Islam bukan hanya mayoritas di Indonesia,tetapi adalah terbesar di dunia. Tetapi tidak begitu saja  Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara Islam. Justeru banyak syariat Islam belum dapat dilaksanakan  di Indonesia, pendidikan masih terbelakang dan bahkan politik Islam pun menjadi kelompok minoritas.  Hal tersebut terjadi bersamaan dengan kurangnya wawasan ummat Islam di Indonesia tentang keindonesiaan serta keislamannya sekaligus. Tetapi masa depat Indonesia sebenarnya sangat ditentukan oleh ummat Islam yang mayoritas itu.

Umat Islam Indonesia sebagai komponen mayoritas bangsa, tentu saja mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar bagi tercapainya cita-cita nasional masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan misi yang mulia ini, umat Islam bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan dan penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Tanggung jawab seperti itu, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari posisinya sebagai kaum Muslimin dan warga negara Indonesia. Sebagai implementasi tanggung jawab itu, ada dua permasalahan mendasar yang perlu dicermati oleh segenap umat Islam Indonesia.

Pertama, umat Islam Indonesia perlu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari nation Indonesia. Sementara kenyataan menunjukkan bahwa sebagai suatu bangsa, Indonesia mempunyai heterogenitas tertinggi secara fisik (negara kepulauan); maupun dalam soal keragaman suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan bahkan agama. Kenyataan ini bukan saja merupakan sesuatu yang sudah given, tapi merupakan pertimbangan utama bagi umat Islam dalam merealisasikan ide-ide dan karya nasionalnya di berbagai bidang.

Di lain pihak, adalah merupakan fakta bahwa sampai sekarang ini belum ada suatu pola sosio-kultural yang dapat dipandang sebagai bentuk final keIndonesiaan, baik sebagai sistem nilai maupun pranata. Dengan demikian, demi perkembangan, pertumbuhan dan masa depan Indonesia sendiri, umat Islam sebagai mayoritas diharapkan memberikan kontribusi dan tanggung jawabnya secara maksimal, sesuai dengan posisi dan perannya.

Mengingat besarnya tanggung jawab ummat Islam di Indonesia,  maka  umat Islam Indonesia perlu memiliki kesadaran historis (historical conciousness); yakni kesadaran bahwa segala sesuatu mengenai tatanan hidup manusia ada sangkut pautnya dengan perbedaan zaman dan tempat. Ini menuntut pemahaman yang benar dan utuh (kaffah) terhadap keluasan ajaran-ajaran Islam, di samping kecerdasan dan kearifan yang tinggi untuk membaca tanda-tanda dan perubahan zaman. Selain itu diperlukan juga wawasan yang kontekstual dalam memadukan gagasan keislaman dan keindonesiaan. Dengan kata lain, umat Islam Indonesia dituntut untuk “menterjemahkan” Islam untuk dan dalam setting Indonesia.

Indonesia adalah Indonesia yang memiliki perjalanan hystoris tersendiri, dengan letak geografis tersendiri pula, maka kekhasan Indonesia dalam beragama (Islam)  dituntut kekhasannya. Dengan argumen ini dimaksudkan bahwa dalam Islam memang terbuka kemungkinan adanya metode atau solusi setempat untuk masalah setempat, tanpa berarti kehilangan benang merah ajaran Islam yang universal sifatnya. Argumen ini juga dimaksudkan agar tidak ada lagi jarak antara keislaman dan keindonesiaan. Sehingga yang mewujud adalah “kemanunggalan antara keislaman dan keindonesiaan”, yang dijembatani oleh  ideology bangsa serta letak geografis tadi.

Ummat Islam Indonesia perlu juga menyadari bahwa dunia kini tengah menghadapi arus globalisasi yang sifatnya sangat fenomenal, di samping massif dan ekstensif. Hal ini membawa implikasi tersamarnya batas-batas politik, ekonomi, dan budaya antar bangsa. Sementara di lain pihak, ketergantungan dan hubungan antar bangsa menjadi transparan. Globalisasi juga mempunyai implikasi yang luas terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari prespektif kebangsaan, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan bagian dari masyarakat global dan dapat mengambil manfaat daripadanya.

Di pihak lain, makin tumbuh dorongan untuk lebih melestarikan dan memperkuat identitas kebangsaan. Dua arus itu tidak bertentangan, tetapi bersifat komplementer. Tidak mungkin kita hanya memilih salah satu arus utama itu, karena konsekwensinya bisa sangat merugikan.

Apabila kita hanyut dalam arus pertama (globalisasi), akan membawa akibat lunturnya nasionalisme dan patriotisme. Sebaliknya jika terbenam dalam arus kedua (kebangsaan), akan menjurus pada tumbuhnya nasionalisme yang sempit.

Sejalan dengan kecenderungan yang terjadi itu, maka yang diperlukan adalah pengukuhan dan penyegaran kembali paham dan visi kebangsaan kita. Dewasa ini, wujud nasionalisme lebih bersifat multi-dimensional dan multi kompleks, dan jauh lebih luas pengertian dan pemaknaannya dibanding dengan nasionalisme pada masa awal revolusi. Tantangan yang kita hadapi sekarang ialah, bagaimana mewujudkan cita-cita proklamasi ~ yakni terwujudnya masyarakat adil dan makrnur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 — secara lebih nyata dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang yang kita miliki.

Untuk itu, setiap warga masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusi yang bermakna kepada bangsa dan negara. Umat Islam, sebagai komponen terbesar bangsa, otomatis mempunyai tanggung jawab yang besar pula dalam menjawab tantangan ini.

