU), BNI Syari’ah, Bank Syari’ah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank DKI Syari’ah, dan Bank Mega Syari’ah.

Trobosan Baru Instrumen Wakaf Uang.
Wakaf uang tunai sudah membudaya di tengah kehidupan umat. Hampir disetiap masjid dan mushalla selalu disediakan kotak amal jariah, bahkan di beberapa restoran dan rumah makan sederhana juga disediakan kotak amal yang sama. Setiap orang dengan mudah memasukkan uang ke dalam kotak amal yang tersedia tanpa diminta saat masuk masjid atau keluar dari restoran.

Masjid-masjid yang berada di area pemukiman baru, terutama pemukiman elit, berpotensi cukup besar menghimpun dana wakaf, khususnya pada tiap hari jumat. Di wilayah perkotaan, sekali resepsi pernikahan pada umumnya menghabiskan  biaya puluhan juta. Jika setiap orang yang berhajat mempunyai komitmen menyisihkan sekian persen untuk dana wakaf, maka  setiap tahunnya di suatu kecamatan  atau kelurahan selalu ada aktivitas penghimpunan dana wakaf.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia  bulan Mei 2002. telah menetapkan kebolehan Wakaf Uang Tunai (Cash Wakaf/ Waqf al-Nuqud), termasuk di dalamnya  surat-surat berharga. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Dengan demikian wakaf uang tunai boleh dikatakan sebagai dana abadi umat, dan merupakan potensi ekonomi umat jangka panjang.

Menghimpun dana wakaf uang tunai tidaklah sulit. Uang satu juta rupiah bagi kalangan tertentu dengan mudah dihabiskan dalam waktu satu hari. Jika uang sebesar itu diwakafkan oleh seratus orang, nilai nominalnya cukup besar.  Ir. Muhammad Syakir Sula dalam Jurnal al-Awqaf volume 04 berandai, jika  ada satu juta muslim mewakafkan  sebesar  Rp.100.000, maka akan  terkumpul Rp 100 milyar setiap bulan dan Rp.1,2 triliyun per tahun. Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen pertahun maka setiap bulan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp.10 milyar atau Rp. 120 milyar/tahun.

Peranan Perbankan Syari’ah dalam implementasi Wakaf Uang menurut Mulya Siregar ikut menentukan terwujudnya semua pengandaian tersebut. Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama, adalah  Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari’ah Mandiri, BNI Syari’ah, Bank DKI Syari’ah, Bank Mega Syari’ah, insya Allah menyusul Bank Syari’ah lainnya.

Dana wakaf uang yang dihimpun melalui LKS PWU, dijamin  aman karena Bank-bank Syari’ah tersebut  dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mulya Siregar menambahkan, SDM Bank Syari’ah yang professional, diharapkan akan mampu mengelola dana yang terhimpun secara optimal, amanah, jujur dan transparan, melalui pembiayaan ke berbagai sektor riil yang halal.  Begitu juga dengan jaringan kantor Bank Syari’ah yang tersebar luas di wilayah tanah air, dengan fasilitas yang relativ lengkap seperti tersedianya jaringan ATM, SMS Banking, Internet Banking, Phone, dan fasilitas auto debet dari rekening nasabah.

Semua fasilitas perbankan yang tersedia, memudahkan masyarakat untuk melakukan setoran sejumlah uang tunai kepada nazhir yang dituju  melalui rekening giro atau tabungan wadi’ah pada Bank Syari’ah dimaksud. Para nazhir Wakaf Uang diharuskan membuka rekening  dalam bentuk tabungan atau deposito mudharabah pada LKS PWU, dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Bagi hasil akan diterima oleh Nazhir dari bank syari’ah, setelah dikurangi biaya operasional dan bagian untuk nazhir. Selanjutnya bagi hasil bersih akan disalurkan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat atas wakaf uang (mauquf ‘alaih).

Nazhir Wakaf Profesional
Dokumen wakaf yang ditulis oleh Umar radhiyallahu anhu, mengisyaratkan beberapa unsur produksi, yaitu tanah, pengelola wakaf (nazhir) dan para penggarap  lahan pertanian. Tidak diragukan lagi bahwa unsur modal merupakan sesuatu yang sangat vital dibutuhkan, sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit. Sebab bekerja dalam pertanian membutuhkan alat bajak, benih, sapi, dan lain-lain yang masuk dalam kategori modal.

Sementara Nazhir wakaf dinilai sebagai unsur dasar dari beberapa unsur kegiatan ekonomi tersebut (wakaf). Karena itu keberadaan nazhir menjadi keharusan jika ditentukan oleh wakif. Jika tidak, pengawasan wakaf ditangan maukuf ‘alaih, atau langsung oleh pemerintah. Bahkan sebahagian Ulama berpendapat bahwa bila wakif mensyaratkan agar wakafnya sama sekali tidak dikelola oleh nazhir, maka syarat ini tidak bernilai.