Patut disyukuri bahwa perkembangan yang ada dewasa ini menunjukkan bangkitnya kesadaran umat Islam Indonesia untuk kembali memainkan misi kekhalifahannya dalam mengisi dan memantapkan arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran tersebut akan mempunyai dampak yang panjang bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Hasil yang tampak nyata sekarang ini ialah adanya kenyataan bahwa Islam di Indonesia semakin diterima dan dihayati, oleh kalangan yang semakin luas, sebagai salah satu sumber utama pembinaan nilai-nilai bersama yang akan terus melandasi pembangunan bangsa secara menyeluruh sebagai suatu “pembangunan manusia seutuhnya”.

Dengan kata lain sebagai salah satu pendukung dan sumber utama pembinaan nilai-nilai keindonesiaan, Islam diharapkan untuk terus tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif; khususnya dalam pengisian nilai-nilai keindonesiaan menurut kerangka Pancasila, yang telah menjadi kesepakatan luhur dan merupakan kerangka acuan bersama bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi, Islam juga semakin diharapkan dapat menawarkan dirinya sebagai sumber pengembangan dan pelestarian kelembagaan nilai-nilai itu melalui berbagai pranata keislaman dalam masyarakat.

Dalam konteks perkembangan peradaban ini, kaum muslimin Indonesia, termasuk para cendekiawannya, dituntut untuk lebih mampu lagi menampilkan diri serta ajaran agamanya sebagai pembawa kebaikan untuk semua (rahmatan lil ‘alamin), tanpa eksklusifisme komunal. Dengan kata lain, umat Islam Indonesia harus tampil secara inklusif, sebagai konsekwensi atas keyakinan bahwa Islam adalah agama fitrah yang selaras dengan cita-cita kemanusiaan universal.

Karenanya umat Islam harus tampil dengan penuh percaya kepada diri sendiri, arif dan bijaksana, serta menyadari fungsinya dalam berhubungan dengan sesama manusia. Umat Islam adalah pemimpin, karenanya harus bersikap sebagai pemimpin. Umat Islam adalah pamong,- karenanya harus bertindak ngemong (membina).

Umat Islam adalah golongan yang unggul, karenanya harus mencerminkan keunggulan itu dalam sikap-sikap yang mulia dan penuh dengan semangat leadership yang tinggi; tidak egois, tapi altruis. Umat Islam adalah kuat, karenanya tidak perlu menunjukkan tingkah laku seperti orang yang lemah dan dihinggapi rasa rendah diri.

Puncak kepribadian umat Islam ialah bahwa dalam mencari kehormatan ia hanya bersandar kepada Tuhan: “Barangsiapa menghendaki kehormatan, maka sesungguhnya hanya Allah yang menjadi pemilik kehormatan itu. Kepada-Nyalah naik ide-ide yang baik, dan Dia menghargai tinggi amal perbuatan yang saleh” (Q.S. 35: 10).

Sebagai respons atas permasalahan mendasar yang dihadapi umat Islam Indonesia seperti telah diuraikan di atas, dan dengan menyadari tanggung jawab kolektif sebagai cendekiawan muslim, ICMI perlu merumuskan pokok-pokok wawasan yang kiranya dapat dijadikan pedoman bagi segenap anggotanya untuk berkiprah dan melaksanakan tugas-tugasnya dalam masyarakat. Wawasan itu terdiri dari (1) wawasan keislaman, (2) wawasan kebangsaan, (3) wawasan kecendekiaan, (4) wawasan kepemimpinan, dan (5) wawasan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan wawasan keislaman adalah, segenap upaya meningkatkan pemahaman umat terhadap ajaran Islam secara utuh, khususnya aspek tauhid, syari’ah, dan akhlakul kharimah serta pengamalannya dalam setiap segi kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan selalu berpegang teguh pada tali Allah serta semangat ukhuwah Islamiyah.

Wawasan kebangsaan adalah usaha meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan umat sebagai suatu bangsa berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang bersatu dan berdaulat dalam suatu wilayah negara kesatuan Indonesia, melalui pengembangan kebudayaan dan peradaban yang sesuai dengan kepribadian nasional dan aqidah Islamiyah dalam rangka ikut berperanserta mewujudkan perdamaian yang abadi bagi dunia dan kemanusiaan.

Wawasan kecendekiaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas kecendekiaan umat melalui pengembangan dan penguasaan atas ilmu pengetahuan, manajemen, dan teknologi dalam.rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan peran dan kepeloporan umat dalam setiap sektor pembangunan dan swadaya nasional, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, serta menempatkan bangsa pada kedudukan yang sejajar dalam setiap percaturan di dunia internasional.

Wawasan kepemimpinan meliputi setiap usaha meningkatkan dan mengembangkan jatidiri dan kepemimpinan umat serta memperjuangkan iklim keterbukaan dalam kerangka menegakkan kedaulatan rakyat, agar selalu tanggap dan penuh kesadaran terhadap keadaan dan perubahan lingkungan sekeliling yang berpengaruh terhadap perikehidupan umat dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta ikut berperan mengembangkan pemikiran dalam menetapkan setiap keputusan nasional yang menyangkut kehidupan rakyat banyak.

Wawasan kesejahteraan meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan dalam rangka menegakkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial, melalui peningkatan kemampuan dan kesempatan penguasaan masyarakat atas berbagai sumberdaya ekonomi dan aset nasional untuk sesegera- mungkin mewujudkan kehidupan sosial ekonomi bangsa yang kuat dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera dan merata, yang adil dan berkemakmuran.