Keberadaan Nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Sekalipun para Ulama sepakat tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun mereka sepakat bahwa wakif harus menunjukkan nazhir wakaf baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (berbadan hukum). Nazhir diperlukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus serta tidak diterlantarkan.

Selain persyaratan nazhir sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab Fiqh, menurut Fathurrahman Jamil, ada tiga persyaratan utama nazhir wakaf yang professional. Pertama, syarat moral, meliputi pemahaman atau ilmu tentang hukum wakaf dan ZIS baik dalam tinjauan syar’iy maupun perundang-undangan, kejujuran, kecerdasan, kesungguhan, sabar dan  tahan godaan. Kedua, syarat manajemen, meliputi leadership, visioner, professional, dan ada masa bhakti nazhir. Ketiga, syarat bisnis meliputi adanya kemauan yang keras, kesiapan dan ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Penutup
Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai sebuah lembaga independen yang dilahirkan oleh UU No.41 Tahun 2004, selain memilki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai amanah UU, juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf, sebagai realisasi visi dan misi BWI. Sekaligus BWI merupakan wadah kerjasama nazhir atau umat pengelola aset wakaf, baik nazhir perorangan, nazhir organisasi dan nazhir berbadan hukum.

Pencanangan “Gerakan Nasional Wakaf Uang” oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Januari 2010 yang digagas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, perlu terus menerus digalakkan dengan beberapa langkah.

Pertama, melibatkan seluruh komponen bangsa, dan para pemangku kebijakan di negri ini baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, di pusat maupun di daerah, untuk berperan aktif mendorong mobilisasi dana wakaf uang. Meningkatkan budaya beramal jariah yang telah mengakar dalam masyarakat dan menggali potensi wakaf dalam tubuh umat.

Kedua, melakukan sosialisasi dan pembinaan nazhir secara terus menerus melalui lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, masjid, ormas Islam, dan badan hukum pemilik aset wakaf.

Ketiga, kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan proyek-proyek percontohan berskala kecil yang langsung menyentuh kehidupan  ekonomi umat di tingkat masyarakat kelas menengah ke bawah.

Keempat, memanfaatkan dana wakaf uang seoptimal mungkin untuk membantu kelompok usaha mikro kecil menengah kebawah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, Dr,  Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, Pustaka Al-Kautsar Grup, Jakarta 2006.

Al-Jam’iyah asy-Syar’iyah ar-Raisiyah Fi Suthuur, Kairo, 2008

An-Nasa’i, Sunan, Syarah al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuthi dan Hasyiyah Al-Imam As-Sindiy, III/5, Kitab al-Ahbas,  Daar al-Jiil, Beirut.

Asmuni Mth, M.A,Drs, Wakaf, Yogyakarta, Pustaka Insani Madani, 2007

C.Mohd, Datuk Haji Anan bin, “Pembangunan Wakaf, Pengalaman Malaysia”, Makalah Seminar Wakaf Serantau, Hotel Sunway Putra, Kuala Lumpur, Malaysia 4-5 September 2012.

Jamil, Fathurrahman, Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia, Jurnal al-Awqaf, volume IV, nomor 04, Januari 2011.

Nasution, Mustafa Edwin, Ph.D, Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia, Jurnal Al-Awqaf, volume 1, nomor 01, Desember 2008.

Osman, Encik Zaini, “Pengurusan Dan Pembangunan Wakaf Masyarakat Islam,
Pengalaman Singapura”, Makalah Seminar Wakaf Serantau, Hotel Sunway Putra, Kuala Lumpur, Malaysia 4-5 September 2012.

Qahaf, Mundzir, Management Wakaf Produktif, Jakarta, Khalifah, 2005.

Qudamah, Ibnu, Al-Mughni, Daar ‘Aalam al-Kutub, Riyadh, 1997, VIII.

Shahih Muslim, Hadits No.1632, Daar ‘Aalam al-Kutub, Riyadh, 1996, III

Siregar, Mulya E., Peranan Perbankan Syari’ah dalam Implementasi Wakaf Uang, Jurnal al-Awqaf, volume IV, nomor 4, Januari 2011.

Sula,  Muhammad Syakir ,FIIS,AAIJ, Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS, Jurnal al-Awqaf  volume 1, no,01, Desember 2008.

Suparman IA, Prof.Dr. Strategi Fundraising Wakaf Uang, Jurnal Al-Awqaf, volume II, nomor 2, April 2009.

Peraturan perundang-undangan
Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang,  Badan Wakaf Indonesia, 2007

Badan Wakaf Indonesia, Tim Penyusun, Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang, oleh Presiden Republik Indonesia, di Istana Negara, Jumat, 8 Januari 2010.

Proposal Seminar Wakaf Produktif  dan Workshop Nazhir Profesional, Panitia Seminar, Jakarta, 25 Juni 2008.

Peraturan Badan Wakaf  Indonesia Nomor 1 tahun 2009, Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, tahun 2010.

Peraturan Perundangan Perwakafan, Departemen Agama, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, tahun 2006.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: